Pengelolaan Sumber Daya Alam: Dari Kutukan ke Mesin Nilai Tambah
Pengelolaan sumber daya alam adalah cara suatu negara mengatur, memanfaatkan, dan mendistribusikan kekayaan alam terbarukan maupun tidak terbarukan agar tidak berhenti sebagai aktivitas ekstraksi, tetapi berubah menjadi nilai tambah ekonomi yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan melalui tata kelola, industrialisasi, dan pembagian manfaat yang adil. Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, baik yang terbarukan maupun tidak terbarukan, namun belum otomatis menghadirkan kemakmuran yang merata. Ketimpangan penguasaan, praktik koruptif, kerusakan lingkungan, dan keterbatasan teknologi menjadi hambatan serius dalam mengubah kekayaan ini menjadi kesejahteraan nasional. Ketua Aliansi Kebangsaan Pontjo Sutowo menekankan bahwa persoalan utama bukan pada besar kecilnya kekayaan alam, tetapi pada bagaimana kekayaan tersebut dikelola dan didistribusikan manfaatnya.
Saat Ekstraksi Mendominasi dan Migas Kehilangan Peran Sentral
Penurunan kontribusi minyak dan gas terhadap APBN adalah alarm bahwa era menggantungkan pembangunan pada ekstraksi komoditas mentah sudah lewat. Pontjo Sutowo menyoroti bahwa pada era Orde Baru, migas pernah menyumbang sekitar 81 persen terhadap APBN, sementara pada 2025 hanya sekitar 15 persen. Angka ini sering dikutip karena menunjukkan betapa rapuh model pembangunan yang bertumpu pada eksploitasi tanpa transformasi. Ia mengaitkan fenomena ini dengan konsep "kutukan sumber daya" yang menjelaskan bagaimana negara kaya SDA bisa mandek dalam pertumbuhan ekonomi ketika gagal mengembangkan sektor dengan nilai tambah tinggi. Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, ini bukan sekadar soal menambang lebih banyak, tetapi bagaimana setiap ton yang diambil memicu industrialisasi, inovasi teknologi, dan diversifikasi ekonomi, bukan memperdalam ketergantungan pada sektor ekstraktif.
Sulawesi Tengah: Jantung Hilirisasi Nikel yang Menuntut Keadilan
Kisah nikel di Sulawesi Tengah adalah contoh nyata bagaimana hilirisasi bisa melahirkan paradoks keadilan. Provinsi ini memiliki sekitar 6,23 miliar ton sumber daya bijih nikel, 65,78 juta ton sumber daya logam nikel, 1,31 miliar ton cadangan bijih, dan 20,57 juta ton cadangan logam nikel. Kekayaan tersebut membangun kawasan industri berskala global, menarik investasi ratusan triliun rupiah dan menempatkan negara ini sebagai pemain utama rantai pasok kendaraan listrik dunia. Namun, keputusan Menteri ESDM Nomor 157.K/KU.01/MEM.S/2026 memunculkan kekhawatiran karena berpotensi mengubah pengakuan daerah pengolah mineral sebagai dasar pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) sektor mineral. Jika Morowali dan Morowali Utara tidak lagi diakui sebagai daerah pengolah, maka jantung hilirisasi nasional berpotensi kehilangan sebagian manfaat fiskal dari aktivitas yang berlangsung di wilayah mereka sendiri.
Kemitraan Daerah Penghasil: Dari Lokasi Ekstraksi Menjadi Pusat Nilai Tambah
Daerah penghasil tidak boleh lagi diposisikan sebagai latar belakang sunyi dari drama industrialisasi nasional. Pemerintah daerah memikul tanggung jawab membangun jalan yang setiap hari dilalui kendaraan industri bertonase tinggi, memperluas layanan kesehatan, meningkatkan pendidikan, menyediakan air bersih, mengelola lingkungan, dan menjaga stabilitas sosial akibat ekspansi kawasan industri. Ketika beban ini meningkat sementara ruang fiskal berpotensi menyempit, ketidakadilan pengelolaan sumber daya alam menjadi terang benderang. Sudah saatnya pemerintah pusat melihat daerah penghasil bukan sekadar lokasi eksploitasi sumber daya, tetapi sebagai mitra strategis pembangunan nasional. Artinya, formula DBH dan kebijakan fiskal harus disesuaikan dengan realitas hilirisasi, sehingga daerah yang ruang hidupnya dikorbankan mendapatkan kapasitas fiskal yang memadai untuk membangun warisan setelah tambang berhenti beroperasi.
Dari Ton Bijih ke Warisan Pembangunan: Mengunci Nilai Tambah Lokal
Setiap ton nikel yang diangkat dari perut bumi tidak akan pernah kembali lagi; karena itu, ia harus meninggalkan jejak pembangunan yang lebih besar dari nilai jual mentahnya. Pontjo Sutowo menilai perekonomian masih terlalu bergantung pada sektor ekstraktif, sementara industrialisasi bernilai tambah tinggi belum cukup kuat. Di wilayah seperti Sulawesi Tengah, hilirisasi seharusnya menjadi pintu masuk diversifikasi ekonomi lokal: pengolahan mineral lanjutan, manufaktur komponen, jasa pendukung industri, hingga penguatan sumber daya manusia sebagai aset utama masa depan. Setiap ton yang keluar seharusnya berubah menjadi sekolah yang lebih baik, rumah sakit yang lebih modern, jalan yang layak, ekonomi lokal yang kuat, dan pemerintah daerah yang tetap berdaya setelah siklus tambang selesai. Bangsa ini harus mematahkan tesis kutukan sumber daya alam bukan dengan menutup tambang, tetapi dengan memastikan setiap ekstraksi berujung pada nilai tambah ekonomi yang nyata.
