Dukungan harus melampaui pendataan
Malang Autism Center (MAC) adalah lembaga yang menyediakan terapi, pendampingan, dan program sosial bagi anak autisme, sekaligus membantu memenuhi kebutuhan yang belum sepenuhnya dijangkau layanan pemerintah. Setelah mendampingi anak dan keluarga selama 11 tahun, MAC kini menjadi bagian penting dalam pembahasan tentang bagaimana Kota Malang memperluas layanan yang tepat dan terjangkau.
Anggota Komisi D DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, mengapresiasi kiprah MAC di bawah kepemimpinan Mohammad Cahyadi. Namun, apresiasi saja tidak cukup. DPRD menyoroti bahwa dukungan pemerintah terhadap anak autisme dan penyandang disabilitas tidak boleh berhenti pada pendataan; warga memerlukan penanganan sesuai kebutuhan, termasuk terapi dan pendampingan profesional.
Penekanan ini penting karena kebutuhan anak autisme tidak selalu sama dengan kebutuhan penyandang disabilitas fisik. Ketika data tidak diikuti layanan, keluarga tetap menanggung beban mencari bantuan sendiri. Pemerintah perlu menjadikan pengalaman MAC sebagai sumber pengetahuan praktis, bukan sekadar menganggapnya sebagai kegiatan sosial di luar sistem layanan.
Akses layanan autisme perlu dukungan nyata
Perhatian terhadap anggaran muncul seiring kebutuhan memperluas akses layanan autisme bagi keluarga, terutama mereka yang kurang mampu. Layanan yang dibutuhkan mencakup terapi, pendidikan, pendampingan, dan dukungan untuk mengembangkan kemandirian. Tanpa jalur pembiayaan yang jelas, ketersediaan layanan belum tentu berarti keluarga dapat menjangkaunya.
Made menyebut anggaran pelayanan disabilitas tersedia melalui perangkat daerah, termasuk Dinas Sosial dan sektor kesehatan, tetapi pelaksanaannya perlu diawasi agar manfaatnya benar-benar sampai kepada warga. Ia juga menilai Posyandu Disabilitas memerlukan tenaga profesional dan pelayanan yang melampaui pencatatan.
Karena itu, pertanyaan utamanya bukan hanya apakah anggaran tersedia, melainkan apakah aturan memungkinkan warga menggunakan dukungan tersebut untuk memperoleh layanan yang sesuai. Kerja sama dengan MAC dapat membantu menjawab persoalan itu, asalkan mekanismenya transparan, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tujuannya harus berupa manfaat langsung bagi anak dan keluarga, bukan sekadar penyerapan anggaran.
Peluang MAC masuk pembahasan APBD 2027
DPRD membuka peluang melibatkan MAC dalam pembahasan kebutuhan pelayanan disabilitas pada APBD 2027 Malang. Sebagai tindak lanjut, Komisi D berencana mengundang Mohammad Cahyadi pada pekan berikutnya untuk mendengar kebutuhan layanan dan memetakan ruang kerja sama sebelum pembahasan bersama organisasi perangkat daerah.
Langkah itu patut dikawal sebagai awal penyusunan skema yang berkelanjutan, bukan dianggap sebagai jaminan bahwa dukungan anggaran sudah tersedia. DPRD perlu menilai celah aturan, menentukan bentuk kolaborasi yang tepat, dan mengawasi pelaksanaan program. MAC dapat menyampaikan pengalaman lapangan, sementara pemerintah harus memastikan layanan menjangkau keluarga yang selama ini kesulitan memperoleh pendampingan.
Jika pembahasan berujung pada mekanisme yang jelas, warga Kota Malang yang memiliki anak autisme berpeluang menggunakan dukungan APBD untuk memperoleh pelayanan dan membangun kemandirian. Itulah ukuran keberhasilan yang lebih berarti daripada jumlah data atau program di atas kertas: apakah anak mendapatkan bantuan yang dibutuhkan dan keluarga mampu mengaksesnya secara berkelanjutan.
Kolaborasi harus diukur dari manfaatnya
Sebelas tahun kiprah Malang Autism Center menunjukkan bahwa lembaga pendamping dapat mengisi keterbatasan layanan sekaligus membawa pengalaman nyata ke meja kebijakan. Pemerintah tidak seharusnya menyerahkan tanggung jawab pelayanan kepada lembaga masyarakat, tetapi dapat bekerja sama dengan penyedia berpengalaman untuk memperluas jangkauan dan mutu layanan.
DPRD kini memiliki kesempatan untuk menghubungkan kebutuhan keluarga, pengalaman MAC, dan anggaran daerah melalui pembahasan APBD 2027. Namun, kolaborasi hanya akan berarti jika tersedia sasaran penerima yang jelas, layanan sesuai kebutuhan, serta pengawasan atas pelaksanaannya. Dukungan bagi penyandang disabilitas juga perlu mencakup pendampingan dan penguatan kemandirian, bukan berhenti pada terapi atau pendataan.
Kesimpulannya, dorongan melibatkan MAC dalam APBD merupakan langkah yang tepat, tetapi hasilnya bergantung pada tindak lanjut yang konkret. Pemerintah Kota Malang perlu memastikan anggaran menjadi akses layanan anak autisme yang bisa dirasakan keluarga, sementara DPRD harus mengawal agar komitmen itu berubah menjadi pelayanan yang berkelanjutan.
