Revitalisasi Sekolah Bukan Sekadar Proyek Fisik
Revitalisasi sekolah tingkat SD-SMP adalah upaya perbaikan menyeluruh terhadap ruang kelas, laboratorium, ruang praktik, dan fasilitas pendukung lain agar lingkungan belajar menjadi aman, layak, dan mendukung kegiatan pembelajaran yang berkualitas bagi seluruh siswa di berbagai wilayah, termasuk daerah tertinggal.
Inti persoalan pendidikan dasar kita bukan hanya kurikulum, tetapi ruang belajar yang rapuh, bocor, sempit, bahkan membahayakan. Karena itu, revitalisasi sekolah dasar dan menengah pertama perlu dibaca sebagai intervensi kebijakan yang langsung menyentuh keseharian siswa: bangku yang tidak lagi reyot, atap yang tidak bocor, dan laboratorium yang benar-benar bisa dipakai. Di Jepara, Dinas Pendidikan mengajukan revitalisasi 396 sekolah—283 SD, 78 TK, dan 36 SMP—ke pemerintah pusat. Angka ini menunjukkan skala kerusakan yang selama ini dibiarkan menumpuk. Sikap menunda perbaikan berarti membiarkan ketidakadilan, karena anak di bangunan rusak otomatis tertinggal dari teman sebaya yang belajar di ruang yang layak.
Dari Jepara hingga Sumedang: Ruang Kelas dan Laboratorium yang Diubah
Yang terjadi di berbagai kabupaten menunjukkan pola yang sama: perbaikan infrastruktur sekolah mulai bergerak, meski bertahap. Di Jepara, dari ratusan sekolah yang diajukan, puluhan SD dan SMP sudah memulai pekerjaan revitalisasi secara swakelola, dengan prioritas pada bangunan yang mengalami kerusakan sedang hingga berat dan dilaporkan melalui Dapodik sebelum diverifikasi kementerian. Pendekatan ini penting: data objektif menjadi dasar, bukan sekadar lobi.
Sumedang memberi contoh bagaimana revitalisasi sekolah dasar diarahkan untuk mengatasi ketimpangan ruang belajar. Pada 2026, 65 SD menerima program revitalisasi, terdiri atas 62 revitalisasi murni dan tiga bantuan Banpres. Salah satunya SDN Karapyak 1 yang tadinya hanya punya delapan ruang untuk 12 rombel. Melalui program ini, sekolah mendapat empat ruang kelas baru, satu perpustakaan, rehabilitasi ruang kepala sekolah, dan pembangunan toilet. Menurut Enjang Supriadi, "targetnya di tahun 2029 sarana dan prasarana bisa tuntas". Pernyataan ini bukan sekadar janji; ia menegaskan bahwa pemerataan sarana prasarana pendidikan dasar diposisikan sebagai agenda jangka menengah yang harus dipantau publik.
SMPN 5 Binjai dan SMK Sinabang: Dari Gedung Layak ke Belajar yang Lebih Serius
Di Binjai, revitalisasi SMPN 5 menegaskan bahwa perbaikan infrastruktur sekolah tidak boleh setengah hati. Proyek yang didanai pemerintah pusat ini mencakup 12 ruang kelas, laboratorium IPA, mushola, toilet, dan drainase. Kepala sekolah menegaskan bahwa penggunaan anggaran APBN harus mengikuti RAB secara ketat. Ini pelajaran penting: gedung yang kokoh harus dibarengi pengelolaan anggaran yang bersih, agar kepercayaan publik tidak runtuh bersama plafon ruang kelas.
Contoh yang lebih gamblang terlihat di SMK Negeri 1 Sinabang, kabupaten kepulauan yang masuk wilayah 3T. Revitalisasi di sana menghadirkan sembilan ruang kelas baru, tiga ruang praktik siswa, dua laboratorium IPAS, rumah dinas, dan ruang administrasi. Fasilitas baru menggantikan bangunan lama yang atapnya bocor, plafon rusak, dinding retak, dan lantai pecah sehingga tidak nyaman bagi murid. Siswa kuliner yang dulu menumpang di laboratorium tata busana kini punya kelas sendiri yang lebih sejuk, bersih, dan kokoh. Namun masih ada catatan serius: peralatan praktik yang tertinggal, seperti mixer rumah tangga yang sering mati saat dipakai, menunjukkan bahwa pendidikan vokasi daerah 3T membutuhkan lebih dari sekadar tembok baru—ia butuh sarana praktik yang setara dengan tuntutan industri.
Mengapa Daerah 3T dan SD-SMP Harus Jadi Prioritas
Fokus pada revitalisasi sekolah dasar dan menengah pertama di daerah 3T bukan pilihan politis semata; ini keharusan moral. Fasilitas baru di SMK Negeri 1 Sinabang disebut sebagai bagian dari upaya memperkuat pemerataan akses pendidikan, termasuk di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Revitalisasi Satuan Pendidikan di 3T bahkan direkomendasikan untuk dilanjutkan dengan penguatan sarana pembelajaran, bukan berhenti pada pembenahan bangunan. Jika tidak, kita hanya memindahkan ketimpangan dari gedung reyot ke gedung baru yang miskin peralatan.
Dalam pendidikan vokasi, ketersediaan peralatan praktik yang sesuai dengan kompetensi keahlian dan perkembangan kebutuhan industri dinyatakan sebagai bagian penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan kompetensi lulusan. Ini logis: siswa kuliner yang latihan dengan alat seadanya akan kalah bersaing dengan lulusan yang terbiasa memakai peralatan standar industri. Karena itu, kebijakan perbaikan infrastruktur sekolah harus memadukan dua jalur: fisik (ruang kelas dan laboratorium) dan nonfisik (peralatan, pengawasan, serta pelatihan guru). Tanpa kombinasi ini, kita hanya memoles statistik, bukan mutu.
Revitalisasi Tahap demi Tahap: Peluang, Risiko, dan Tanggung Jawab Kolektif
Program revitalisasi yang saat ini bergulir jelas bertumpu pada pendanaan pemerintah pusat dan dilakukan bertahap di berbagai kabupaten. Di Jepara, semua satuan pendidikan sudah diusulkan untuk mendapatkan revitalisasi dan kini menunggu hasil verifikasi Kemendikdasmen. Di Sumedang, pemerintah daerah menyatakan masih banyak sekolah yang belum mendapat bantuan, tetapi menargetkan pemenuhan sarana prasarana dapat tuntas pada 2029. Artinya, beberapa tahun ke depan akan menjadi periode krusial untuk menguji konsistensi kebijakan dan keberanian mengoreksi deviasi di lapangan.
Namun kita juga harus jujur: revitalisasi sekolah dasar dan SMP bisa gagal bila pengawasan lemah dan partisipasi publik pasif. Di Binjai, pihak sekolah membuka akses informasi kepada masyarakat terkait pelaksanaan revitalisasi, sekaligus memasukkan pengadaan meubelair, konsultan, dan pengawasan ke dalam paket anggaran. Langkah semacam ini perlu didorong di daerah lain. Kesimpulannya, perbaikan infrastruktur sekolah memang telah meningkatkan kenyamanan dan pengalaman belajar siswa—dari ruang kelas dan laboratorium yang layak hingga akses pendidikan vokasi di 3T yang lebih kuat. Tugas kita berikutnya adalah memastikan setiap ruang baru diisi pembelajaran yang serius, peralatan yang memadai, dan pengelolaan yang bersih, agar revitalisasi tidak berhenti sebagai proyek, tetapi menjadi lompatan kualitas pendidikan.
