Orientasi harus terasa dalam layanan sehari-hari
Orientasi PPPK adalah pembekalan bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk memahami nilai, etika, tugas, dan tanggung jawab pelayanan sebelum menjalankan perannya di instansi. Karena itu, ukurannya bukan sekadar kehadiran di kelas, melainkan perubahan nyata dalam cara pegawai melayani masyarakat.
Dua kegiatan pada akhir 2026 memperlihatkan tujuan itu dari sisi berbeda. Kemenag Kota Batam menjadi tuan rumah Orientasi PPPK Tahap III, yang secara khusus mengangkat penguatan nilai dan etika di instansi pemerintah. Sementara itu, Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Gorontalo menugaskan PPPK paruh waktu mengikuti orientasi dengan tujuan meningkatkan pelayanan publik di sektor tersebut. Bersama-sama, keduanya menunjukkan bahwa etika ASN bukan materi tambahan: ia menjadi dasar agar profesionalisme PPPK dapat dirasakan oleh warga dalam urusan sehari-hari.
Batam menekankan nilai dan etika ASN
Orientasi di Batam berlangsung selama dua hari, pada 28–29 Oktober 2026, dan diselenggarakan oleh Wilayah Kerja Loka Diklat Keagamaan Pekanbaru. Kegiatan ini diikuti 204 peserta dari Kepulauan Riau serta Riau, termasuk Kota Dumai dan Kabupaten Indragiri Hulu. Sebanyak 30 peserta mengikuti kegiatan secara tatap muka di Batam, sementara peserta lainnya bergabung secara daring.
Kepala Kemenag Kota Batam, Budi Dermawan, menempatkan orientasi sebagai upaya meningkatkan kualitas aparatur sekaligus bentuk pelayanan dan pembinaan. Ia berharap peserta menghayati nilai dasar ASN BerAKHLAK, memperkuat etika birokrasi, dan mengembangkan tata kelola kerja yang lebih inovatif. Penekanan ini penting: orientasi tidak akan banyak berarti bila nilai hanya dihafal. Ia perlu tampak dalam tanggung jawab, dedikasi, dan konsistensi memberi pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Gorontalo mengaitkan pembekalan dengan kebutuhan sektor
Di Gorontalo, Dinas Peternakan dan Perkebunan mengeluarkan surat perintah tugas bagi PPPK paruh waktu untuk mengikuti orientasi provinsi. Hampir 2.400 pegawai dari berbagai instansi dijadwalkan mengikuti materi pengenalan tugas dan fungsi ASN serta etika kedinasan. Pembelajaran menggabungkan sesi tatap muka di Auditorium GIIS BKPSDM Provinsi Gorontalo dengan pembelajaran daring melalui MOOC dan Zoom.
Rangkaian kegiatan dibagi menjadi tiga angkatan: 26 Oktober, 2 November, dan 16 November 2026, masing-masing dimulai pukul 08.30 Wita. Kepala dinas Ramdhan Pade meminta peserta hadir tepat waktu, membawa laptop, dan mengenakan pakaian dinas yang ditetapkan; mereka juga dibebaskan dari tugas rutin selama orientasi. Pengaturan ini memperlihatkan bahwa pembekalan dipandang sebagai bagian dari kesiapan kerja, bukan kegiatan sela. Bagi sektor peternakan dan perkebunan, kualitas pelayanan bergantung pada pegawai yang memahami tugas sekaligus tata perilaku kedinasan.
Profesionalisme dinilai dari dampaknya bagi warga
Perbedaan fokus kedua daerah justru saling melengkapi. Batam menonjolkan internalisasi nilai dan etika ASN, sedangkan Gorontalo menghubungkan orientasi dengan kebutuhan pelayanan pada sektor tertentu dan persiapan peran pegawai paruh waktu. Keduanya mengingatkan bahwa profesionalisme PPPK bukan hanya kepatuhan pada prosedur, tetapi juga kemampuan menjalankan tugas dengan tanggung jawab dan memberi layanan yang bermanfaat.
Dampak akhirnya harus terlihat oleh masyarakat: urusan yang ditangani dengan cermat, sikap yang patut, dan pelayanan yang dapat diandalkan. Orientasi menjadi awal, bukan jaminan otomatis. Instansi perlu membawa nilai yang diajarkan ke dalam pembinaan dan praktik kerja sehari-hari. Jika tindak lanjut itu konsisten, kegiatan di Batam dan Gorontalo dapat menjadi bekal nyata bagi pegawai pemerintah—dan bukan sekadar agenda pelatihan yang selesai ketika peserta meninggalkan kelas.
