Pekerja setengah pengangguran, masalah di balik angka bekerja
Pekerja setengah pengangguran adalah penduduk yang bekerja kurang dari 35 jam dalam sepekan dan masih mencari atau bersedia menerima pekerjaan tambahan. Definisi ini menunjukkan mengapa angka jumlah orang bekerja saja belum cukup untuk menyimpulkan bahwa pasar kerja Indonesia menyediakan pekerjaan yang memadai. Pada Agustus 2026, jumlah pekerja setengah pengangguran mencapai 12,84 juta orang, bertambah 1,24 juta dibandingkan setahun sebelumnya. Porsinya sebesar 8,68 persen dari penduduk bekerja, atau sekitar sembilan dari setiap 100 orang yang bekerja. Angka tersebut lebih besar daripada jumlah penganggur terbuka. Karena itu, penurunan pengangguran patut dicatat sebagai perbaikan, tetapi tidak semestinya dibaca sebagai bukti bahwa masalah kesempatan kerja telah teratasi. Jutaan orang masih bekerja dengan jam kerja yang belum mencukupi dan menginginkan tambahan pekerjaan.
Dua ukuran, dua persoalan berbeda
Data pengangguran BPS mencatat 7,38 juta orang menganggur pada Agustus 2026, dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 4,75 persen. TPT itu turun 0,10 poin persentase dari 4,85 persen pada Agustus 2025, sementara jumlah penganggur menyusut 77.000 orang dalam setahun. Sebaliknya, pekerja setengah pengangguran bertambah 1,24 juta orang dalam periode yang sama. Kedua ukuran ini menangkap tantangan yang berbeda: pengangguran terbuka menggambarkan orang yang belum bekerja, sedangkan setengah pengangguran menyoroti orang yang sudah bekerja tetapi jam kerjanya kurang dan masih membutuhkan pekerjaan tambahan. Maka, menyandingkan keduanya memberi gambaran pasar kerja yang lebih jujur daripada hanya mengandalkan TPT. Perbaikan pada akses menuju pekerjaan belum otomatis berarti pekerjaan yang tersedia cukup.
Pekerjaan belum tentu menjamin kecukupan
Jumlah penduduk bekerja mencapai 147,99 juta orang pada Agustus 2026, naik 1,443 juta dari setahun sebelumnya. Namun, angka itu tidak menerangkan berapa lama setiap orang bekerja, apakah penghasilannya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup, atau apakah pekerjaannya stabil. BPS mendefinisikan kelompok setengah pengangguran berdasarkan jam kerja di bawah 35 jam per minggu serta keinginan atau kesediaan menerima pekerjaan tambahan. Dengan demikian, seseorang dapat masuk hitungan penduduk bekerja tanpa memiliki jam kerja memadai; status bekerja sendiri tidak membuktikan kecukupan penghasilan. Kesenjangan ini penting bagi kehidupan sehari-hari: pendapatan yang terbatas dapat menekan daya beli dan konsumsi domestik. Ukuran kuantitas pekerjaan perlu dibaca bersama indikator jam kerja, penghasilan, dan mutu pekerjaan agar keberhasilan pasar kerja tidak dinilai hanya dari bertambahnya orang yang tercatat bekerja.
Perbaikan perlu diukur dari mutu pekerjaan
Tantangan berikutnya bukan sekadar membawa lebih banyak orang ke dalam kategori bekerja, melainkan memperluas pekerjaan yang menyediakan jam kerja dan penghasilan memadai. BPS mencatat angkatan kerja mencapai 155,37 juta orang pada Agustus 2026. Pada Agustus, pasokan pencari kerja juga dapat meningkat karena lulusan sekolah dan perguruan tinggi memasuki pasar kerja, sehingga perubahan musiman perlu dipertimbangkan saat membaca angka. Pemerintah telah menjalankan Magang Nasional dengan kompensasi setara upah minimum kabupaten/kota sejak Oktober 2025. Namun, BPS menyatakan dampak program tersebut terhadap pengurangan pengangguran masih perlu dianalisis lebih rinci. Ukuran keberhasilannya semestinya tidak berhenti pada jumlah peserta yang tercatat bekerja; mutu pekerjaan dan kecukupan jam kerja juga harus diperiksa.
Kesimpulannya, turunnya pengangguran terbuka merupakan kabar baik, tetapi belum cukup untuk menyatakan pasar kerja telah sehat. Ketika 12,84 juta orang bekerja di bawah kapasitas dan jumlahnya meningkat, mutu serta kecukupan pekerjaan layak menjadi ukuran kemajuan yang lebih lengkap. Pemerintah dan pembaca data perlu melihat kedua sisi: siapa yang belum memperoleh pekerjaan dan siapa yang sudah bekerja tetapi masih membutuhkan lebih banyak jam kerja. Tanpa perhatian pada kelompok kedua, angka pengangguran yang membaik berisiko memberi gambaran terlalu optimistis tentang kesejahteraan pekerja.
