Roadmap Kendaraan Listrik: Bukan Sekadar Target Produksi
Roadmap kendaraan listrik adalah rencana menyeluruh yang mengatur arah pengembangan teknologi, industri, pasar, dan pengelolaan limbah kendaraan listrik dari hulu hingga hilir agar memberi nilai tambah berkelanjutan bagi perekonomian dan lingkungan. Tanpa roadmap yang jelas, kebijakan kendaraan listrik hanya akan menjadi rangkaian insentif dan target produksi yang tidak membangun kemandirian teknologi maupun industri jangka panjang. Di sinilah DPR, khususnya Komisi VII, menekan pemerintah untuk berhenti melihat kendaraan listrik sebagai proyek penjualan unit, dan mulai menempatkannya sebagai strategi industrialisasi yang menyangkut Mobil Nasional (Mobnas) dan Motor Listrik Nasional (Molinas). Mohamad Toha menegaskan, ekosistem harus dibangun komprehensif, dari bahan baku, komponen, tenaga kerja, produksi, hingga pengelolaan baterai saat kendaraan sudah tidak digunakan lagi.
Dari Hulu ke Hilir: Menguatkan Industri Otomotif Nasional
Dorongan Komisi VII agar pemerintah menyusun roadmap ekosistem kendaraan listrik nasional yang terstruktur berangkat dari kegelisahan bahwa negeri ini berpotensi hanya menjadi pasar, bukan produsen yang berdaulat teknologi. Roadmap yang diinginkan DPR mencakup kemampuan industri memproduksi rangka dan komponen, ketersediaan bahan baku, kesiapan tenaga kerja, hingga kapasitas manufaktur dalam negeri. Kementerian Perindustrian dipandang tidak boleh sekadar menjadi peserta, tetapi regulator kuat yang mengatur keseluruhan ekosistem. Di dalamnya, target Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) kendaraan listrik dipatok 40% pada 2026, meningkat menjadi 60% pada 2027–2029, dan 80% mulai 2030 sebagai tolok ukur peningkatan kandungan lokal. "Untuk mencapai target 80% TKDN, memang harus ada teknologi baterai, motor listrik, controller, power electronic, BMS, dan recycling di dalam negeri".
Teknologi Baterai Lokal dan Ancaman Limbah yang Terabaikan
Pusat dari kedaulatan teknologi kendaraan listrik adalah teknologi baterai lokal. Tanpa penguasaan baterai, TKDN 80% hanya akan menjadi slogan, karena nilai tertinggi kendaraan listrik terletak pada baterai dan sistem elektronik penunjangnya. Di sisi lain, baterai adalah bom waktu lingkungan. DPR memperingatkan pemerintah agar tidak menunggu ledakan limbah baterai kendaraan listrik dalam tiga hingga lima tahun mendatang sebelum merumuskan kebijakan pengelolaan. Toha menegaskan, pengumpulan, pengolahan, pemanfaatan kembali, dan daur ulang baterai bekas harus menjadi bagian dari kebijakan ekosistem sejak awal. Ia juga menyoroti perbedaan risiko baterai berbasis nikel di atas 80% dengan baterai berbasis besi, terutama terkait potensi terbakar dan kecepatan pengisian daya. "Jangan sampai kita hanya mengejar pertumbuhan kendaraan listrik, tetapi persoalan keamanan konsumen dan limbah baterainya justru menjadi beban di kemudian hari".
Menghindari Status Sebagai Pasar, Mengincar Ekspor Kendaraan Listrik
Roadmap kendaraan listrik yang kuat harus menjawab satu pertanyaan kunci: apakah program ini menjadikan negeri ini produsen dengan posisi jelas dalam rantai pasok global, atau hanya pasar konsumsi besar? Evita Nursanty menegaskan, roadmap tidak boleh berhenti pada target produksi dan TKDN; ia harus mengatur siapa menguasai teknologi, di mana value added tercipta, bagaimana pasar, siapa offtaker, sampai ekspor ke mana. Saat ini, sejumlah produsen telah menjadikan negeri ini basis produksi dan ekspor kendaraan listrik, dan ekspor otomotif nasional mendekati 300.000 unit. Namun tanpa strategi ekspor kendaraan listrik yang didominasi industri lokal, capaian itu rawan hanya menjadi catatan keberhasilan pabrikan asing. Komisi VII bahkan berencana melakukan kunjungan kerja ke PT Pindad dan PT LEN Industri untuk memastikan proyek mobil listrik nasional, termasuk fasilitas produksi di Subang yang menargetkan produksi pertama pada 2028, benar-benar menguatkan industri otomotif nasional dan membuka peluang ekspor kendaraan listrik.
Penutup: Roadmap atau Jalan Buntu?
Di atas kertas, komitmen investasi industri kendaraan listrik mencapai sekitar Rp30 triliun secara bertahap. Namun tanpa roadmap kendaraan listrik yang menjadikan teknologi baterai lokal, penguatan industri otomotif nasional, pasar ekspor, dan pengelolaan limbah baterai kendaraan listrik sebagai pilar utama, angka itu terancam menjadi investasi yang menguntungkan pihak luar lebih besar daripada industri domestik. DPR sudah memberi sinyal jelas: pemerintah harus bergerak dari pendekatan parsial berbasis insentif dan target penjualan ke strategi menyeluruh yang menata hulu-hilir, dari TKDN hingga daur ulang baterai. Jika tidak, negeri ini berisiko menanggung tiga beban sekaligus: kehilangan peluang penguasaan teknologi, tergantung pada impor untuk kendaraan masa depan, dan menghadapi krisis limbah baterai dalam hitungan tahun. Roadmap komprehensif bukan lagi pilihan, melainkan syarat agar transformasi kendaraan listrik tidak berakhir sebagai jalan buntu kebijakan.
