Target HUT menjadi ukuran kerja, bukan sekadar simbol
Bedah rumah Makassar adalah program pemerintah kota untuk memperbaiki atau membangun hunian warga berpenghasilan rendah yang tidak layak, agar lebih aman, sehat, dan nyaman. Melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim), Pemkot menargetkan 419 rumah tuntas pada November 2026, bertepatan dengan HUT ke-419 Makassar.
Target itu memberi ukuran yang mudah dipahami warga, tetapi hasilnya harus dinilai dari rumah yang benar-benar selesai dan layak dihuni—bukan dari kecocokan angka dengan usia kota. Program APBD 2026 secara keseluruhan mencakup 451 rumah tidak layak huni, sementara progres pengerjaan dilaporkan sekitar 80 persen. Kepala Disperkim Mahyuddin menyatakan pemerintah mengupayakan 419 unit selesai pada November. Tenggatnya sudah dekat, sehingga percepatan perlu berjalan seiring pemeriksaan mutu. Jika renovasi rumah warga hanya dikejar demi mengejar tanggal, tujuan utama program justru berisiko tertinggal: perubahan nyata bagi keluarga yang tinggal di rumah tidak layak.
Nilai bantuan berbeda menurut kebutuhan rumah
Besaran bantuan membedakan pembangunan rumah baru dan rehabilitasi. Pemkot mengalokasikan Rp70 juta untuk pembangunan baru dan Rp35 juta untuk rehabilitasi. Angka tersebut penting karena tingkat kerusakan tiap hunian tidak sama; bantuan perlu mengikuti penilaian kondisi dan kebutuhan, bukan disamaratakan. Karena itu, Rp70 juta bukan nilai yang otomatis diterima setiap penerima.
Disperkim membentuk tim verifikasi calon penerima sekaligus tim perencana untuk memeriksa kondisi rumah dan menyusun kebutuhan pekerjaan. Warga yang dapat dipertimbangkan adalah masyarakat berpenghasilan rendah yang berdomisili di Makassar, masuk kriteria desil sasaran, dan memiliki bukti kepemilikan atau penguasaan lahan yang sah, diperkuat keterangan kelurahan. Syarat lahan dapat membantu memastikan bantuan berdiri di atas dasar yang jelas, tetapi proses seleksi juga perlu mudah dipahami warga. Untuk keluarga yang tinggal di rumah tidak layak, kejelasan informasi mengenai kriteria dan tahapan sama pentingnya dengan nilai bantuan bedah rumah.
Cakupan luas menuntut pengawasan dan keterbukaan
Program berjalan di berbagai kecamatan, termasuk Mariso, Tallo, Panakkukang, Manggala, Biringkanaya, Tamalanrea, dan Rappocini. Sebaran ini menunjukkan kebutuhan renovasi rumah warga bukan persoalan satu sudut kota saja. Pemkot juga menyebut dukungan pemerintah pusat untuk 2.734 unit melalui program bedah rumah yang dikoordinasikan Balai Perumahan.
Jumlah dukungan tersebut memperbesar peluang perbaikan, tetapi informasi tentang program pusat itu tidak seharusnya dicampur dengan capaian 419 unit yang ditargetkan Pemkot pada November. Pembedaan sumber dan cakupan bantuan akan membantu warga memahami jalur pengajuan serta siapa yang bertanggung jawab. Penyerahan bantuan secara simbolis direncanakan dalam waktu dekat oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin. Namun, ukuran keberhasilan yang lebih bermakna tetap kondisi rumah setelah pekerjaan selesai dan manfaat yang dirasakan penghuninya. Pemeriksaan hasil dan keterbukaan daftar penerima akan memperkuat kepercayaan terhadap program.
Target 2027 perlu disertai kapasitas pelaksanaan
Untuk 2027, Pemkot Makassar menargetkan bantuan bagi 1.300 unit: 1.000 direncanakan melalui APBD kota dan 300 dari dukungan pemerintah pusat. Kenaikan skala itu menjanjikan jangkauan lebih luas bagi warga yang tinggal di rumah tidak layak, tetapi target besar tidak cukup jika verifikasi, perencanaan, dan pengawasan lapangan tidak disiapkan sepadan.
Tahun ini memberi ujian awal: menyelesaikan 419 unit pada November sambil memastikan pengerjaan sesuai kebutuhan tiap keluarga. Setelah itu, pelaksanaan 2027 perlu bertumpu pada pelajaran dari proses seleksi dan mutu hasil, bukan hanya penambahan angka. Bedah rumah Makassar akan lebih berarti jika warga mengetahui syaratnya, prosesnya berjalan adil, dan bantuan menghasilkan hunian yang aman serta layak ditempati. Kesimpulannya, target 419 rumah adalah tenggat yang patut dikejar, sedangkan sasaran 1.300 unit menjadi janji yang harus ditopang pelaksanaan terukur dan hasil yang dapat diperiksa.
