Transparansi harga menjadi persoalan utama
Harga minuman tanpa informasi tarif yang dapat diperiksa sebelum memesan adalah persoalan transparansi yang membuat wisatawan berisiko menghadapi tagihan tak terduga dan merusak kepercayaan pada kawasan wisata. Keluhan wisatawan tentang harga es jeruk Rp20 ribu per gelas di Malioboro kembali mengangkat masalah itu ke ruang publik. Melalui akun Threads, seorang pengunjung bercerita bahwa ia membayar Rp40 ribu untuk dua gelas es jeruk, sementara siomay dan ketoprak yang dipesannya berjumlah Rp25 ribu. Wisatawan itu mengaku tidak menemukan daftar harga untuk mengecek biaya sebelum memesan, dan tetap menerima minuman setelah pesanan telanjur dibuat. Perbedaan biaya tersebut bukan semata soal mahal atau murah; tanpa harga yang terpampang, pembeli kehilangan kesempatan untuk memutuskan dengan informasi yang jelas. Karena itu, daftar harga pedagang semestinya menjadi standar dasar pelayanan, bukan sekadar respons setelah keluhan viral.

Satpol PP diminta menelusuri pedagang
Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo merespons laporan tersebut dengan menugaskan Satpol PP menyisir pedagang dan mencari pihak yang diduga terlibat. Instruksi itu disampaikan di Kompleks Kepatihan pada Selasa, 27 Oktober 2026. Hasto menduga penjual yang dimaksud merupakan pedagang kaki lima, bukan warung permanen. Pengawasan lapangan layak dilakukan, tetapi penertiban tidak boleh berhenti pada pencarian satu pedagang setelah kasus ramai dibicarakan. Pemerintah juga perlu memastikan aturan informasi harga diterapkan secara konsisten di sepanjang kawasan, agar perlindungan tidak bergantung pada unggahan yang viral. Hasto menyebut harga PKL belum diatur secara spesifik melalui peraturan daerah maupun peraturan wali kota, meski ia mengingatkan bahwa kewajaran tetap perlu dijaga. Ketiadaan patokan rinci membuat keterbukaan harga semakin penting: pembeli setidaknya harus tahu biaya sebelum menyetujui pesanan.

Daftar harga dan kanal aduan harus mudah digunakan
Pemkot Yogyakarta berencana kembali mewajibkan pedagang memasang tarif secara transparan dan menyediakan nomor layanan, termasuk melalui WhatsApp, agar pengunjung dapat menyampaikan keluhan secara langsung. Menurut Hasto, laporan yang masuk dapat menjadi dasar bagi petugas untuk segera turun ke lapangan. Kebijakan ini tepat karena memberi wisatawan dua hal yang sering absen dalam transaksi bermasalah: informasi sebelum membeli dan saluran untuk meminta bantuan sesudahnya. Namun, kewajiban daftar harga hanya berguna bila tulisan mudah terlihat, mencakup seluruh minuman Malioboro yang dijual, dan diperbarui saat harga berubah. Saluran pengaduan pun harus dipasang dengan jelas dan ditindaklanjuti, bukan menjadi nomor yang sulit ditemukan. Pemkot juga menyatakan pembinaan terhadap pedagang yang terbukti melakukan praktik tersebut akan terus dilakukan.
Kepercayaan wisatawan perlu dijaga setiap hari
Kasus es jeruk ini menunjukkan bahwa pengalaman wisatawan dibentuk oleh transaksi kecil, bukan hanya oleh daya tarik kawasan. Harga yang tidak diketahui sebelumnya dapat membuat pengunjung merasa dirugikan, sementara kabar tentang satu kejadian dapat memengaruhi citra banyak pedagang yang menjalankan usaha secara wajar. Karena itu, pengawasan harus melindungi konsumen tanpa mengabaikan kepastian bagi pedagang: harga ditampilkan terbuka, pembeli menyetujui pesanan, dan laporan ditangani secara cepat serta adil. Keluhan wisatawan semestinya menjadi pemicu pembenahan yang berkelanjutan, bukan hanya alasan untuk melakukan sweeping sesaat. Kesimpulannya, kewajiban memasang daftar harga adalah langkah awal yang perlu ditegakkan bersama pengawasan dan pembinaan. Di Malioboro, kejelasan tarif sebelum memesan merupakan bagian penting dari pelayanan dan syarat untuk menjaga kepercayaan pengunjung.






