Profesionalisme amil perlu standar yang terukur
Amil zakat adalah tenaga profesional yang menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana umat, sehingga pekerjaannya memerlukan kompetensi terukur, integritas, serta pertanggungjawaban yang jelas. Lazismu menyelenggarakan Pelatihan dan Sertifikasi Amil BNSP pada 2–5 November 2026 di Semarang untuk memperkuat kapasitas dan standar kompetensi para amilnya.
Langkah ini tepat karena kepercayaan publik tidak dapat ditopang oleh niat baik saja. Masyarakat perlu melihat bahwa dana zakat, infak, dan sedekah dikelola dengan tata kerja yang transparan serta akuntabel. Ketua Lazismu Sumatera Barat, Zainal Akil, menyebut tuntutan profesionalisme dan transparansi lembaga pengelola zakat terus meningkat. Sertifikasi amil BNSP memberi kerangka untuk menguji kemampuan secara lebih konsisten, meski sertifikat itu sendiri tetap harus diikuti praktik yang terbuka dan bertanggung jawab.

Empat belas amil Sumatera Barat ikut Sekolah Amil
Sebanyak 14 amil Lazismu dari berbagai daerah di Sumatera Barat mengikuti Sekolah Amil dan uji kompetensi BNSP di Semarang pada 2–5 November 2026, bersama peserta dari wilayah lain. Secara keseluruhan, pelatihan Lazismu diikuti 121 peserta dari perwakilan wilayah dan daerah. Kehadiran peserta Sumatera Barat menunjukkan bahwa penguatan SDM tidak cukup dilakukan di tingkat pusat; praktik pengelolaan yang baik perlu tumbuh sampai ke kantor daerah.
Rangkaian Sekolah Amil Lazismu berlangsung pada 2–4 November, dengan materi manajerial dan teknis filantropi Islam. Pembelajaran mencakup regulasi zakat, strategi penghimpunan, manajemen risiko, penyaluran dan pendayagunaan berbasis dampak, serta pelaporan keuangan sesuai PSAK 109. Pada 5 November, peserta menjalani asesmen oleh asesor resmi BNSP untuk mengukur kemampuan berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Susunan ini penting: pengetahuan dibangun lebih dulu, lalu kemampuan diuji, sehingga pelatihan amil zakat tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial.
Kompetensi harus terlihat dalam tata kelola
Materi pelatihan juga meliputi fikih zakat, hubungan dengan donatur, penyusunan dan pemantauan program, pelaporan keuangan, serta manajemen lembaga. Adapun asesmen sertifikasi mencakup dua klaster: pelaksanaan pengumpulan zakat serta pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Cakupan ini menegaskan bahwa kompetensi pengelola zakat bukan sekadar kemampuan menghimpun dana. Amil juga perlu memahami cara merancang program, mengukur hasil, menjaga kepatuhan, dan menjelaskan penggunaan dana kepada masyarakat.
Nilai program ini pada akhirnya ditentukan oleh perubahan kerja setelah peserta kembali ke lembaganya. Sertifikasi perlu diterjemahkan menjadi pencatatan yang tertib, keputusan program berbasis kebutuhan, serta laporan yang mudah dipahami muzaki. Penguatan kapasitas di Sumatera Barat diharapkan mendorong program yang lebih terukur, tepat sasaran, dan berkelanjutan, dengan manfaat di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan, dakwah sosial, dan kemanusiaan.
Sertifikat sebagai awal, bukan garis akhir
Pelatihan ini juga menjadi bagian dari rangkaian Muhammadiyah Zakat Summit dan ruang berbagi pengalaman serta memperkuat koordinasi lintas wilayah. Dalam laporan yang disampaikan pada kegiatan tersebut, jumlah amil Lazismu tersertifikasi secara nasional sebelumnya tercatat 147 orang; 49 di antaranya berasal dari Lazismu Pusat, sementara peserta yang mengikuti sertifikasi kali ini berjumlah 121 orang. Angka tersebut menunjukkan dorongan memperluas standar profesional, tetapi ukuran keberhasilan yang lebih bermakna adalah apakah standar itu konsisten diterapkan dalam pelayanan dan pelaporan.
Bagi masyarakat, tata kelola yang lebih baik berarti dana amanah berpeluang disalurkan dengan lebih tepat dan dampaknya dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, sertifikasi amil BNSP sebaiknya dipandang sebagai fondasi pembelajaran berkelanjutan, bukan jaminan otomatis atas mutu lembaga. Kesimpulannya, Sekolah Amil dan asesmen kompetensi merupakan langkah penting Lazismu untuk membangun kepercayaan; manfaat penuhnya baru hadir ketika kompetensi, integritas, dan keterbukaan tampak dalam setiap proses pengelolaan zakat.






