Mengganti impor dengan armada baru
Pengadaan KRL baru adalah upaya menambah dan meremajakan kereta untuk menjaga kapasitas angkut serta keandalan layanan komuter, dengan memastikan rangkaian yang dibeli memenuhi kebutuhan jangka panjang. Pada 5 November 2026, Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin memastikan perusahaan membatalkan rencana impor KRL bekas dari Jepang dan menyiapkan 23 rangkaian baru setelah bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka. Pilihan ini masuk akal: armada baru berpotensi memberi masa pakai lebih panjang, sementara pengadaannya dapat memperkuat kemampuan manufaktur nasional. Namun, keputusan menolak impor bukan dengan sendirinya jawaban atas kekurangan kereta. Sejumlah armada telah berusia lebih dari 40 tahun, sehingga kebutuhan pengganti mendesak dan tak bisa ditunda sampai seluruh proses produksi selesai.
Dahulukan delapan rangkaian yang paling mendesak
Dari target 23 trainset, delapan rangkaian menjadi prioritas paling mendesak untuk mengatasi keterbatasan armada. KAI menargetkan pengadaan berlangsung bertahap dalam dua hingga tiga tahun, tenggat yang hanya akan berarti jika urutan produksi dan kedatangan rangkaian ditentukan berdasarkan kebutuhan operasional. Prioritas delapan rangkaian seharusnya menjadi patokan nyata bagi jadwal, bukan sekadar angka dalam pengumuman. Bagi penumpang, yang penting bukan jumlah total yang dijanjikan, melainkan kapan kapasitas tambahan benar-benar tersedia. Armada KRL Jabodetabek menghadapi kebutuhan yang tak bisa menunggu terlalu lama. Karena itu, KAI perlu menyampaikan kemajuan secara berkala dan memastikan delapan rangkaian pertama tiba sebelum kereta lama yang masih beroperasi harus dipensiunkan.
Produksi INKA harus dipercepat tanpa melonggarkan pengujian
KAI akan melibatkan PT Industri Kereta Api (INKA), sementara produsen luar negeri tetap dapat bekerja sama asalkan industri dalam negeri ikut terlibat. INKA diberi keleluasaan memilih manufaktur sendiri atau bermitra dengan perusahaan internasional. Ruang kerja sama ini patut dipakai untuk mempercepat produksi KRL INKA dan memperkuat rantai pasok, bukan menjadi alasan untuk mengabaikan kapasitas produksi yang sesungguhnya. Pengamat perkeretaapian Joni Martinus menyoroti keterbatasan kapasitas, kendala komponen, dan keterlambatan pesanan. Ia juga mengingatkan soal konsistensi mutu serta pengujian keselamatan setelah tujuh rangkaian KRL INKA ditarik pada September 2026 akibat persoalan komponen rangka bawah. Percepatan harus berjalan bersama pengujian ketat: rangkaian yang datang lebih cepat tetapi bermasalah tidak akan menambah keandalan layanan.
Jaga kapasitas selama masa peralihan
Risiko terbesar bukan terletak pada pilihan antara kereta bekas dan buatan dalam negeri, melainkan pada jeda ketika armada lama mulai dipensiunkan sementara penggantinya belum siap. Jika jeda itu dibiarkan, kapasitas angkut dapat menyusut dan mutu perjalanan jutaan pengguna ikut terdampak. Joni Martinus memperingatkan, “Jika kereta lama dipensiunkan sementara kereta baru belum tersedia, maka kualitas pelayanan kepada masyarakat menurun.” Peringatan itu layak menjadi dasar rencana transisi: KAI perlu memetakan usia dan kondisi setiap rangkaian, menyelaraskan masa pensiun dengan jadwal kedatangan kereta baru, serta menyiapkan penyangga kapasitas jika produksi terlambat. Pengadaan yang berhasil bukan hanya yang melibatkan industri nasional, melainkan yang menjaga perjalanan tetap aman, cukup menampung penumpang, dan andal selama proses berlangsung.
Keputusan membatalkan impor KRL bekas dan menyiapkan 23 rangkaian baru memberi arah yang jelas bagi penguatan industri dalam negeri. Namun, tujuan itu hanya layak disebut berhasil bila delapan rangkaian prioritas tersedia tepat waktu, produksi INKA mampu mengejar kebutuhan, dan kapasitas layanan tidak dikorbankan. KAI harus mengukur kemajuan dengan kereta yang benar-benar siap beroperasi—bukan hanya target pengadaan. Tanpa pengelolaan masa peralihan dan disiplin pengujian, ambisi armada baru berisiko membebani penumpang yang seharusnya diuntungkan.
