Dua perkara, bukan satu jenis pelanggaran
Deportasi adalah tindakan administratif keimigrasian untuk mengeluarkan warga negara asing dari wilayah suatu negara, tetapi penerapannya harus dibaca berdasarkan fakta dan status perkara masing-masing. Dua kasus WNA Tiongkok yang ditangani di Sulawesi Tengah dan Nusa Tenggara Timur memperlihatkan mengapa tindakan serupa tidak otomatis berarti dasar hukumnya sama. Huang Wentao dideportasi setelah pemeriksaan terkait nikah siri WNA dan dugaan pelanggaran keimigrasian. Sementara itu, lima warga Tiongkok yang kapalnya terdampar di Rote Ndao terancam deportasi, meski mereka juga terindikasi sebagai korban TPPO atau penyelundupan manusia. Perbedaan ini bukan rincian teknis yang boleh diabaikan: di satu perkara, sorotan awal tertuju pada dugaan pelanggaran izin tinggal; di perkara lain, pemeriksaan imigrasi berlangsung bersama indikasi eksploitasi atau penyelundupan. Menyamakan keduanya justru mengaburkan persoalan perlindungan dan pertanggungjawaban.
Kasus Huang bermula dari urusan izin tinggal
Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palu menyampaikan penanganan Huang Wentao dalam konferensi pers pada Jumat, 13 November 2026. Huang diketahui melakukan nikah siri dengan Nabilla, seorang WNI, di Kabupaten Sigi. Pemicu pemeriksaan muncul beberapa hari sebelumnya: pada 9 November, Huang datang ke kantor imigrasi bersama keluarga mempelai perempuan untuk menanyakan perpanjangan izin tinggalnya yang akan berakhir pada 11 November. Dalam pendalaman, petugas mengetahui pernikahan tersebut dan kemudian berkoordinasi dengan Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian untuk pemeriksaan lebih lanjut. Pihak imigrasi menyebut Huang diduga melanggar ketentuan keimigrasian Pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. Huang kemudian dideportasi setelah kasus itu ditangani. Titik pentingnya: informasi yang tersedia mengaitkan tindakan tersebut dengan dugaan pelanggaran keimigrasian, bukan dengan status pernikahan semata.
Lima penumpang kapal juga diperiksa sebagai pihak rentan
Konteks lima WNA di Rote Ndao berbeda. Empat pria berinisial WY, CJ, JH, dan ZS serta seorang perempuan berinisial SY diserahkan Polres Rote Ndao kepada Imigrasi Kupang pada Jumat malam, 13 November, setelah kapal yang mereka tumpangi terdampar. Imigrasi memeriksa identitas, keabsahan dokumen perjalanan, dan jalur kedatangan mereka. Kelimanya diketahui masuk melalui jalur udara pada pertengahan Oktober, berkumpul di Jakarta, lalu melanjutkan perjalanan ke Kendari hingga Baubau. Mereka diduga tertarik pada tawaran perjalanan ke Australia yang ditemukan melalui media sosial dan membayar sejumlah uang kepada perantara. Karena ada indikasi mereka menjadi korban TPPO atau penyelundupan manusia, kasus ini menuntut pemeriksaan yang tidak berhenti pada status dokumen. Meski deportasi WNA Tiongkok itu disebut sebagai kemungkinan, indikasi korban membuat penanganannya berbeda dari perkara Huang.
Deportasi tidak boleh menghapus perbedaan status
Kedua perkara menunjukkan bahwa pemeriksaan imigrasi dapat berujung pada deportasi, tetapi kesamaan hasil tidak menyamakan posisi orang yang diperiksa. Dalam kasus Huang, imigrasi menyatakan adanya dugaan pelanggaran aturan dan melakukan pendalaman setelah menemukan informasi tentang nikah siri ketika urusan izin tinggal diajukan. Dalam kasus Rote, lima orang menghadapi ancaman deportasi sekaligus terindikasi sebagai korban kejahatan yang melibatkan perantara. Pembedaan itu penting agar proses administratif tidak menutup kebutuhan untuk menelusuri dugaan TPPO atau penyelundupan manusia. Sumber yang tersedia belum menjelaskan hasil akhir pemeriksaan terhadap kelima orang tersebut, sehingga ancaman deportasi tidak patut ditulis seolah-olah keputusan final telah dijatuhkan. Kesimpulannya, penegakan aturan harus tetap tegas, tetapi juga cermat: dugaan pelanggaran imigrasi perlu dinilai tersendiri dari indikasi bahwa seseorang mungkin menjadi korban.






