Peringkat teratas ditentukan oleh interaksi
Popularitas akun TikTok dalam pemeringkatan ini berarti tingginya rata-rata interaksi yang diterima setiap unggahan selama periode pemantauan, bukan sekadar jumlah pengikut atau tayangan. Karena itu, capaian TikTok Kemenkum Malut sebagai akun TikTok terpopuler di tingkat kantor wilayah layak dibaca sebagai tanda bahwa kontennya berhasil mengundang respons audiens, sekaligus sebagai tolok ukur kinerja komunikasi digital. Kemenkum Maluku Utara meraih peringkat pertama dalam rilis laporan mingguan Biro Komunikasi Publik, Hukum dan Kerja Sama, Sekretariat Jenderal Kemenkum. Pemeringkatan dihitung dengan membagi total engagement dengan jumlah unggahan selama periode pemantauan. Ukuran ini lebih informatif daripada sekadar menghitung banyaknya konten: sebuah akun dapat mengunggah lebih sedikit video, tetapi tetap memperoleh posisi tinggi jika rata-rata interaksinya kuat.
Kepala Biro Komunikasi Publik, Hukum, dan Kerja Sama, Ronald Lumbuun, menjelaskan rumus tersebut dalam laporan mingguan. Dengan demikian, istilah “terpopuler” di sini memiliki arti yang spesifik: peringkat mencerminkan engagement TikTok, bukan pengukuran menyeluruh atas jangkauan, pemahaman, atau kepuasan masyarakat. Nuansa ini penting agar angka peringkat tidak dianggap sebagai bukti otomatis bahwa layanan publik sudah lebih mudah diakses. Meski demikian, rata-rata interaksi memberi petunjuk yang berguna tentang daya tarik konten dan kemampuan akun memancing perhatian. Bagi media sosial kantor wilayah, capaian ini adalah modal komunikasi, bukan garis akhir.
Konten harus membawa publik ke layanan
Peringkat tinggi akan bernilai lebih besar jika perhatian pengguna berujung pada informasi yang bisa dipakai. Kepala Kanwil Kemenkum Malut, Topan Sopuan, mengapresiasi capaian tersebut dan menekankan perlunya menyajikan kegiatan serta layanan secara menarik dan informatif di media sosial. Ia menyebut upaya itu sejalan dengan dorongan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas untuk memperluas jangkauan informasi tentang tugas dan pelayanan Kemenkum. Topan juga menyampaikan bahwa layanan hukum perlu dipublikasikan secara masif agar masyarakat lebih mudah menemukan informasi dan mengakses layanan. Ini arah yang tepat: video populer bukan tujuan tersendiri, melainkan pintu masuk agar warga mengetahui apa yang tersedia dan bagaimana memanfaatkannya.
Ragam layanan Kanwil Kemenkum Malut mencakup kekayaan intelektual, administrasi hukum umum, bantuan hukum, harmonisasi produk hukum daerah, strategi kebijakan, serta layanan umum lainnya. Banyaknya jenis layanan membuat media sosial berpotensi menjembatani kebutuhan warga dengan informasi resmi, terutama ketika penjelasan dibuat ringkas, jelas, dan mudah ditindaklanjuti. Namun, ukuran keberhasilan berikutnya semestinya tidak berhenti pada interaksi. Konten perlu membantu audiens memahami syarat, jalur, dan manfaat layanan tanpa menyesatkan atau membuat proses tampak lebih sederhana dari kenyataannya. Dengan begitu, engagement menjadi awal hubungan dengan publik, bukan angka yang berdiri sendiri.
Pertahankan capaian dengan ukuran yang lebih bermakna
Topan mendorong agar capaian tersebut terus ditingkatkan secara berkelanjutan. Tantangannya adalah menjaga interaksi tanpa mengorbankan ketepatan informasi. Konsistensi unggahan, pilihan topik yang dekat dengan kebutuhan warga, dan penyajian layanan yang informatif dapat membantu akun mempertahankan perhatian audiens. Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, La Dariani, mengapresiasi kerja bersama tim dalam mendukung publikasi melalui media daring dan media sosial. Ia juga menegaskan bahwa publikasi dapat membantu masyarakat mengetahui layanan yang tersedia dan menilai manfaatnya. Pengakuan ini mengingatkan bahwa kinerja komunikasi bukan hasil satu akun semata; mutu kerja tim dan kejelasan informasi ikut menentukan apakah perhatian publik berubah menjadi pemahaman.
Peringkat pertama memberi alasan untuk merayakan kerja komunikasi Kemenkum Malut, tetapi ukuran engagement perlu ditempatkan secara proporsional. Rata-rata interaksi berguna untuk membandingkan respons terhadap unggahan, namun tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa warga telah memakai atau memperoleh manfaat dari layanan hukum. Langkah berikutnya adalah mempertahankan konten yang menarik sambil memastikan informasi layanan akurat dan mudah ditindaklanjuti. Jika kedua hal itu berjalan bersama, TikTok Kemenkum Malut dapat menjadikan popularitas sebagai jalur menuju akses publik yang lebih baik. Itulah standar yang lebih kuat daripada sekadar tetap berada di puncak daftar.
