Sertifikasi halal wajib: dari makanan ke hampir semua produk
Sertifikasi halal wajib adalah kebijakan yang mewajibkan setiap produk tertentu di pasar memiliki bukti resmi kehalalan, mencakup proses, bahan baku, hingga distribusi, sehingga konsumen dapat mengonsumsi atau menggunakan produk dengan rasa aman, sementara pelaku usaha menjadikannya sebagai syarat legal sekaligus alat membangun kepercayaan dan daya saing di pasar. Mulai 18 Oktober, kebijakan halal certification 2026 tidak lagi berhenti pada makanan dan minuman, tetapi meluas ke produk halal non-makanan seperti kosmetik, obat bahan alam, suplemen kesehatan, produk kimiawi, barang gunaan, hingga alat kesehatan risiko A. Ini bukan sekadar penyesuaian teknis; ini mengubah peta industri, karena sertifikasi halal wajib kini menyentuh hampir semua lini kehidupan sehari-hari, dari lipstik sampai sprei. Negara dengan tegas menempatkan kehalalan sebagai standar kualitas, bukan hanya label religius.
Mengapa perluasan sertifikasi halal terjadi sekarang?
Perluasan sertifikasi halal wajib ke produk non-makanan bukan keputusan mendadak, melainkan kelanjutan amanat Undang-Undang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah terbaru tentang penyelenggaraan jaminan produk halal. Tahap pertama sudah dimulai Oktober 2024 untuk usaha menengah dan besar; tahap berikutnya pada halal certification 2026 menembus usaha mikro, kecil, dan produk impor. Pesannya jelas: kehalalan harus konsisten di seluruh rantai pasok, bukan hanya di piring makan. Kepala BPJPH menegaskan bahwa sertifikasi halal telah bergeser dari kewajiban administratif menjadi kebutuhan pasar dan indikator kepercayaan konsumen serta daya saing produk dalam perdagangan modern. Ketika halal diposisikan sebagai standar kualitas dan keamanan, menunda kepatuhan berarti rela tertinggal. Negara sedang berkata: jika pelaku usaha ingin serius bermain di pasar, sertifikasi halal wajib bukan lagi opsi, melainkan tiket masuk.
Kategori produk baru: apa yang harus dipahami konsumen dan produsen?
Mulai 18 Oktober, daftar produk yang wajib bersertifikat halal membengkak secara signifikan: makanan-minuman, hasil sembelihan dan jasa penyembelihan, kosmetik, produk kimiawi dan rekayasa genetik, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, bahan baku dan bahan tambahan pangan, hingga barang gunaan seperti sandang, aksesori, peralatan rumah tangga, perlengkapan ibadah, alat tulis, perlengkapan kantor, dan alat kesehatan risiko A. Konsumen tidak bisa lagi menganggap halal hanya urusan dapur; sabun mandi, lipstik, vitamin, bahkan mukena dan alat tulis di meja kerja masuk radar produk halal non-makanan. Produsen pun harus mengubah cara memandang ingredient: setiap bahan baku, bahan penolong, dan proses produksi akan diawasi dalam kerangka verifikasi halal ingredient, bukan hanya produk akhir. Yang lalai mengurus sertifikasi berisiko terkena sanksi administratif, dari peringatan tertulis hingga penarikan produk dari peredaran.
Dampak nyata bagi UMKM dan contoh dari Ternate
Perluasan sertifikasi halal wajib paling terasa bagi UMKM, karena mereka kini masuk penuh dalam skema halal certification 2026. Di satu sisi, ini menambah pekerjaan: mengurus dokumen, menata ulang bahan baku, dan memastikan proses produksi sesuai standar. Di sisi lain, sertifikasi halal adalah aset yang memperkuat daya saing produk lokal di pasar nasional dan internasional. Pemerintah kota Ternate memberi contoh bagaimana daerah seharusnya merespons: mereka menyatakan komitmen mendukung implementasi wajib sertifikasi halal yang berlaku efektif pada 18 Oktober dan merencanakan pembentukan Klinik Halal di setiap kelurahan untuk mendekatkan layanan bagi UMKM. "Dari kuota program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) sebesar 3.400 pelaku usaha, realisasi baru sekitar 202 pelaku usaha," ungkap paparan narasumber, menunjukkan betapa rendahnya pemanfaatan fasilitas yang ada.
Menuju budaya baru: halal sebagai standar kualitas sehari-hari
Langkah Ternate membentuk Klinik Halal, melibatkan pegawai kelurahan sebagai pendamping, dan mengintensifkan edukasi melalui khutbah Jumat serta kegiatan keagamaan menunjukkan bahwa sertifikasi halal wajib menuntut perubahan budaya, bukan sekadar kebijakan teknis. Pemerintah daerah bersama BPJPH merencanakan pendataan masif pelaku usaha yang belum tersertifikasi, sosialisasi intensif program SEHATI gratis, pengkajian anggaran daerah untuk mendanai sertifikasi UMKM, dan pengawasan ketat dari bahan baku hingga penataan produk halal dan non-halal di hotel, restoran, depot air minum, dan pusat perbelanjaan. Ke depan, produsen yang proaktif menata ingredient, proses, dan dokumentasi akan memetik keuntungan: kepercayaan konsumen yang lebih tinggi dan akses pasar yang lebih luas. Konsumen pun perlu membiasakan diri memeriksa label dan verifikasi halal ingredient sebagai bagian dari keputusan belanja sehari-hari. Kesimpulannya, siapa yang menganggap halal sekadar stempel, akan kalah oleh mereka yang menjadikannya standar kualitas hidup.
