Temukan minat Anda, bersama

Promo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Temukan minat Anda, bersamaPromo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Pungutan Wisatawan Asing: Satu Kali untuk Tiga Daerah

Pungutan Wisatawan Asing: Satu Kali untuk Tiga Daerah
Minat|Lari

Pungutan yang perlu dirancang lintas daerah

Pungutan wisatawan asing adalah biaya yang dikenakan pemerintah daerah kepada pengunjung dari luar negeri untuk membantu membiayai kebutuhan pengembangan destinasi dan masyarakat setempat. Rencana penerapannya di NTB dan NTT membuka peluang bagi daerah untuk memperkuat pendapatan, tetapi aturan yang berdiri sendiri berisiko membuat pelancong membayar berkali-kali dalam satu perjalanan. Pada 16 November 2026, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengusulkan agar wisatawan yang menjelajahi Bali, NTB, dan NTT cukup membayar sekali. Usulan itu muncul seiring pembahasan penguatan kewenangan pungutan di NTB dan NTT, mengikuti kebijakan yang telah berjalan di Bali. Bima mengibaratkan skema lintas provinsi tersebut dengan visa Schengen: satu pembayaran membuka perjalanan ke beberapa wilayah. Namun, gagasan itu baru akan bermanfaat jika ketiga pemerintah menyepakati besaran, pembagian penerimaan, dan penggunaan dananya.

Pungutan Wisatawan Asing: Satu Kali untuk Tiga Daerah

Manfaat daerah harus terlihat oleh warga

Kementerian Pariwisata mendukung rencana pungutan di NTB dan NTT sebagai cara menopang keuangan daerah dan menambah pendapatan asli daerah. Dana yang terkumpul diharapkan membiayai pelestarian budaya, pendidikan pariwisata, penguatan ekonomi mandiri masyarakat lokal, serta penanganan kerusakan lingkungan. Pengelolaan pengunjung juga dapat membantu mengendalikan pariwisata berlebihan dan tekanan terhadap infrastruktur maupun daya tampung destinasi. Dukungan itu masuk akal hanya jika warga merasakan hasilnya. Pungutan tidak seharusnya menjadi pos penerimaan yang terpisah dari kebutuhan desa, pekerja wisata, dan lingkungan yang menanggung dampak kunjungan. Karena itu, pengalokasian dana untuk tujuan tertentu perlu disertai laporan terbuka dan ukuran hasil yang mudah dipahami publik. Tanpa pertanggungjawaban seperti itu, alasan memperkuat pariwisata NTB dan pariwisata NTT akan terdengar lebih meyakinkan daripada manfaat yang benar-benar diterima masyarakat.

Belajar dari Bali, hindari biaya dan kerumitan berulang

Pengalaman Bali menunjukkan bahwa menetapkan pungutan belum tentu cukup untuk memastikan penerimaan berjalan efektif. Di sana, wisatawan asing dikenai Rp150.000 melalui pembayaran nontunai lewat aplikasi Love Bali, dengan dana masuk ke kas daerah. Pemerintah Bali dilaporkan baru mencapai 30–40 persen dari target penerimaan, sementara pemungutan melalui All Indonesia sedang dijajaki agar lebih terstruktur dan mudah diawasi. Angka itu menjadi pengingat bahwa rancangan kebijakan harus memikirkan cara membayar, bukan hanya tujuan pungutan. Kemenpar juga menyoroti agar peran bank, mitra, hotel, dan vila tidak menambah beban administrasi bagi wisatawan maupun pelaku usaha. Jika setiap provinsi membuat aplikasi dan prosedur sendiri, perjalanan wisata Bali NTB NTT bisa terasa seperti rangkaian loket, bukan satu pengalaman yang lancar. Sistem bersama dan petunjuk pembayaran yang jelas lebih penting daripada menambah lapisan birokrasi.

Satu perjalanan, satu skema yang transparan

Risiko pungutan berlapis paling nyata bagi wisatawan yang tiba melalui Bali lalu melanjutkan perjalanan ke NTB atau Labuan Bajo di NTT. Jika tiap provinsi menagih secara terpisah, beban biaya berulang dapat merusak citra destinasi dan membuat wisatawan enggan memperpanjang perjalanan. Karena itu, usulan pembayaran sekali patut menjadi dasar perundingan, bukan sekadar slogan. Langkah berikutnya adalah menyepakati formula pungutan, cara membagi penerimaan, dan mekanisme penggunaan dana antardaerah. Kemenpar menilai uji kelayakan nasional perlu dilakukan sebelum kebijakan serupa diterapkan lebih luas; pembahasan juga berlangsung ketika aturan turunan perubahan undang-undang kepariwisataan masih disusun. Kesimpulannya, penguatan daerah dan kenyamanan pengunjung tidak harus saling bertentangan. Pungutan wisatawan asing layak diterapkan bila satu perjalanan lintas provinsi tidak memicu tagihan berulang dan setiap rupiah yang dikumpulkan bisa dipertanggungjawabkan.

Kuybeli memperoleh komisi saat Anda berbelanja melalui tautan kami, tanpa biaya tambahan untuk Anda.

You May Also Like

Comments
Tulis sesuatu...
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berbagi pendapat!