IKN sebagai Laboratorium Hidup Kota Berkelanjutan
Konsep kota berkelanjutan IKN adalah pendekatan pembangunan ibu kota yang menggabungkan forest city, sponge city, dan smart city untuk menciptakan kawasan urban yang hijau, adaptif terhadap perubahan iklim, efisien dalam pengelolaan sumber daya, serta menjadi rujukan perencanaan kota Asia Pasifik melalui pertukaran pengetahuan lintas negara dan lintas disiplin. Kunjungan 28 delegasi International Conference on Asia-Pacific Planning Societies (ICAPPS) ke Kawasan Nusantara pada 21 Agustus menjadi momen penting: IKN tidak lagi hanya konsep di atas kertas, tetapi mulai diakui sebagai laboratorium hidup perencanaan kota berkelanjutan di kawasan. Kehadiran perencana, akademisi, dan pembuat kebijakan dari berbagai negara Asia Pasifik menjadikan Nusantara arena uji gagasan, bukan sekadar proyek nasional. Di tengah banyak kota yang terpaku pada paradigma beton dan kendaraan, IKN mengambil jalur berbeda: menjadikan hutan, air, dan data sebagai fondasi fisik maupun digital. Pilihan ini bukan tanpa risiko, tetapi justru di sinilah nilai strategisnya—jika berhasil, Nusantara akan memaksa standar baru bagi kota-kota lain yang mengklaim diri berkelanjutan.
Forest City dan Sponge City: Hutan dan Air sebagai Infrastruktur Utama
Saat banyak kota menempatkan ruang hijau sebagai pelengkap, IKN menempatkan hutan dan air sebagai infrastruktur inti. Sebagai forest city, Nusantara dirancang untuk mempertahankan dan memulihkan tutupan hijau sebagai penyangga ekologis dan identitas kota. Pendekatan ini menolak logika lama yang mengorbankan lanskap demi percepatan bangunan. Dimensi sponge city bahkan lebih tegas: pengelolaan air bukan dibebankan pada saluran drainase, melainkan pada sistem retensi yang direncanakan. “Embung kita ada 32 yang sudah jadi, yang sudah berfungsi, diambil airnya untuk menyiram tanaman,” ujar Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono. Pada 2026, ditambah lagi 24 embung, sehingga total 54 unit akan menopang pengelolaan air dan sebagian berfungsi sebagai elemen estetika kota. Ini bukan sekadar infrastruktur ramah lingkungan, melainkan pergeseran paradigma: air hujan dipandang sebagai aset, bukan masalah. Jika konsisten, pendekatan sponge city Nusantara bisa menjadi referensi teknis bagi kota-kota pesisir dan berhutan di Asia Pasifik yang rentan banjir dan kekeringan.
Smart City: Data, Tata Kelola, dan Pertaruhan Kepemimpinan
Label smart city sering berakhir menjadi slogan, dan para delegasi ICAPPS datang untuk menguji apakah IKN mampu melampaui itu. Smart city di Nusantara diposisikan bukan sebagai tumpukan sensor dan aplikasi, melainkan sebagai kerangka tata kelola: bagaimana data dipakai untuk mengatur transportasi, energi, dan ruang kota agar efisien sekaligus inklusif. Di forum Panel Expert Discussion yang dipimpin Otorita IKN, tantangan paling besar yang diakui bukan teknologi, melainkan pendanaan dan kepemimpinan. Delegasi Kwan Ok Lee mengingatkan, “Rencana dan konsep ada di atas kertas, tapi bagaimana melakukannya adalah cerita yang berbeda… yang paling penting adalah kepemimpinan dan bagaimana mengembangkan visi ambisius ini.” Pernyataan ini menempatkan smart city sebagai ujian politik: apakah institusi IKN sanggup menjaga konsistensi dan transparansi ketika investasi, kepentingan bisnis, dan tuntutan publik saling beririsan. Dalam konteks perencanaan kota Asia Pasifik, di mana banyak proyek cerdas gagal karena minim governance, Nusantara berpeluang menunjukkan bahwa smart city yang bermakna bertumpu pada proses, bukan sekadar perangkat.
Pertukaran Gagasan Asia Pasifik dan Ambisi Menjadi Model Referensi
Kunjungan ICAPPS ke IKN tidak berdiri sendiri; ia menjadi bagian dari percakapan regional tentang masa depan kota. Pengalaman Tokyo Metropolitan Area, Kota Sejong, dan praktik perencanaan di Taiwan dibawa ke meja diskusi, lalu dipertemukan dengan desain Nusantara yang menggabungkan forest city smart city dan sponge city sebagai satu kesatuan. Dalam forum tersebut, Otorita IKN menegaskan harapan agar pertemuan ini memperkuat pertukaran pengetahuan dan membuka peluang kolaborasi antardisiplin, mulai dari ilmu perencanaan kota hingga dunia usaha. Penggagas desain Nusantara, Sibarani Sofian, melihat konsep kota hijau, berkelanjutan, cerdas, dan transformatif di IKN berpotensi menjadi referensi pengembangan kota di kawasan. Jika ambisi itu hendak diwujudkan, Nusantara harus siap diawasi dan dipelajari. Menjadi model berarti bersedia dibongkar: dari desain tata air hingga governance smart city. Di titik ini, ICAPPS memberikan sinyal positif bahwa IKN diterima sebagai studi kasus serius, bukan sekadar proyek simbolik.
Keberlanjutan sebagai Legasi dan Ujian Jangka Panjang
Pertanyaan penting yang muncul dari berbagai kunjungan adalah: apakah kota berkelanjutan IKN dapat bertahan lintas pemerintahan dan generasi? Mantan Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyebut pembangunan Nusantara sebagai “legasi bangsa” dan menekankan pentingnya konsistensi penerapan prinsip forest city, sponge city, dan smart city dalam fisik maupun tata kelola, bukan sekadar identitas di dokumen perencanaan. Dengan puluhan embung yang terus dibangun dan diklaim sebagai bagian dari sistem pengelolaan air yang berkelanjutan, keberlanjutan menjadi kata kerja, bukan jargon. Namun ujian sesungguhnya baru akan terlihat ketika kota mulai dihuni penuh: apakah ruang hijau tetap dipertahankan, apakah infrastruktur ramah lingkungan tidak terdegradasi, dan apakah teknologi smart city digunakan untuk kepentingan publik. Kesimpulannya, Nusantara telah melangkah penting: dari konsep menjadi referensi diskusi perencanaan kota Asia Pasifik. Langkah berikutnya jauh lebih sulit—menjadikan forest city smart city dan sponge city sebagai praktik harian. Jika konsisten, IKN bukan hanya ibu kota baru, tetapi bukti bahwa kota masa depan di kawasan ini bisa dibangun tanpa menyerah pada pola lama yang merusak.
