Ekspor SDA, Underpricing, dan Kenapa Negara Selalu Kalah
Ekspor sumber daya alam adalah kegiatan menjual komoditas seperti mineral, hasil tambang, atau hasil bumi ke pasar luar negeri, yang seharusnya memberikan penerimaan maksimal bagi negara, namun dalam praktiknya sering bocor karena manipulasi harga dan nilai transaksi sehingga merugikan keuangan publik dan menguntungkan segelintir korporasi melalui skema underpricing dan underinvoicing.
Langkah Presiden Prabowo untuk mengendalikan ekspor sumber daya alam patut dibaca sebagai koreksi keras terhadap pola lama yang membiarkan negara kalah di meja dagang sendiri. Underpricing dan underinvoicing bukan sekadar trik akuntansi; ini adalah cara sistematis mengalihkan kekayaan yang seharusnya menjadi pendapatan negara ke kantong korporasi. Wakil Ketua Komisi VI DPR Andre Rosiade menyebut praktik ini sebagai ketidakadilan karena pemilik sumber daya malah dipermainkan pelaku usaha besar. Jika dibiarkan, ekspor SDA berubah menjadi pintu resmi untuk menyelundupkan nilai tambah ke luar negeri, sementara publik hanya menerima sisa.
Langkah Tegas Prabowo: Kontrol Ekspor dan Pembentukan PT DSI
Keputusan Presiden untuk mengambil alih kendali ekspor melalui pengawasan ketat adalah sinyal bahwa era “negara dikerjai korporasi” harus berakhir. Andre Rosiade menegaskan, Prabowo memilih membenahi persoalan mendasar underpricing dan underinvoicing alih-alih sekadar melanjutkan kebijakan lama yang lebih nyaman dan minim konflik. Ini bukan langkah tanpa risiko politik, karena menyentuh langsung kepentingan kelompok yang selama puluhan tahun menikmati celah regulasi.
Salah satu instrumen kunci adalah pembentukan Danantara Sumberdaya Indonesia (PT DSI) untuk memperkuat pengawasan pemerintah terhadap aktivitas ekspor. Melalui DSI, pemerintah ingin memastikan seluruh ekspor dikontrol, nilai transaksi transparan, dan tidak ada lagi ruang bagi underinvoicing maupun underpricing. Dalam pernyataan Andre, “Presiden mengambil kebijakan agar seluruh ekspor dikontrol pemerintah sehingga kekayaan negara benar-benar dinikmati oleh negara.” Ini adalah pergeseran kebijakan SDA Indonesia dari pendekatan longgar ke model yang lebih berdaulat atas data, harga, dan arus barang.
DPR di Pihak Pemerintah: Menantang Perlawanan Korporasi
Dukungan DPR, melalui suara Andre Rosiade, menunjukkan bahwa pertarungan melawan mafia ekspor SDA bukan hanya agenda eksekutif, tetapi juga mendapat legitimasi politik di parlemen. Andre terang-terangan menyebut bahwa selama puluhan tahun korporasi menikmati praktik yang merugikan negara sementara pemerintah sebelumnya memilih diam. Pernyataan ini tajam: ia menempatkan kebijakan baru Prabowo sebagai pembeda yang sengaja memutus kenyamanan status quo.
Tentu, perubahan tata kelola ekspor ini memicu perlawanan dari kelompok kaya yang punya uang dan akses. Namun di sinilah DPR mengambil posisi: mendukung penertiban ekspor untuk mencegah negara terus dipermainkan. Dengan kata lain, kebijakan SDA Indonesia kini bergerak dari kompromi ke konfrontasi terhadap praktik ilegal. Jika parlemen konsisten, pengawasan bukan hanya soal regulasi di atas kertas, tetapi juga keberanian menghadapi lobi korporasi yang selama ini mengunci kebijakan.
Menutup Kebocoran Kekayaan Negara: Devisa dan Manfaat bagi Publik
Fokus utama kebijakan baru ini adalah menutup kebocoran kekayaan negara melalui tata kelola SDA yang lebih rapi dan transparan. Andre menyebut penguatan pengawasan terhadap devisa hasil ekspor sebagai bagian penting dari perbaikan tata kelola ekonomi nasional. Selama ini, sebagian hasil ekspor ditempatkan di luar negeri, termasuk Singapura dan Hong Kong, sehingga manfaatnya tidak sepenuhnya kembali ke dalam negeri. Dengan pengawasan yang lebih ketat, devisa hasil ekspor diharapkan kembali dan dikelola sesuai ketentuan.
Dampaknya tidak abstrak bagi warga. Ketika kebocoran ditutup, ruang fiskal negara untuk program sosial dan pembangunan melebar. Andre menegaskan bahwa tujuan akhirnya adalah memastikan kekayaan negara memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat. Ini sejalan dengan janji kampanye Prabowo tentang kebocoran kekayaan negara yang kini mulai diterjemahkan dalam kebijakan konkret. Tanpa kontrol atas ekspor SDA dan devisanya, wacana perlindungan pendapatan negara hanya akan menjadi slogan tanpa isi.
Agenda Dua Tahun: Konsistensi Kebijakan SDA dan Harapan Publik
Diskusi “Mengupas 2 Tahun Pemerintahan Prabowo” di Kompleks Parlemen Senayan menjadi panggung untuk menjelaskan bahwa strategi pengendalian ekspor SDA bukan langkah insidental, melainkan bagian dari agenda dua tahun pemerintahan untuk membenahi pengelolaan sumber daya alam. Andre menilai, Presiden bisa saja memilih jalur aman dengan melanjutkan kebijakan lama, tetapi memilih jalan sulit: mengubah hal yang selama ini dianggap merugikan negara.
Menurut Andre, apa yang disampaikan Prabowo sejak kampanye mengenai kebocoran kekayaan negara kini diwujudkan melalui kebijakan konkret. Di sisi lain, ia mengingatkan bahwa kebijakan yang menyentuh kepentingan besar pasti menimbulkan kegaduhan dan perlawanan. Di sinilah konsistensi diuji: apakah pemerintah dan DPR siap bertahan hingga hasilnya terasa bagi warga, atau mundur di tengah tekanan. Jika agenda dua tahun ini dijalankan dengan disiplin, pengawasan ekspor SDA yang ketat bisa menjadi fondasi perlindungan pendapatan negara dan pijakan bagi program-program publik lain yang lebih berpihak pada masyarakat luas.
