Definisi Masalah: Ketika Guru Menjadi “Juru Cicip” Program MBG
Kebijakan guru diminta mencicipi menu program makan bergizi gratis (MBG) sebelum dibagikan ke siswa adalah instruksi Badan Gizi Nasional yang menjadikan pendidik sebagai penguji terakhir rasa, aroma, dan kelayakan hidangan di sekolah, dengan tujuan memperkuat kontrol kualitas makanan sekolah dan keamanan pangan anak setelah muncul kasus keracunan terkait pelaksanaan MBG di sejumlah daerah. Dari sudut pandang kebijakan gizi menu sekolah, gagasan ini tampak sederhana: siapa yang lebih dekat dengan murid selain guru? Namun ketika diterjemahkan ke praktik, instruksi ini segera berubah menjadi persoalan peran, beban kerja, dan bahkan tanggung jawab hukum. Bukannya mempertegas struktur pengawasan profesional, negara seperti memindahkan sebagian risiko keamanan pangan anak ke pundak orang yang seharusnya fokus mengajar.
Alasan BGN: Keamanan Pangan Anak dan Kontrol Kualitas di Garis Depan
Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono, mengimbau seluruh guru dan pihak sekolah aktif mencicipi hidangan MBG sebelum dibagikan kepada murid sebagai bagian dari prosedur pengawasan kualitas untuk mencegah gangguan kesehatan dan risiko keracunan di lingkungan sekolah. Ia menyebut guru sebagai "organoleptik yang terakhir", elemen pamungkas yang memeriksa tampilan, aroma, tekstur, dan rasa sebelum anak mengonsumsi. Instruksi ini lahir setelah beberapa kasus keracunan yang mencoreng citra program makan bergizi gratis dan memunculkan kekhawatiran terhadap keamanan pangan anak. Di atas kertas, pendekatan ini seperti menambah satu lapis filter pada kontrol kualitas makanan sekolah. Sudaryono bahkan menegaskan, imbauan itu bukan karena menu MBG berbahaya, melainkan sebagai prosedur pengamanan standar agar kualitas makanan tetap terjaga. Masalahnya, ia tidak menjelaskan batas teknis dan tanggung jawab guru ketika sesuatu tetap berjalan salah.
Balikpapan: Implementasi Nyata dan Guru Dapat Jatah Makan
Menariknya, di Balikpapan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengaku kebijakan ini sudah berjalan bahkan sebelum imbauan BGN disuarakan lebih luas. Kepala dinas, Irfan Taufik, menyebut guru tidak hanya mencicipi, tetapi ikut makan sebagai penerima manfaat MBG bersama siswa: "Mereka ikut makan juga, tidak hanya sekadar mencicipi." Secara praktis, ini menggeser narasi dari sekadar tugas kontrol kualitas makanan sekolah menjadi bagian dari hak guru atas gizi menu sekolah. Pengujian kelayakan sendiri dikatakan sudah dilakukan lebih dulu oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebelum makanan sampai ke kelas. Artinya, lapis kontrol profesional tetap ada, sementara guru menjadi semacam penjaga terakhir di titik distribusi. Model seperti ini bisa terlihat sebagai kompromi: keamanan pangan anak dijaga, guru tidak diposisikan sendirian sebagai penanggung jawab. Namun, tetap ada pertanyaan: apakah status "ikut makan" cukup sebagai kompensasi atas tambahan peran pengawasan informal yang mereka emban?
Kritik Tajam: Beban Guru, Tanggung Jawab Hukum, dan Resep yang Diulang
Di sisi lain, politisi PDIP Mohamad Guntur Romli menilai instruksi agar guru mencicipi MBG sebelum disajikan kepada siswa sebagai hal yang ngawur dan tidak dipikirkan matang. Ia menyebut beban kerja guru akan semakin bertambah ketika mereka yang semestinya sibuk menyiapkan bahan ajar harus menjadi "juru cicip dadakan" sebelum bel pelajaran berbunyi. Kritik ini sejalan dengan kekhawatiran bahwa keterlibatan guru meluas dari sekadar mencicipi menjadi mengatur porsi, memastikan tatanan makanan, hingga memantau siswa saat makan, yang berpotensi menyita waktu belajar. Lebih serius lagi, guru bukan tenaga bersertifikat keamanan pangan, tetapi didorong memutuskan kelayakan makanan. Ketika keracunan tetap terjadi, siapa yang memikul tanggung jawab? Selama garis pertanggungjawaban tidak tegas, kebijakan ini terlihat seperti mengulang resep gagal: mengandalkan aktor non-profesional untuk menutup celah sistemik dalam keamanan pangan anak.
Kesimpulan: Menguatkan Sistem, Bukan Menambah Pekerjaan Guru
Program makan bergizi gratis adalah kebijakan strategis untuk memenuhi kebutuhan gizi anak di sekolah dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Karena itu, keamanan pangan anak tidak boleh diserahkan pada mekanisme uji rasa informal di kelas. Pelibatan guru wajar sebagai pengawas kedisiplinan dan ketertiban pelaksanaan, tetapi menjadikan mereka garda terakhir kontrol kualitas makanan sekolah berisiko mengaburkan fungsi utama pendidik. Instruksi BGN bisa dibaca sebagai respons cepat atas kasus keracunan, namun solusi yang berkelanjutan justru terletak pada penguatan standar dan pengawasan profesional: kapasitas SPPG, sertifikasi dapur, sistem pelaporan cepat, serta pembagian tanggung jawab yang jelas. Tanpa itu, guru akan terus dipaksa mengisi lubang dalam tata kelola gizi menu sekolah. Kebijakan yang baik seharusnya membuat guru lebih leluasa mengajar, bukan sibuk memastikan nasi dan lauk di atas piring aman dikonsumsi.
