Jendela waktu yang kian sempit
IEU-CEPA adalah perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa yang dirancang untuk menjaga akses perdagangan serta memberi kepastian bagi hubungan dagang kedua pihak. Pemerintah kini mempercepat penyelesaiannya karena fasilitas tarif GSP Uni Eropa bagi Indonesia dijadwalkan berakhir pada 1 Januari 2027. Pada Rabu, 28 Oktober 2026, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menargetkan IEU-CEPA ditandatangani pekan ini. Target tersebut bukan sekadar soal menuntaskan dokumen: penandatanganan akhir pekan diharapkan membuat perjanjian dapat masuk ke Parlemen Eropa pada awal November. Batas waktu ini membuat tiap tahap berikutnya terasa mendesak. Jika dokumen terlambat disiapkan untuk proses parlemen dan ratifikasi, peluang agar perjanjian berlaku pada awal tahun depan ikut tertekan. Maka, percepatan menjadi kebutuhan praktis, bukan sekadar gestur diplomatik.
Tarif preferensial bukan keunggulan kecil
GSP selama ini memberi keringanan bea masuk bagi produk Indonesia yang masuk ke pasar Uni Eropa, sehingga eksportir memperoleh keunggulan tarif dibanding pemasok dari negara yang tidak mendapat perlakuan serupa. Namun, Indonesia diperkirakan keluar dari skema itu mulai 1 Januari 2027 setelah berstatus negara berpendapatan menengah atas selama tiga tahun berturut-turut. Perubahan ini menunjukkan bahwa berakhirnya fasilitas bukan kejutan mendadak, melainkan konsekuensi dari status pendapatan yang berubah. Karena itu, perjanjian dagang Eropa ini penting sebagai jembatan menuju pengaturan akses pasar berikutnya. Bagi ekspor Indonesia ke Uni Eropa, kehilangan preferensi tarif dapat mengikis daya saing relatif jika tidak ada pengaturan pengganti yang berlaku. Pemerintah memang tidak bisa mempertahankan GSP hanya dengan meminta perpanjangan; fokusnya harus memastikan kesepakatan baru siap menggantikan manfaat perdagangan tersebut.
Penandatanganan harus diikuti ratifikasi
Pemerintah berharap penandatanganan akhir pekan ini membuka jalan bagi dokumen untuk disampaikan ke Parlemen Eropa pada awal November, disusul ratifikasi di Indonesia dan Uni Eropa. Airlangga menyebut percepatan itu ditujukan agar perjanjian dapat berlaku mulai awal tahun depan. Artinya, tanda tangan bukan garis akhir. Ada tahapan kelembagaan di kedua pihak, sementara tenggat berakhirnya GSP sudah dekat. Jika IEU-CEPA penandatanganan tertunda, Indonesia berisiko kehilangan momentum untuk menyelaraskan proses ratifikasi dengan berakhirnya preferensi tarif. Konsekuensinya bukan semata keterlambatan administratif: tanpa pengaturan baru yang siap berlaku, eksportir dapat kehilangan perlindungan tarif kompetitif yang selama ini membantu produk Indonesia di pasar Eropa. Karena itu, kecepatan perlu dibarengi kelengkapan dokumen dan tindak lanjut ratifikasi. Kesimpulannya jelas: mengejar kesepakatan sekarang adalah langkah masuk akal, tetapi hasilnya baru terasa jika seluruh proses selesai tepat waktu.






