QRIS di Pelabuhan: Definisi Singkat dan Lompatan Besar
QRIS pelabuhan digital adalah penerapan standar kode QR nasional untuk memfasilitasi pembayaran retribusi, tiket, dan ongkos angkut di pelabuhan-pelabuhan lokal, sehingga transaksi yang sebelumnya serba tunai berubah menjadi catatan digital yang transparan dan dapat diawasi, sekaligus membuka pintu digitalisasi ekonomi lokal di simpul-simpul transportasi sungai dan laut yang selama ini identik dengan uang cash dan pembayaran manual. Kebijakan pembayaran retribusi QR code melalui QRIS mulai diberlakukan Dinas Perhubungan Kota Pontianak di sejumlah pelabuhan dan dermaga sejak 3 September 2026, termasuk Pelabuhan Seng Hie, Dermaga Pedalaman Seng Hie, Dermaga Kapuas Besar, dan Dermaga Kapuas Indah. Ini bukan sekadar pergantian alat bayar, melainkan sinyal jelas bahwa pemerintah daerah melihat pelabuhan sebagai titik strategis untuk pencegahan pungli pelabuhan dan penguatan adopsi teknologi pembayaran.
Transparansi dan Pencegahan Pungli: QRIS Sebagai Instrumen Politik Ekonomi
Motif utama digitalisasi ekonomi lokal di kawasan pelabuhan bukan hanya efisiensi, tetapi juga politik transparansi. Pembayaran retribusi dan tiket yang masuk melalui QRIS otomatis tercatat di sistem pendapatan daerah dan bank, menyulitkan ruang tawar-menawar informal yang selama ini menjadi lahan pungutan liar. Ketua DPRD Kota Pontianak secara terbuka menilai penggunaan QRIS akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas terkait retribusi dan pajak, sekaligus meminimalisasi potensi pungli di kawasan pelabuhan. Ini adalah langkah berani: menjadikan pelabuhan, yang kerap berada di pinggiran kota dan pengawasan, sebagai laboratorium kebijakan antikorupsi berbasis teknologi. Namun keberanian regulasi harus diikuti kedisiplinan pengawasan. Tanpa audit dan kontrol yang konsisten, QRIS pelabuhan digital dapat terjebak menjadi sekadar simbol modernitas, sementara praktik lama mencari celah di titik lain rantai layanan.
Adopsi Pengguna: 90 Persen Digital, Tetapi Masih Ditopang Bantuan Petugas
Di Pontianak, adopsi teknologi pembayaran di Pelabuhan Seng Hie digambarkan sebagai sukses bertahap: setelah sosialisasi dan uji coba sejak 18 Agustus hingga 2 September 2026, pengelola mencatat sekitar 90 persen pengguna jasa sudah menggunakan QRIS untuk pembayaran retribusi. "Jadi bertahap ini disosialisasikan sampai sekarang ini alhamdulillah sudah 90 persen menggunakan QRIS," kata Budiyono, Pengelola Umum Operasional Pelabuhan Seng Hie. Namun angka tinggi ini datang dengan catatan penting: banyak pengguna, terutama sopir angkutan, masih memerlukan pendampingan langsung saat melakukan transaksi. Petugas di gerbang pelabuhan harus aktif mengarahkan, meminjamkan ponsel, bahkan memotret barcode dan mengirimkannya ke pemilik kendaraan ketika sopir tidak memiliki aplikasi pembayaran digital. Ini menunjukkan bahwa keberhasilan statistik belum sepenuhnya berbanding lurus dengan kemandirian pengguna. Infrastruktur digital sudah hadir, tetapi literasi digital dan kepemilikan perangkat belum merata.
Biaya Tambahan dan Uang Tunai: Bayang-Bayang yang Masih Mengikuti QR Code
Di Tarakan, Pelabuhan Tengkayu I menunjukkan sisi lain dari eksperimen pembayaran retribusi QR code. Dugaan adanya tambahan biaya Rp5.000 untuk tiket yang dibayar melalui QRIS memicu kekhawatiran bahwa digitalisasi bisa disalahgunakan menjadi beban ekstra bagi penumpang. Pengelola pelabuhan belum memastikan alasan agen mengenakan biaya itu dan berencana meminta penjelasan langsung sebelum berkonsultasi ke Bank Indonesia untuk mencari solusi atas biaya transaksi QRIS 0,3 persen. Di saat yang sama, penumpang tetap diperbolehkan membayar tunai, sementara dana dari transaksi QRIS kadang baru masuk ke rekening penerima pada sore hari atau keesokan harinya, menambah kerumitan operasional di lapangan. Kontras dengan narasi efisiensi, kasus ini mengingatkan bahwa desain biaya dan kecepatan settlement menjadi faktor krusial. Jika tidak jelas dan tidak cepat, pelaku usaha akan cenderung mempertahankan tunai dan memandang QRIS sebagai risiko tambahan, bukan solusi.
Di Antara Riak Kapuas: Ketika QRIS dan Tunai Berjalan Bersisian
Di perahu-perahu penyeberangan Sungai Kapuas, transformasi pembayaran berlangsung lebih pelan dan organik. Sebagian penumpang sudah memindai kode QRIS yang digantung di leher atau tas penambang untuk membayar ongkos tambang. Namun di tengah arus digitalisasi, uang tunai tetap bertahan di sampan-sampan yang sejak lama hidup dari lembaran rupiah yang berpindah tangan. Pengalaman ini menegaskan bahwa transisi dari tunai ke QR code di pelabuhan kecil bukanlah cerita garis lurus. Kebijakan bisa memaksa adopsi di gerbang pelabuhan, tetapi di ruang interaksi mikro seperti perahu tambang, kepercayaan, kebiasaan, dan ketersediaan sinyal internet menjadi penentu. Uang tunai memberi rasa kepastian instan: dibayar, diterima, selesai. QRIS menawarkan jejak digital dan potensi integrasi ke layanan keuangan formal, tetapi masih bergantung pada ponsel, baterai, dan jaringan. Tanpa edukasi berkelanjutan yang membahas kekhawatiran praktis ini, QRIS akan berhenti sebagai pilihan tambahan, bukan menjadi norma.
