Batas kebijakan tiket gratis Ancol
Tiket gratis Ancol adalah kebijakan pembebasan biaya masuk yang saat ini ditujukan kepada anak-anak penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP), bukan seluruh pengunjung. Penegasan ini menjadi jawaban Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung atas tuntutan warga yang meminta akses umum ke kawasan wisata tersebut tanpa tiket. Pramono mengatakan fasilitas bagi penerima KJP sudah berjalan, sedangkan tiket gratis untuk semua tidak dapat dipenuhi karena Ancol dan Ragunan membutuhkan biaya perawatan serta pemeliharaan. Batas itu penting: janji wisata gratis yang disampaikan saat kampanye pada 1 Oktober 2024 memang menyasar penerima KJP dan orang tuanya, bukan seluruh warga. Namun, tuntutan warga menunjukkan bahwa pembatasan tersebut belum menjawab keinginan masyarakat yang menilai Ancol seharusnya dapat diakses lebih luas.
Dengan demikian, pertanyaan “masuk Ancol gratis untuk semua?” kini memiliki jawaban tegas dari gubernur: tidak. Tetapi perdebatan belum selesai, sebab warga meminta pemerintah meninjau aturan yang dianggap menghalangi pembebasan tiket untuk umum.
Tuntutan warga berangkat dari beban keluarga
Warga Jakarta Bersatu menyuarakan tuntutan warga Ancol setelah lebih dulu menggelar aksi di Balai Kota pada Senin, 26 Oktober 2026. Sehari kemudian, Selasa, mereka mendatangi DPRD DKI Jakarta untuk meminta dukungan agar seluruh masyarakat dapat masuk tanpa membayar tiket. Juru bicara kelompok itu, Andi, menyebut tarif parkir kendaraan dan tiket masuk masing-masing mencapai Rp25.000. Pengunjung yang membawa kendaraan pribadi perlu menyiapkan sedikitnya Rp50.000 untuk dua biaya tersebut, belum termasuk pengeluaran lain selama berwisata.
Bagi keluarga yang datang bersama anak-anak, beban itu bertambah seiring jumlah orang yang ikut. Karena itu, tuntutan bukan semata meminta rekreasi tanpa biaya, melainkan memperluas akses ke ruang wisata yang dianggap sulit dijangkau bila setiap anggota keluarga dan kendaraan menambah pengeluaran. Pemerintah patut menganggap keberatan ini sebagai masukan tentang keterjangkauan, meski tuntutan tersebut belum otomatis menghapus kebutuhan operasional pengelola.
DPRD diminta meninjau aturan, bukan hanya mendengar
Aksi di DPRD merupakan tindak lanjut audiensi warga dengan Pemprov DKI dan pengelola Ancol. Dalam pertemuan sebelumnya, warga mendapat penjelasan bahwa ada persoalan peraturan daerah terkait akses gratis bagi masyarakat umum. Mereka kemudian meminta aturan yang dianggap menghambat itu ditinjau atau disesuaikan agar masuk Ancol gratis dapat dipertimbangkan untuk seluruh warga.
Perwakilan DPRD menyampaikan bahwa tuntutan akan dibawa ke rapat Komisi B dan berjanji mempertemukan pihak terkait, termasuk pengelola Ancol, gubernur, serta badan usaha milik daerah, untuk membahas kemungkinan akses gratis. Langkah ini lebih bermakna jika menghasilkan penjelasan terbuka: aturan mana yang membatasi, apa konsekuensi perubahan, dan alternatif apa yang bisa memperluas akses. Tanpa tindak lanjut yang jelas, warga hanya akan menerima pengulangan alasan, sementara persoalan biaya yang mereka ajukan tetap tak terjawab.
Gratis untuk penerima KJP, belum untuk semua
Pramono menegaskan bahwa tiket masuk Ancol dan Ragunan gratis bagi anak-anak penerima KJP, tetapi tidak berlaku bagi semua pengunjung. Sumber lain juga menyebut fasilitas gratis bagi kelompok tertentu mencakup penerima Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU). Karena ada perbedaan penekanan dalam keterangan yang tersedia, warga sebaiknya memeriksa syarat dan cakupan program langsung melalui informasi resmi sebelum berkunjung. Yang jelas, kebijakan yang ditegaskan gubernur bukan pembebasan tiket untuk umum.
Sikap Pramono masuk akal dari sisi pembiayaan: kawasan wisata memerlukan dana untuk dirawat. Namun, alasan biaya saja belum cukup sebagai jawaban akhir atas aspirasi publik. Pemprov dan DPRD perlu menjelaskan ruang kebijakan yang tersedia, termasuk kemungkinan skema akses yang terarah tanpa membebani keberlanjutan pengelolaan. Kesimpulannya, tiket gratis Ancol saat ini tetap terbatas, sementara tuntutan Warga Jakarta Bersatu masih menunggu pembahasan Komisi B dan pertemuan para pihak. Gratis untuk semua belum menjadi kebijakan; keterjangkauan tetap menjadi pekerjaan pemerintah.
