Kurikulum harus berangkat dari kebutuhan kerja
Banda Aceh Academy adalah program pelatihan yang kurikulum dan modulnya perlu disusun berdasarkan kebutuhan industri agar keterampilan peserta dapat diterapkan sesuai tuntutan lapangan kerja. Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal menegaskan arah itu saat membuka diskusi kelompok terarah untuk meninjau dan mendalami kurikulum serta modul BAA di Balai Keurukoen, Minggu (25/10/2026). Pesannya tepat: ukuran keberhasilan pelatihan bukan banyaknya materi yang disampaikan, melainkan apakah pembelajaran membekali peserta dengan kompetensi dunia kerja yang benar-benar dibutuhkan. Kurikulum siap kerja tidak semestinya disusun hanya dari sudut pandang penyelenggara. Tanpa hubungan yang jelas dengan kebutuhan industri dan perubahan pekerjaan, materi berisiko cepat kehilangan relevansi. Karena itu, peninjauan kurikulum merupakan langkah penting, bukan urusan administratif belaka.
Relevansi perlu dijaga saat kebutuhan berubah
Dorongan untuk meninjau materi datang di tengah perubahan kebutuhan tenaga kerja dan perkembangan zaman, yang menuntut sumber daya manusia terus beradaptasi. Ini alasan kuat agar modul pelatihan kerja tidak diperlakukan sebagai dokumen tetap: materi perlu relevan dan fleksibel menghadapi tuntutan mendatang, tanpa mengklaim jenis keterampilan tertentu yang belum dijelaskan. Penyelarasan pendidikan dengan lapangan kerja membantu peserta memahami keterampilan yang dapat digunakan dalam konteks pekerjaan nyata. Bagi warga, manfaat yang diharapkan bukan sekadar mengikuti pelatihan, melainkan memperoleh peluang untuk mendapatkan pekerjaan atau mengembangkan usaha. Namun, peluang tersebut tetap merupakan harapan program, bukan jaminan hasil bagi setiap peserta. Nilai BAA pada akhirnya bergantung pada seberapa baik materi dan pelaksanaannya menanggapi kebutuhan yang benar-benar berkembang.
Kolaborasi menentukan arah berikutnya
Illiza menekankan bahwa BAA memerlukan keseriusan bersama dan tidak dapat dikembangkan hanya oleh pemerintah. Dunia industri, akademisi, komunitas, dan sektor perbankan disebut sebagai pihak yang perlu dilibatkan untuk memperkuat pelaksanaan program. Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan penting agar peninjauan kurikulum tidak berhenti pada pembahasan internal, melainkan mempertimbangkan kebutuhan pasar kerja dan masyarakat. Pemerintah Kota Banda Aceh berharap proses pendalaman ini menghasilkan program pelatihan yang lebih terarah, sesuai kebutuhan pasar, serta didukung oleh para pihak terkait. Arah tersebut juga menempatkan BAA dalam upaya membangun ekosistem lapangan kerja, bukan hanya menyelenggarakan pelatihan keterampilan. Ini ambisi yang masuk akal, tetapi keberhasilannya perlu dinilai dari relevansi materi dan keterkaitannya dengan peluang kerja maupun usaha.
Kesimpulannya, dorongan Illiza memberi BAA patokan yang tepat: kurikulum dan modul harus mengikuti kompetensi dunia kerja, bukan asumsi penyelenggara. Jika peninjauan dan kolaborasi menghasilkan materi yang relevan serta fleksibel, program ini berpeluang membantu warga mempersiapkan langkah kerja dan usaha. Ukuran akhirnya tetap penerapan keterampilan di lapangan.
