Stunting sebagai isu komunitas, bukan sekadar urusan klinik
Pencegahan stunting komunitas adalah pendekatan yang menempatkan keluarga, tetangga, kader, posyandu, puskesmas, dan sektor swasta sebagai satu jaringan yang saling menguatkan untuk memastikan pangan bergizi anak, layanan kesehatan dasar, serta lingkungan pendukung tumbuh kembang tersedia dekat rumah, murah, dan berkelanjutan. Cara pandang ini penting: stunting bukan sekadar grafik tinggi badan di ruang praktik dokter, tetapi cermin ketimpangan akses gizi, air bersih, informasi, dan dukungan sosial. Karena itu, solusi tidak bisa berhenti pada program intervensi balita yang terputus-putus, melainkan harus membangun kemitraan kesehatan lokal yang menempel pada kehidupan sehari-hari warga. Di titik ini, puskesmas dan posyandu dan stunting menjadi kata kunci: siapa yang menguasai garis depan layanan inilah yang menentukan seberapa cepat angka stunting bisa diturunkan.
Posyandu dan puskesmas: radar awal stunting di kelurahan
Di tingkat kelurahan, puskesmas dan posyandu adalah garis depan deteksi dan penanganan stunting. Kelurahan Mataram Barat mengandalkan Posyandu Keluarga yang berjalan rutin setiap bulan di seluruh lingkungan dengan sasaran balita, ibu hamil, dan lansia. Sebanyak 36 kader posyandu, atau enam kader per lingkungan, terlibat langsung dalam pemantauan tumbuh kembang dan status gizi anak. Ini bukan sekadar administrasi; di sinilah indikasi stunting dan kurang gizi dibaca lebih dini oleh kader dan tenaga puskesmas, sebelum terlambat.
Langkah jemput bola atau sweeping ke rumah warga yang tidak sempat datang ke posyandu menunjukkan bahwa kerja nyata pemerintah lokal harus menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung, bukan menunggu warga datang ke fasilitas. Upaya ini memastikan tidak ada anak yang luput dari radar pengawasan dan intervensi, sebuah pelajaran penting bagi daerah lain yang masih mengandalkan pola pasif. “Posyandu ini sangat penting karena kami dan Puskesmas bisa mendeteksi lebih awal indikasi stunting maupun anak kurang gizi”.
Program Ibu Asuh: ketika warga mampu ikut menanggung gizi balita
Strategi Mataram Barat memperlihatkan bahwa pencegahan stunting komunitas tidak bisa diserahkan sepenuhnya pada APBD. Lurah Sunarti secara terbuka mengakui bahwa persoalan stunting tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah, dan mengajak masyarakat, pelaku usaha, serta sektor swasta untuk menutup celah pemenuhan nutrisi anak. Dari sinilah lahir program Ibu Asuh atau Orang Tua Asuh yang menyasar anak-anak terdampak stunting.
Melalui kerja sama dengan BKKBN dan Kampung KB, kelurahan menyusun proposal untuk mencari Ibu Asuh dari luar sektor pemerintah. Bantuan para Ibu Asuh diarahkan langsung memenuhi kebutuhan nutrisi dan gizi anak yang mengalami stunting, bukan sekadar sumbangan simbolik. Ini memperluas spektrum program intervensi balita: keluarga mampu dan pelaku usaha ikut menanggung risiko masa depan generasi di lingkungannya. Pemerintah kelurahan dengan demikian tidak hanya memadamkan kasus yang sudah muncul, tetapi mendorong masyarakat mengambil peran dalam pencegahan jangka panjang.
Wonolopo: akuaponik sebagai jawaban atas menu PMT yang monoton
Contoh lain datang dari Kelurahan Wonolopo, Kecamatan Mijen, Kota Semarang. Di wilayah ini, 79 dari 578 balita tercatat mengalami stunting. Salah satu masalah utama adalah keterbatasan keragaman menu dalam pemberian makanan tambahan (PMT) bagi balita. Jika PMT hanya berputar pada menu yang sama, edukasi tentang pangan bergizi anak menjadi omong kosong karena anak dan keluarga tidak dikenalkan pada sumber gizi yang beragam.
Kondisi itu mendorong mahasiswa Universitas Dian Nuswantoro menghadirkan alternatif pemenuhan pangan keluarga melalui budidaya akuaponik. Instalasi Sahabat Sehat Akuaponik menggabungkan budidaya pakcoy dengan 500 benih lele dalam satu ekosistem. Hasil panennya diarahkan menjadi bahan pangan segar untuk menambah variasi menu PMT bagi balita di Wonolopo. Ke depan, hasil panen yang melebihi kebutuhan dapat dikelola kader dan orang tua balita, baik untuk dijual maupun diolah menjadi produk PMT yang punya nilai ekonomi.
Model ini menggabungkan kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan, teknologi, dan pemberdayaan warga dalam satu paket. Pendampingan Dinas Pertanian dan Perikanan kepada Kelompok Wanita Tani membantu menjaga kualitas nutrisi tanaman dan kelangsungan hidup ikan. Kolaborasi dengan mitra seperti penyedia bibit sayur memperlihatkan bentuk kemitraan kesehatan lokal yang menyentuh dapur warga, bukan berhenti pada seminar. Di sini tampak jelas: diversifikasi pangan bukan wacana, tetapi instalasi nyata di halaman rumah.
Mengintegrasikan stunting dengan TBC: ujian keseriusan pemerintah daerah
Kasus Lombok Barat memperingatkan kita bahwa stunting jarang berdiri sendiri. DPRD setempat mendorong pemerintah kabupaten memperkuat penanganan Tuberkulosis (TBC) dan stunting secara terintegrasi dan komprehensif. Alasannya jelas: ditemukan ratusan anak stunting yang terpapar TBC, dan penyakit ini menjadi salah satu pemicu stunting karena menurunkan status gizi ketika tidak diobati dengan patuh.
Sejauh ini, pemerintah kabupaten dinilai sudah on the track dengan melibatkan dokter spesialis anak melalui intervensi pemberian susu pada anak-anak stunting. Namun DPRD menekankan perlunya monitoring dan evaluasi ketat atas intervensi tersebut. Di sisi lain, stigma sosial membuat banyak penderita TBC enggan berobat, sehingga petugas promosi kesehatan puskesmas diminta aktif turun langsung ke masyarakat melakukan edukasi masif.
Di sini terlihat garis besar yang seharusnya dipegang semua daerah: pembangunan tidak boleh hanya fokus pada infrastruktur fisik; peningkatan kualitas manusia melalui sektor kesehatan, pendidikan, dan ekonomi harus menjadi prioritas utama. Tanpa itu, kemitraan kesehatan lokal yang dibangun di posyandu, program Ibu Asuh, maupun akuaponik hanya akan menjadi proyek jangka pendek, bukan perubahan sistemik.
