Lonjakan Investasi Besar, Kesenjangan SDM yang Tidak Kecil
Investasi Jawa Timur sebesar Rp72,7 triliun pada semester pertama 2026 merujuk pada realisasi modal yang masuk ke berbagai proyek, terutama di kawasan industri dan jasa konstruksi, yang memicu peningkatan tajam kebutuhan SDM konstruksi terampil, tetapi sekaligus menelanjangi kelemahan sistem pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja yang belum siap mengikuti kecepatan arus investasi. Dari sini titik persoalannya jelas: uang dan proyek sudah datang, tetapi kapasitas manusia yang dibutuhkan untuk mengerjakan pembangunan dengan standar teknis dan keselamatan masih tertinggal. Realisasi investasi Rp72,7 triliun menempatkan Jawa Timur di posisi ketiga tujuan investasi nasional setelah DKI Jakarta dan Jawa Barat, dengan lebih dari 87 ribu proyek dan sekitar 135 ribu tenaga kerja terserap. Angka tersebut terdengar impresif, namun di baliknya muncul pertanyaan: seberapa besar porsi tenaga kerja lokal yang benar-benar kompeten dan bersertifikat sesuai ketentuan?
Sertifikasi Tenaga Kerja: Dari Kewajiban Hukum Menjadi Bottleneck Investasi
Ketika investasi Jawa Timur mengalir deras, sertifikasi tenaga kerja konstruksi berubah dari sekadar kewajiban administratif menjadi bottleneck kritis. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 mengharuskan tenaga kerja konstruksi memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja, yang hanya bisa diperoleh melalui uji kompetensi berstandar dan lembaga sertifikasi profesi. Di atas kertas, aturan ini melindungi mutu pekerjaan dan keselamatan proyek. Namun di lapangan, kapasitas asesmen dan jumlah asesor belum seimbang dengan kebutuhan tenaga kerja. Pelatihan dan Sertifikasi Asesor Kompetensi Jasa Konstruksi, Kelistrikan, dan K3 Konstruksi yang digelar selama lima hari pada 5–9 Oktober di Surabaya dengan pendaftaran hingga 5 September adalah respons atas tekanan itu. Tanpa perbanyakan asesor dan Tempat Uji Kompetensi, peningkatan sertifikat hanya akan menjadi angka, bukan kompetensi nyata.
Keamanan Proyek: Posko Siaga Industri Menjaga Iklim Investasi
Di sisi lain, investasi masif juga mengundang risiko non-teknis: premanisme, pungutan liar, intimidasi, dan konflik ketenagakerjaan yang berpotensi mengganggu proyek. Menyadari hal ini, Polda Jawa Timur menyiapkan Posko Siaga Industri sebagai strategi deteksi dini untuk mencegah gangguan kamtibmas di kawasan industri. Program yang diinisiasi AKBP Edi Hartono dari Ditintelkam Polda Jawa Timur ini merupakan bagian dari proyek perubahan dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Kementerian Hukum Angkatan XIV. Posko ini menyasar praktik premanisme yang mengatasnamakan organisasi kemasyarakatan, penguasaan lahan parkir, jasa pengamanan ilegal, hingga pemalangan akses perusahaan. Dengan kata lain, institusi keamanan mencoba memastikan modal yang masuk tidak terbentur kekerasan dan intimidasi. Namun keamanan fisik saja tidak cukup; tanpa SDM konstruksi terampil yang mampu memenuhi standar kompetensi, proyek tetap berisiko mandek atau berkualitas rendah.
Strategi Pelatihan dan Sertifikasi: Agar SDM Lokal Tidak Hanya Menonton
Investasi puluhan triliun rupiah seharusnya tidak membuat tenaga kerja lokal sekadar menjadi penonton ketika kebutuhan tenaga profesional diisi dari luar daerah. PT Utama Lestari Indonesia menggandeng sejumlah Lembaga Sertifikasi Profesi bidang konstruksi, termasuk LSP ATAKI Konstruksi Indonesia yang berlisensi BNSP-LSP-2017-ID, untuk memperkuat pelatihan dan sertifikasi asesor kompetensi serta jaringan Tempat Uji Kompetensi. Perguruan tinggi, terutama dengan program studi Teknik Sipil, Struktur, MEP, kelistrikan, K3 konstruksi, dan manajemen proyek, didorong terlibat agar lulusan tidak hanya menguasai teori, tetapi memahami standar kompetensi yang berlaku di proyek. Di sini kuncinya: peningkatan jumlah tenaga kerja bersertifikat harus berjalan beriringan dengan kualitas asesor, relevansi skema kompetensi, dan integritas asesmen. Jika asesmen longgar, sertifikasi menjadi formalitas; jika asesmen ketat dan objektif, sertifikasi bisa menjadi tiket nyata bagi SDM lokal untuk naik kelas.
Kesimpulan: Mengunci Manfaat Investasi lewat SDM Terampil dan Sistem yang Rapi
Garis besar masalahnya jelas: investasi Jawa Timur sudah bergerak cepat, sementara penguatan SDM konstruksi dan sistem sertifikasi masih bertahap. Arus modal Rp72,7 triliun dan ratusan kawasan industri menuntut tenaga profesional yang bukan hanya punya sertifikat, tetapi teruji kompetensinya. Posko Siaga Industri menunjukkan keseriusan aparat menjaga keamanan iklim investasi dari premanisme dan gangguan kamtibmas. Namun, tanpa strategi pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja yang terkoordinasi antara lembaga sertifikasi profesi, perusahaan, dan perguruan tinggi, manfaat investasi berisiko tidak maksimal bagi masyarakat lokal. Pilihan kebijakan sekarang bukan lagi apakah sertifikasi perlu, melainkan bagaimana menjadikannya alat seleksi kemampuan yang kredibel. Jika kesenjangan ini ditutup, investasi tidak hanya membangun gedung, tetapi juga mengangkat kualitas SDM dan daya saing daerah.
