Dua kawasan untuk pertumbuhan baru
Pusat ekonomi baru adalah kawasan yang dirancang untuk memusatkan fasilitas dan kegiatan usaha agar aktivitas masyarakat serta kesempatan kerja berkembang di luar pusat kota yang sudah padat. Pemko Tanjungpinang menyiapkan Senggarang dan Kampung Bugis sebagai kawasan semacam itu, dengan pengembangan ditargetkan mulai 2027. Pilihan ini masuk akal: kota lama menghadapi keterbatasan ruang, sedangkan kedua kelurahan tersebut masih memiliki lahan yang dapat dimanfaatkan. Namun, ketersediaan lahan baru menjadi modal awal, bukan jaminan bahwa pertumbuhan akan merata atau bertahan. Rencana ini layak dinilai dari manfaat yang dirasakan warga—akses terhadap fasilitas, peluang usaha, dan hunian yang sesuai kemampuan—bukan hanya dari banyaknya proyek yang dibangun. Karena itu, sejak awal pemerintah perlu menyambungkan pembangunan fisik dengan kebutuhan sehari-hari masyarakat.
Fasilitas dapat memicu usaha, jika terhubung
Sekolah Rakyat, sekolah terintegrasi, gedung olahraga, dan stadion yang direncanakan dengan dukungan pemerintah pusat dapat mendatangkan aktivitas rutin ke kedua kawasan. Di Kampung Bugis, lahan seluas 12 hektare disiapkan untuk pembangunan Sekolah Rakyat mulai 2027. Kehadiran pelajar, keluarga, pekerja, dan pengunjung berpotensi mendorong perdagangan, jasa, transportasi, kuliner, serta properti. Peluang tersebut akan lebih kuat bila fasilitas terhubung dengan transportasi yang memadai dan usaha lokal mendapat ruang untuk tumbuh. Senggarang Tanjungpinang juga memiliki arah pengembangan khusus melalui program Kampung Nelayan Merah Putih, yang ditujukan untuk mengintegrasikan pembangunan kawasan dengan kegiatan ekonomi masyarakat setempat. Ini penting: pertumbuhan seharusnya memperkuat mata pencaharian warga, bukan menggantikannya dengan kegiatan yang manfaatnya hanya dinikmati pelaku dari luar.
Realisasi perlu berpijak pada kebutuhan warga
Keterlibatan pengembang dapat membantu menyediakan hunian dan menarik investasi, tetapi pembangunan perumahan tidak boleh mendahului kepastian lahan, pembiayaan, dan bukti kebutuhan pasar. Sekretaris Jenderal DPP REI Raymond Ardan Arfandy menekankan perlunya data tentang jumlah warga yang membutuhkan rumah dan kemampuan mereka membayar cicilan. Tanpa dasar tersebut, kawasan berisiko dipenuhi proyek yang tidak terjangkau atau tidak sesuai kebutuhan. REI Kepri memiliki 68 perusahaan anggota yang beroperasi di Tanjungpinang, Bintan, dan Karimun; asosiasi itu juga menyatakan dukungan terhadap penyediaan hunian bersubsidi yang direncanakan mulai dibangun pada 2027. Angka dan rencana ini menunjukkan kapasitas untuk bergerak, tetapi bukan bukti bahwa seluruh kebutuhan hunian sudah terjawab. Pemerintah dan pengembang perlu terbuka mengenai kesiapan lahan, urutan proyek, dan sasaran penerima manfaat.
Ukuran keberhasilan bukan sekadar pembangunan
Pengembangan Senggarang dan Kampung Bugis dapat memperluas pusat ekonomi Tanjungpinang, tetapi keberhasilannya ditentukan oleh mutu pelaksanaan. Mulai 2027, pemerintah perlu memastikan fasilitas pendidikan dan olahraga benar-benar terhubung dengan transportasi, ruang usaha, layanan dasar, serta kebutuhan warga di sekitar lokasi. Pendataan hunian harus menjadi bagian dari perencanaan, sementara program Kampung Nelayan Merah Putih perlu menjaga keterlibatan masyarakat pesisir dalam aktivitas ekonomi yang tumbuh. Pengawasan terhadap kepastian lahan dan kesesuaian proyek juga penting agar pembangunan tidak berujung pada fasilitas yang kurang digunakan atau perumahan yang sulit dijangkau. Jika pemerintah mampu menyatukan infrastruktur, kesempatan usaha lokal, dan hunian yang tepat sasaran, kedua kawasan punya peluang menjadi penopang pertumbuhan baru. Jika tidak, label pusat ekonomi hanya akan menjadi janji pembangunan.
