Keamanan pesisir perlu mata dan telinga dari masyarakat
Keamanan pesisir adalah upaya mencegah kejahatan dan menjaga keselamatan masyarakat di kawasan pantai serta perairan dengan melibatkan pihak yang paling mengenal aktivitas setempat. Prinsip itu menjadi dasar PANCANAKA PESISIR JATENG, program Polda Jawa Tengah yang mengajak nelayan turut menjaga keamanan dan ketertiban di pesisir. Kapolda Jateng Irjen Pol Roy Hardi Siahaan meluncurkannya di Pantai Sigandu, Kabupaten Batang, pada 29 Oktober 2026. Langkah ini tepat: nelayan berada di laut secara rutin dan dekat dengan perubahan aktivitas di sekitarnya, sehingga dapat membantu mengenali gejala yang luput dari patroli biasa. Namun, kemitraan hanya bermakna jika informasi mereka ditanggapi dan keselamatan pelapor diperhatikan. Nelayan mitra polisi bukan pengganti aparat, melainkan bagian dari sistem deteksi dini yang perlu ditopang komunikasi dan kepercayaan.
Pencegahan kriminalitas laut juga membutuhkan perhatian pada kondisi yang membuat warga rentan direkrut jaringan kejahatan. Kapolda mengingatkan nelayan agar tidak tergiur tawaran upah besar untuk kegiatan yang dapat menyeret mereka ke tindak pidana dan merugikan keluarga. Peringatan itu relevan karena tekanan ekonomi bisa dimanfaatkan pihak tertentu, sementara pekerjaan yang dibungkus sebagai tugas angkut atau perjalanan laut mungkin menyamarkan risiko hukum. Edukasi hukum karena itu perlu hadir bersama ajakan melapor, bukan berhenti sebagai imbauan. Keberhasilan program akan lebih terlihat dari kemampuan mencegah keterlibatan warga dan menindaklanjuti informasi, bukan dari banyaknya pertemuan semata.
Mengawasi narkoba jalur laut tanpa mengaburkan peran
Ancaman yang menjadi salah satu perhatian program ini ialah penyelundupan narkotika melalui jalur perairan. Karena itu, pencegahan narkoba jalur laut tidak bisa hanya mengandalkan pemeriksaan setelah barang tiba; pengamatan warga yang rutin melaut dapat membantu mengenali aktivitas mencurigakan lebih dini. Tetapi nelayan tidak seharusnya didorong menghadapi pelaku atau melakukan pemeriksaan sendiri. Peran yang aman bagi mereka adalah menyampaikan informasi melalui jalur komunikasi yang jelas, sementara penyelidikan dan penindakan tetap menjadi tanggung jawab aparat. Polda menyebut program mengutamakan deteksi dini, pencegahan, dan percepatan penyampaian informasi. Rumusan itu masuk akal, tetapi mutu kemitraan akan bergantung pada kejelasan prosedur dan respons polisi terhadap laporan.
Batang menjadi tempat penting untuk memulai pendekatan ini karena program diluncurkan di Pantai Sigandu dan secara terbuka menyoroti risiko penyelundupan melalui laut. Kedekatan nelayan dengan perairan memberi mereka pengetahuan lokal yang tidak mudah digantikan, tetapi pengetahuan tersebut harus dihargai sebagai pengalaman, bukan dijadikan alasan untuk memindahkan beban pengawasan negara kepada warga. Kemitraan yang adil menjelaskan apa yang perlu dilaporkan, bagaimana informasi dijaga, dan bagaimana nelayan dapat tetap bekerja tanpa mengambil risiko konfrontasi. Tanpa unsur-unsur itu, ajakan berjaga berpotensi menambah tanggung jawab tanpa perlindungan. Dengan dukungan aparat yang nyata, pengawasan berbasis masyarakat dapat mempersempit ruang gerak jaringan kriminal sekaligus menjaga kepercayaan warga pesisir.
Keselamatan melaut dan perikanan harus menjadi bagian inti
Nilai program ini tidak semestinya diukur dari sisi penegakan hukum saja. Kegiatannya juga mencakup edukasi hukum, keselamatan pelayaran, penyelesaian masalah nelayan, serta peningkatan keterampilan pencarian dan pertolongan atau SAR. Perpaduan tersebut penting karena warga yang lebih aman saat bekerja dan merasa mendapat layanan yang berguna memiliki alasan lebih kuat untuk membangun hubungan dengan polisi. Bantuan saat peluncuran meliputi 100.000 benih ikan bandeng, 500 jaket pelampung, dan 500 potong sarung bagi nelayan mitra Ditpolairud. Benih dapat mendukung produktivitas perikanan, sedangkan jaket pelampung berkaitan langsung dengan keselamatan ketika melaut. Manfaat ini lebih nyata bagi keluarga nelayan daripada seruan keamanan yang tidak disertai dukungan pada kebutuhan sehari-hari.
Meski demikian, pembagian bantuan bukan ukuran tunggal keberhasilan. Keselamatan memerlukan pengetahuan dan kebiasaan yang terus dilatih, sementara dukungan perikanan perlu sesuai kebutuhan serta kondisi pengelolaan setempat. Program ini lebih menjanjikan ketika layanan tersebut berjalan seiring dengan komunikasi yang terbuka dan penyelesaian masalah yang dirasakan nelayan. Dengan begitu, kemitraan tidak menjadi hubungan satu arah yang hanya meminta warga memberi informasi, tetapi pertukaran kepercayaan: polisi membantu melindungi masyarakat, dan masyarakat menyampaikan tanda bahaya secara aman. PANCANAKA PESISIR menawarkan kerangka yang menjanjikan untuk menghubungkan pencegahan kriminalitas, keselamatan melaut, dan produktivitas. Kesimpulannya, keamanan pesisir akan lebih kuat bila nelayan diperlakukan sebagai mitra yang dilindungi dan didukung, bukan sekadar penjaga tambahan.
