Temukan minat Anda, bersama

Promo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Temukan minat Anda, bersamaPromo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Negara Ambil Alih Pabrik Sawit GSL dan Cabut Izin RAPP

Negara Ambil Alih Pabrik Sawit GSL dan Cabut Izin RAPP
Minat|Asia Tenggara

Penertiban yang harus diikuti pemulihan

Penertiban kawasan hutan adalah tindakan pemerintah untuk menghentikan pemanfaatan yang diduga melanggar aturan dan mengembalikan lahan hutan ke penguasaan negara sesuai fungsi serta peruntukannya. Di Riau, Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) menindak aktivitas PT Gemilang Sawit Lestari (GSL) di Kabupaten Kuantan Singingi dan mencabut izin pemanfaatan hutan PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) di Kabupaten Pelalawan. Juru bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak, menyampaikan langkah tersebut pada Jumat, 20 November 2026. Dua tindakan berbeda ini layak dibaca sebagai ujian penegakan aturan, bukan sekadar perubahan status administrasi. Penguasaan kembali kawasan oleh negara baru berarti jika disertai penghentian kegiatan yang melanggar, pemulihan lingkungan, dan pertanggungjawaban hukum. Tanpa tindak lanjut itu, penertiban berisiko menjadi keputusan di atas kertas.

PT GSL: rantai pasok ikut diperiksa

Dalam kasus PT GSL Riau, perhatian Satgas PKH tertuju pada pabrik kelapa sawit nonkebun di Kuantan Singingi. Pabrik itu diduga membeli dan mengolah hasil sawit dari perkebunan yang berada di kawasan hutan tanpa izin. Satgas juga menilai keberadaan pabrik tersebut diduga mendorong perambahan hutan di sekitarnya untuk kebun sawit. Artinya, penertiban tidak berhenti pada pemeriksaan batas lahan: aliran hasil perkebunan menuju fasilitas pengolahan juga menjadi bagian dari persoalan. Satgas merekomendasikan penolakan permohonan pelepasan kawasan hutan sekitar 32 hektare dan penguasaan kembali areal tersebut. Sumber lain menyebut pabrik beserta kebun seluas 42 hektare diambil alih. Perbedaan angka ini perlu dicatat; angka 32 hektare merujuk pada permohonan pelepasan yang direkomendasikan untuk ditolak, sementara 42 hektare dilaporkan sebagai luas pabrik dan kebun yang diambil alih.

Negara Ambil Alih Pabrik Sawit GSL dan Cabut Izin RAPP

Pencabutan izin RAPP membawa kewajiban lanjutan

Penindakan terhadap PT RAPP memiliki skala lebih besar. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November, pemerintah mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) perusahaan untuk areal kerja sekitar 338.536 hektare. Dasarnya mencakup kebakaran lahan gambut berulang, perkebunan sawit sekitar 18.362,74 hektare, bukaan tambang tanpa izin sekitar 541,46 hektare, serta kerusakan kawasan lindung sekitar 211,54 hektare. Satgas juga menyebut persoalan perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo yang berdampak pada habitat gajah Sumatera. Pencabutan izin PT RAPP mengharuskan seluruh kegiatan di dalam areal izin dihentikan dan kawasan kembali dikuasai negara. Namun, keputusan itu tidak menghapus kewajiban pemulihan lingkungan maupun tanggung jawab hukum perusahaan. Justru di sini ukuran ketegasan pemerintah akan terlihat: sanksi harus diikuti pemulihan yang nyata.

Penguasaan negara mesti menjadi awal, bukan akhir

Kasus GSL dan RAPP menunjukkan pemerintah menindak dugaan pelanggaran pemanfaatan hutan melalui dua jalur: mengambil alih fasilitas serta areal terkait, dan mencabut izin usaha. Langkah ini penting untuk menegaskan bahwa izin bukan perlindungan bagi kegiatan yang melanggar aturan. Namun, penguasaan kembali kawasan hutan belum otomatis mengembalikan tutupan, fungsi ekologis, atau perlindungan habitat. Hasil akhirnya bergantung pada pengawasan setelah penindakan, pemulihan lahan yang rusak, dan kejelasan pertanggungjawaban. Barita menyatakan Satgas PKH akan melanjutkan penertiban secara tegas, terukur, berkeadilan, dan berkelanjutan melalui kerja sama lintas kementerian dan lembaga. Komitmen itu perlu diuji lewat pelaksanaan, bukan hanya pengumuman. Kesimpulannya, penindakan di Riau merupakan langkah penting untuk menertibkan dugaan pelanggaran, tetapi keberhasilannya baru terbukti ketika kawasan yang kembali dikuasai negara benar-benar dikelola sesuai fungsi hutan.

Kuybeli memperoleh komisi saat Anda berbelanja melalui tautan kami, tanpa biaya tambahan untuk Anda.

You May Also Like

Comments
Tulis sesuatu...
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berbagi pendapat!