Rapat kecamatan menyoroti empat isu yang saling terkait
Isu Tanah Abang adalah rangkaian persoalan perkotaan yang mencakup risiko banjir, kebutuhan infrastruktur dan sekolah, penataan pasar, serta kesenjangan sosial dan keamanan di tengah aktivitas ekonomi yang padat. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menggelar rapat terbatas di Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada Kamis, 5 November 2026, untuk membahas persoalan yang dirasakan warga di tingkat kecamatan. Agenda utama mencakup pengendalian banjir, pembangunan pedestrian, pemenuhan kebutuhan SMP Negeri, dan penataan Pasar Tanah Abang. Keempatnya bukan daftar kerja yang berdiri sendiri: kondisi lingkungan, akses layanan publik, dan mata pencaharian saling memengaruhi. Karena itu, rapat lapangan ini berguna sebagai pemetaan awal, tetapi ukuran keberhasilannya bukan banyaknya rencana. Warga perlu merasakan perubahan yang nyata tanpa kehilangan akses ke pekerjaan, sekolah, dan ruang publik.
Alasan kawasan ini memerlukan perhatian lebih terlihat dari kontrasnya: gedung dan kegiatan ekonomi bernilai tinggi berdampingan dengan warga yang kurang beruntung. Pramono menilai kesenjangan ekonomi Tanah Abang cukup besar dan menyebut kelompok rentan hidup di tengah kawasan yang makmur. Kesenjangan bukan isu abstrak; ia menentukan siapa yang paling mudah terdampak banjir, siapa yang dapat mengakses pendidikan, dan siapa yang menanggung akibat perubahan tata ruang. Maka, kebijakan yang hanya mempercantik kawasan atau menertibkan aktivitas tanpa perlindungan sosial akan menyisakan masalah pokok. Pemerintah perlu menilai dampak setiap proyek dari sudut pandang warga yang paling rentan, bukan hanya dari kelancaran lalu lintas atau tampilan kawasan.
Banjir perlu ditangani sebagai pekerjaan berlapis
Banjir Tanah Abang akibat luapan Kali Krukut menjadi salah satu fokus rapat, dengan rencana percepatan pemasangan sheet pile dan parapet di Karet Tengsin serta Bendungan Hilir. Pemprov juga menyiapkan pompa air bergerak, melanjutkan pengerukan sedimen, dan memperbaiki saluran mikro. Kombinasi ini lebih masuk akal daripada mengandalkan satu bangunan sebagai jawaban tunggal: penguatan tepi sungai perlu berjalan bersama kelancaran aliran dan kemampuan memompa air. Namun, daftar tindakan belum menjamin hasil. Pelaksanaan harus terukur, titik rawan ditangani lebih dulu, dan saluran yang diperbaiki perlu dipelihara. Bagi warga, ukuran yang paling penting tetap sederhana: genangan berkurang dan akses sehari-hari tidak mudah terputus saat hujan.
Usulan trotoar di Jalan Kampung Bali XXV menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur juga menuntut keputusan yang hati-hati. Pramono menolak gagasan membuat pedestrian di atas sungai; Pemprov akan mengkaji kemungkinan memperlebar ruang pejalan kaki dengan mengubah badan jalan menjadi satu arah atau menata pohon di sekitar lokasi. Sikap menolak konstruksi yang berisiko patut dipertahankan, tetapi kebutuhan pejalan kaki tidak boleh hilang dari agenda. Kajian harus berujung pada alternatif yang aman dan dapat digunakan, bukan berhenti pada penolakan. Hal ini juga mengingatkan bahwa ruang kota terbatas: pilihan desain perlu menjelaskan dampaknya bagi pejalan kaki, pengguna jalan, dan fungsi sungai secara terbuka.
Pasar harus ditata tanpa memutus penghidupan
Penataan Pasar Tanah Abang direncanakan bertahap dan melibatkan perangkat daerah serta BUMD, termasuk Dinas Perhubungan, Satpol PP, Pasar Jaya, dan Sarana Jaya. Cakupannya membentang dari Blok A hingga G, dengan perhatian pada parkir liar, premanisme Tanah Abang, dan aktivitas penjualan obat-obatan. Skala persoalan ini menuntut koordinasi yang konsisten; penertiban sesaat tidak akan menghasilkan keteraturan jika pengawasan dan pengelolaan kawasan kemudian melemah. Pada saat yang sama, pendekatan keamanan semata berisiko mengabaikan para pedagang dan warga yang menggantungkan penghasilan pada pasar. Pemprov menyatakan akan menyediakan sarana pendukung agar kegiatan ekonomi tetap berjalan selama penataan. Komitmen itu harus menjadi bagian inti rencana, bukan pelengkap setelah pembongkaran atau penertiban.
Contoh yang disampaikan pemerintah dari penataan Kramat Jati—lokasi binaan gratis selama enam bulan—memberi gambaran bahwa relokasi atau penyesuaian aktivitas perlu disertai tempat berdagang yang nyata. Tanah Abang memerlukan rancangan perlindungan serupa yang sesuai dengan skala dan karakter pasarnya. Tanpa kepastian mengenai lokasi sementara, akses pembeli, dan aturan yang berlaku, pedagang kecil dapat menanggung beban terbesar sementara masalah parkir dan premanisme kembali muncul. Penataan yang berhasil seharusnya membuat kawasan lebih tertib sekaligus memberi ruang bagi usaha legal untuk bertahan. Pemerintah perlu menjelaskan tahapan dan dukungan kepada pihak terdampak sejak awal.
Sekolah dan kesenjangan menguji keberlanjutan rencana
Kebutuhan SMP Negeri di Petamburan masuk agenda bersama isu pasar dan banjir. Rencana pemerintah adalah mengintegrasikan SDN Petamburan 05 dan 07 dengan bangunan SMP yang sudah ada menjadi sekolah terpadu. Lahan gabungan sekitar 6.900 meter persegi direncanakan menampung gedung lima hingga enam lantai, dengan sebagian area bawah untuk sarana olahraga. Rencana ini ditargetkan masuk anggaran 2027 dan diharapkan rampung pada 2028 atau paling lambat 2029. Angka dan jadwal itu memberi warga patokan untuk menagih kemajuan, tetapi proyek tetap perlu menjaga akses belajar dan keselamatan selama pembangunan. Penambahan kapasitas pendidikan penting terutama bila layanan publik tidak sebanding dengan kebutuhan penduduk kawasan.
Empat isu yang dibahas memperlihatkan tantangan utama Tanah Abang: pemerintah harus memperbaiki lingkungan dan layanan tanpa membuat kelompok rentan membayar harga paling mahal. Pengendalian banjir memerlukan pekerjaan fisik sekaligus perawatan; pedestrian membutuhkan alternatif aman; sekolah memerlukan jadwal yang dapat dipantau; dan penataan pasar mesti menjaga mata pencaharian sambil menangani parkir liar, premanisme, serta aktivitas ilegal. Rapat Pramono telah menetapkan arah, tetapi hasil akhirnya bergantung pada pelaksanaan yang konsisten dan keterbukaan terhadap warga. Kesimpulannya, penataan kawasan baru layak disebut berhasil jika Tanah Abang menjadi lebih aman dan tertib sekaligus lebih adil bagi orang-orang yang tinggal dan mencari nafkah di sana.
