Tagihan besar yang membuka dugaan pencatutan
Pencatutan identitas dalam administrasi kendaraan terjadi ketika data pribadi seseorang digunakan untuk mendaftarkan kendaraan tanpa sepengetahuan atau persetujuannya, sehingga kewajiban dan penagihan dapat diarahkan kepada orang yang keliru. Kasus Yudariansyah menunjukkan bagaimana celah semacam itu bisa menjadikan seorang mekanik sasaran tagihan pajak McLaren yang tidak pernah ia miliki.
Kasus ini terungkap saat Samsat Ciledug mendatangi alamat wajib pajak dalam penelusuran penunggak kendaraan mewah di Kota Tangerang. Nama Yudariansyah, mekanik bengkel motor rumahan di Panunggangan Utara, tercatat sebagai pemilik McLaren 570S AT bernilai Rp4,5 miliar dengan tunggakan pajak Rp137,4 juta. Ia mengatakan tidak pernah memiliki mobil tersebut dan tidak pernah menyerahkan atau meminjamkan identitasnya untuk pembelian kendaraan. Kontras antara pekerjaan dan kondisi rumahnya dengan profil kendaraan itu menjadi tanda bahaya, tetapi bukan bukti siapa yang berada di balik dugaan penyalahgunaan data.
Pemblokiran meredam risiko, belum menjawab siapa pelakunya
Setelah Yudariansyah menyampaikan keberatan, Samsat Ciledug memblokir data perpajakan McLaren tersebut. Langkah ini penting untuk membatasi dampak administratif lebih lanjut, tetapi belum menyelesaikan perkara: mobil dan pemilik sebenarnya belum ditemukan. Samsat juga berkoordinasi dengan kepolisian untuk menelusuri asal-usul kendaraan.
Penelusuran awal menunjukkan mobil masuk ke wilayah administrasi Samsat Ciledug melalui mutasi dari Bekasi pada Oktober 2022. Data awal Korlantas Polri, sebagaimana disampaikan dalam laporan, menyebut kendaraan pertama terdaftar atas nama perusahaan pada Januari 2021 sebelum beralih atas nama perorangan pada Oktober 2022. Samsat menduga manipulasi identitas mungkin melibatkan leasing dan showroom saat pembelian, tetapi dugaan itu belum terbukti. Kendaraan juga belum diketahui lokasinya; menurut pejabat Samsat, aset bergerak dapat berpindah sehingga pencarian tidak mudah.

Penelusuran polisi dan jalur hukum yang disiapkan
Yudariansyah menyatakan siap menempuh jalur hukum untuk mengusut pihak yang diduga menggunakan identitasnya tanpa izin. Ia berharap pemilik asli segera ditemukan dan persoalan tidak berlarut-larut. Samsat menyebut ia dapat dipanggil kembali untuk mediasi apabila pemilik kendaraan berhasil diidentifikasi. Polisi menelusuri asal-usul serta penguasaan mobil, sementara dugaan keterlibatan pihak pembiayaan atau showroom masih perlu dibuktikan melalui penyelidikan.
Bagi masyarakat, perkara ini memperlihatkan bahwa kesalahan data kendaraan bukan urusan administrasi sepele: tagihan pajak kendaraan dapat diarahkan ke alamat yang tercatat, meski orang yang dituju mengaku tidak pernah memiliki kendaraan itu. Memeriksa data kendaraan yang terdaftar atas nama sendiri secara berkala merupakan langkah pencegahan yang masuk akal. Namun, beban utama tetap pada penelusuran yang cermat dan pemulihan identitas korban, bukan pada anggapan bahwa warga harus menanggung kesalahan yang belum terbukti berasal darinya.
DJP menegaskan batas kewenangan
Direktorat Jenderal Pajak menyatakan pengelolaan administrasi dan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor merupakan kewenangan pemerintah daerah, bukan DJP. DJP juga menjelaskan bahwa data eksternal dapat digunakan untuk meneliti profil wajib pajak sebelum klarifikasi, dengan kemungkinan konfirmasi dan validasi lanjutan kepada sumber terkait. Penjelasan tersebut membedakan tugas DJP dari penanganan tagihan pajak kendaraan yang menjadi pokok sengketa Yudariansyah.
Kesimpulannya, pemblokiran memberi perlindungan awal, tetapi belum memulihkan nama Yudariansyah ataupun mengungkap siapa yang memakai identitasnya. Penyelesaian yang adil menuntut penelusuran kendaraan dan dokumen sampai pemilik serta pihak yang bertanggung jawab dapat dipastikan. Sampai itu terjadi, dugaan keterlibatan leasing atau showroom harus tetap diperlakukan sebagai dugaan, sementara rencana Yudariansyah menempuh jalur hukum menjadi bagian penting untuk mencari kepastian.






