Suara warga mendorong tindakan
Penutupan stockpile pasir adalah penghentian resmi tempat penampungan dan kegiatan terkait pasir oleh pemerintah setelah mempertimbangkan kepatuhan aturan, kelengkapan izin, serta dampaknya terhadap warga dan lingkungan. Di Penyengat Olak Muaro Jambi, keputusan itu mengikuti kampanye warga yang menolak keberadaan pelabuhan pasir milik CV Lintas Makmur Sejahtera di RT 03. Mereka menyampaikan keresahan berulang kali, menggelar aksi, dan meminta pemerintah daerah menindaklanjuti persoalan tersebut. Warga menyatakan merasakan langsung dampak keberadaan pelabuhan dan menegaskan bahwa kesehatan, kenyamanan, serta keselamatan mereka tidak bisa ditawar. Ini bukan sekadar keluhan sesaat: warga memberi tenggat 3×24 jam kepada pihak terkait untuk meninjau dan menindaklanjuti tuntutan, seraya memperingatkan akan ada aksi lebih besar jika tidak direspons. Ketekunan kolektif itu memberi tekanan yang tak bisa diabaikan.
Tuntutan menyasar izin dan aturan lingkungan
Desakan warga lingkungan berfokus pada langkah konkret, bukan janji pemeriksaan tanpa kepastian. Mereka meminta Dinas Lingkungan Hidup meninjau dokumen Persetujuan Lingkungan CV Lintas Makmur Sejahtera karena dinilai tidak sesuai dengan kondisi lapangan, sekaligus meminta izin pelabuhan pasir di RT 03 dicabut. Warga juga menilai proses perizinan perlu diperiksa dan meminta transparansi atas dokumen yang menjadi dasar kegiatan. Tuntutan itu penting karena penegakan regulasi daerah tidak akan berarti jika aturan hanya diperiksa di atas kertas, sementara keresahan warga sekitar terus berlangsung. Pendampingan Yayasan Keadilan Rakyat turut memperkuat upaya warga dan menunjukkan bahwa partisipasi publik dapat mendorong perhatian pada hak masyarakat serta perlindungan lingkungan. Pemerintah patut melihat aksi tersebut bukan sebagai gangguan, melainkan masukan warga yang terdampak langsung.
Penutupan resmi dan tanggung jawab berikutnya
Pada Senin, 26 Oktober, Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi resmi memutuskan menutup kegiatan stockpile pasir milik CV Lintas Makmur Sejahtera di Desa Penyengat Olak. Bupati Bambang Bayu Suseno memimpin rapat koordinasi bersama tim terpadu yang melibatkan kejaksaan, kepolisian, TNI, dan instansi terkait. Keputusan itu, menurut pemerintah, didasarkan pada kajian kepatuhan regulasi, kelengkapan perizinan, serta aspirasi dan keresahan masyarakat. Bupati menyatakan, “Kegiatan stockpile di Penyengat Olak resmi ditutup”. Penutupan merupakan hasil nyata dari desakan yang berkelanjutan, tetapi pelaksanaannya perlu diawasi agar keputusan benar-benar menghentikan kegiatan dan membantu memulihkan ketenteraman warga. Pemkab menyebut langkah berikutnya adalah memastikan kegiatan usaha di wilayahnya berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan. Kesimpulannya, partisipasi warga telah mendorong pemerintah bertindak; kini konsistensi pengawasan akan menentukan apakah penegakan aturan ini bertahan.
