Kelangkaan bukan semata soal kuota
Distribusi LPG subsidi adalah rangkaian penyaluran tabung dari pasokan hingga ke rumah tangga, yang keberhasilannya ditentukan bukan hanya oleh jumlah kuota, tetapi juga kondisi tabung dan kelancaran logistik. Karena itu, antrean gas melon di Karimun menandakan masalah akses yang perlu dibenahi dari hulu, bukan sekadar alasan untuk menambah pasokan.
Antrean warga yang mengular untuk memperoleh LPG 3 kg mendorong Bupati Karimun Ing. H. Iskandarsyah mengambil langkah setelah rapat koordinasi distribusi pada Selasa, 27 Oktober 2026. Pemerintah daerah menemukan bahwa kuota hingga September telah terealisasi 5.465,04 metrik ton dari target 6.617 metrik ton, tetapi 29.110 tabung rusak tertahan di gudang agen dan belum bisa segera diganti. Ini menunjukkan kelangkaan LPG 3 kg dapat terjadi meski angka kuota tampak memadai: tabung yang tidak laik pakai dan jalur pengiriman yang tersendat tetap membuat gas sulit dijangkau.
Dampaknya menjalar ke 26.698 pelaku usaha mikro dan masyarakat. Di Pulau Kundur, frekuensi pasokan turun dari biasanya empat hingga lima kali seminggu menjadi dua hingga tiga kali. Bagi warga, angka kuota administratif tak berarti banyak jika tabung pengganti dan kapal pengangkut tidak tersedia tepat waktu. Jadi, respons yang paling masuk akal harus memperbaiki aliran barang, bukan hanya menenangkan antrean.

Karimun membenahi sumbatan logistik
Strategi Karimun menyasar hambatan khusus daerah kepulauan. Bupati mendorong pendirian Bengkel Pemeliharaan Tabung di Karimun agar tabung rusak tak perlu dikirim jauh ke Batam atau Tanjung Uban untuk diperbaiki. Ia juga mengusulkan jalur hijau kepabeanan melalui koordinasi dengan Bea Cukai dan Pertamina, sehingga pengiriman tabung kosong untuk perbaikan di kawasan perdagangan bebas tidak tersendat prosedur. Targetnya, waktu tunggu pengiriman dapat dipangkas hingga 80 persen.
Sambil menunggu solusi jangka panjang, pemerintah daerah bersama Pertamina Patra Niaga dan agen menargetkan perbaikan 5.000 hingga 7.500 tabung rusak per bulan serta penambahan kapal pengangkut. Inilah intervensi yang sesuai dengan penyebab lokal: memulihkan tabung dan memperlancar rute antarpulau. Namun, rencana baru bernilai jika target perbaikan tercapai dan pasokan ke wilayah yang frekuensinya turun benar-benar pulih. Imbauan agar warga tidak melakukan pembelian panik perlu dibarengi informasi pasokan yang jelas dan pengawasan terhadap penimbunan serta penjualan di atas HET.

Koperasi memperluas titik akses, bukan menggantikan logistik
Pengalaman KDKMP Tambahrejo di Kabupaten Blora menawarkan pendekatan berbeda: memperluas saluran penjualan yang dekat dengan warga. LPG subsidi koperasi termasuk komoditas paling laris di sana, bersama Minyakita; koperasi menyalurkan 300 tabung setiap bulan dan 75 tabung dalam satu pengiriman dapat habis dalam tiga hingga empat hari. Angka itu memperlihatkan besarnya kebutuhan terhadap barang bersubsidi dan potensi koperasi sebagai titik distribusi lokal.
Koperasi memprioritaskan warga sekitar, tetapi pembeli tidak harus menjadi anggota. Saat pembelian pertama, warga menyerahkan salinan KTP dan kartu keluarga, lalu cukup menunjukkan KTP pada transaksi berikutnya. Pembelian dibatasi satu tabung per orang per pekan dan satu keluarga maksimal tiga kali sebulan. Aturan tersebut dapat membantu mengarahkan pasokan, tetapi kapasitas 300 tabung per bulan tetap terbatas dibanding kebutuhan wilayah yang lebih luas. Koperasi memperdekat akses; ia tidak otomatis menambah pasokan dari hulu atau mengatasi kendala kapal dan tabung rusak.
Solusi harus mengikuti bentuk hambatan
Karimun dan Tambahrejo tidak menghadapi persoalan yang sama, sehingga resepnya pun tak patut disamakan. Di Karimun, hambatan yang dilaporkan berkaitan dengan tabung rusak dan birokrasi pengiriman antarpulau, dengan dampak nyata berupa turunnya frekuensi pasokan ke Kundur. Di Tambahrejo, koperasi telah menjadi titik penjualan yang diminati dan menggunakan verifikasi domisili serta batas pembelian untuk mengatur akses warga setempat.
Pelajaran yang bisa dipetik bukan bahwa koperasi dapat menggantikan kerja pemerintah, melainkan bahwa pemerataan membutuhkan dua hal sekaligus: pasokan yang bergerak lancar dan titik distribusi yang dekat serta terkelola. Model koperasi patut dipertimbangkan sebagai pelengkap di tempat yang sesuai, sementara Karimun perlu memastikan bengkel tabung, jalur hijau, perbaikan bulanan, dan tambahan kapal benar-benar berjalan. Pada akhirnya, ukuran keberhasilan bukan jumlah rapat atau kuota di atas kertas, melainkan apakah warga dapat memperoleh LPG subsidi secara teratur tanpa antrean panjang.







