Banjir Tapanuli Tengah: Bencana Berkala yang Menuntut Respons Sistemik
Banjir Tapanuli Tengah adalah peristiwa meluapnya air sungai dan limpasan hujan yang merendam permukiman, jalan, serta fasilitas publik di sejumlah kecamatan, mengganggu aktivitas harian warga, memutus akses transportasi, dan memaksa sebagian masyarakat mengungsi, sehingga menuntut respons bencana BPBD yang terkoordinasi dan investasi jangka panjang pada infrastruktur pencegah banjir agar risiko sosial, ekonomi, dan pendidikan dapat ditekan seminimal mungkin. Banjir yang merendam tujuh kecamatan ini menunjukkan betapa rapuhnya ruang hidup warga ketika sungai dan drainase kehilangan daya tampung. Di Kecamatan Badiri, air Sungai Aek Lopian masuk ke teras rumah dan menggenangi jalan di simpang Gereja GPDI Lopian, dengan ketinggian selutut orang dewasa sehingga kendaraan roda dua tidak dapat melintas dan terjadi kemacetan. Gambaran serupa tampak di Sarudik, Pinangsori, dan Kolang, di mana air mencapai lutut dan memaksa warga mengungsi mandiri karena khawatir debit air meningkat lagi. Bencana seperti ini bukan lagi kejadian luar biasa, melainkan alarm keras bahwa pola ruang, tata air, dan pelayanan publik harus berubah.
Respons Darurat: Evakuasi Cepat, Tapi Masih Bertumpu pada Ketangguhan Warga
Di tengah kepanikan banjir bandang, tim relawan tingkat kecamatan dan unsur penanggulangan bencana bergerak cepat melakukan evakuasi banjir bandang. Di Pinangsori, luapan sungai di Desa Parjalihotan, Dusun I, membuat air masuk ke rumah warga, dan tim SRC melakukan evakuasi terhadap warga yang membutuhkan bantuan serta membantu membersihkan rumah setelah air surut. Di Kolang, tim SRC masih bersiaga sementara sebagian warga memilih mengungsi sendiri karena takut debit air kembali naik. Respons bencana BPBD dan jaringan SRC ini patut diapresiasi karena mengurangi risiko korban jiwa dan mempercepat pemulihan lingkungan. Namun fakta bahwa warga masih harus mengungsi mandiri menunjukkan kesiapsiagaan yang belum merata: sistem peringatan dini, jalur evakuasi, dan tempat pengungsian belum menjadi budaya sehari-hari. Jika pemerintah daerah ingin respons darurat yang lebih kuat, koordinasi antar lembaga harus disertai pelatihan rutin bagi warga, bukan hanya menunggu tim datang saat air sudah selutut.
Pendidikan di Tengah Bencana: Bus Sekolah sebagai Janji Keberlanjutan
Salah satu keputusan paling strategis Pemkab Tapteng adalah memprioritaskan keberlanjutan pendidikan bagi anak-anak terdampak banjir dan longsor. Setelah relokasi ke hunian tetap dan Rusunawa membuat jarak ke sekolah semakin jauh, pemerintah menyediakan armada bus sekolah untuk mengangkut anak-anak terdampak bencana menuju sekolah. Pada tahap awal, disiapkan tiga unit armada yang menargetkan sekitar 235 anak didik yang terdampak bencana. Kebijakan ini bukan sekadar fasilitas transportasi; ia adalah pernyataan politik bahwa pendidikan tidak boleh berhenti hanya karena bencana. Dalam penyerahan armada, Bupati menegaskan bus ini sebagai bukti nyata kehadiran pemerintah dalam menunjang sarana pendidikan bagi anak didik yang terdampak. Rute-rute prioritas dari Rusunawa Pandan dan Huntap Asrama Haji Pinangsori menunjukkan pendekatan berbasis data lokasi pengungsi. Namun, agar akses pendidikan benar-benar tahan bencana, bus sekolah harus diikuti perbaikan kurikulum kebencanaan, dukungan psikososial, dan jaminan keamanan perjalanan di musim hujan.
Sabodam di DAS Tamiang: Infrastruktur Pencegah Banjir yang Perlu Diperluas
Banjir Tapanuli Tengah memperlihatkan bahwa respons darurat saja tidak cukup; infrastruktur pencegah banjir harus menjadi prioritas investasi. Di Daerah Aliran Sungai Tamiang, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues, pembangunan dua unit sabodam Daerah Aliran Sungai sedang dikebut dengan progres 32,84 persen sebagai bagian dari rehabilitasi dan rekonstruksi pascabanjir akhir tahun 2026. Sabodam ini dibangun untuk menahan dan mengendalikan material yang terbawa aliran sungai, seperti sedimen, lumpur, pasir, batu-batuan hingga debris. Bangunan sabodam di DAS Tamiang diharapkan mampu mengurangi aliran material dari wilayah hulu saat hujan deras yang berpotensi memicu banjir maupun longsor, sehingga perlindungan terhadap permukiman, lahan, akses masyarakat, dan infrastruktur di sekitar aliran sungai meningkat. Dalam konteks Tapanuli tengah, contoh ini jelas: tanpa kontrol material dari hulu, sungai akan cepat dangkal dan meluap. Pemerintah daerah seharusnya menjadikan sabodam dan rekayasa sungai sebagai program utama, bukan sekadar proyek pascabencana yang muncul ketika banjir sudah merendam tujuh kecamatan.
Dari Tanggap Darurat ke Ketahanan Jangka Panjang
Rangkaian peristiwa banjir Tapanuli Tengah, evakuasi warga, dan penataan layanan pendidikan menunjukkan dua wajah pemerintah daerah: sigap ketika darurat, namun masih bertahap dalam membangun ketahanan jangka panjang. Penyediaan bus sekolah untuk 235 anak terdampak bencana adalah lompatan penting agar banjir dan longsor tidak memutus masa depan pendidikan. Di sisi lain, pembangunan sabodam di DAS Tamiang dengan progres 32,84 persen menggambarkan keseriusan di level hulu untuk mencegah banjir dan longsor terulang. Ke depan, yang dibutuhkan bukan lagi kebijakan parsial, melainkan matriks kebencanaan terpadu: penguatan respons bencana BPBD dan SRC di lapangan, pembangunan infrastruktur pencegah banjir di seluruh sungai rawan, serta jaminan bahwa sekolah, rumah, dan jalan dirancang dengan standar ketahanan hidrometeorologi. Banjir yang merendam tujuh kecamatan adalah peringatan: jika pemerintah daerah tidak menyatukan respons cepat dan investasi preventif, Tapanuli tengah akan terus mengulang siklus panik-musim hujan dan lupa-musim kemarau.
