Dugaan pengalihan solar harus diuji lewat hukum
Pengalihan solar subsidi adalah dugaan pemindahan bahan bakar yang diperuntukkan bagi kendaraan operasional ke pihak lain, sehingga penggunaannya menyimpang dari tujuan pelayanan publik. Di Surabaya, truk pengangkut sampah milik Dinas Lingkungan Hidup (DLH) diduga digunakan untuk membawa solar dari tangki kendaraan agar dijual secara ilegal di sekitar TPA Benowo. Wali Kota Eri Cahyadi mengatakan telah menerima laporan langsung dari Kepala DLH M Fikser dan meminta perkara ini diproses secara hukum, bukan berhenti pada pemeriksaan internal. Sikap itu tepat: ketika fasilitas dan BBM operasional milik publik diduga disalahgunakan, penanganan harus mampu menguji bukti dan menelusuri tanggung jawab, bukan hanya memberi sanksi administratif. Namun, dugaan tetap harus dibedakan dari kesimpulan bersalah. Proses hukum yang terbuka diperlukan untuk memastikan siapa yang terlibat dan sejauh mana praktik itu berlangsung.

Temuan bermula dari survei di kawasan barat
Kasus ini terungkap saat tim DLH melakukan survei lapangan untuk persiapan penilaian Adipura. Di kawasan Surabaya Barat, dekat Stadion Gelora Bung Tomo, petugas yang menunggu akses terbuka melihat sebuah truk sampah yang semestinya langsung keluar justru berhenti di lokasi lain. Tim kemudian mencurigai aktivitas pemindahan bahan bakar ke sejumlah galon. Pemeriksaan oleh Kepala Bidang Kebersihan dan Pemberdayaan Lingkungan Hidup Wasis Sutikno bersama Sekretaris DLH Maria Agustin Yuristina menemukan galon berisi solar di sebuah gudang. Dari sini, dugaan penjualan solar ilegal tak lagi sekadar soal perilaku dua pengemudi: lokasi penyimpanan dan pola pemindahan juga perlu diperiksa. Pengungkapan yang bermula dari inspeksi menunjukkan pentingnya pengawasan lapangan, tetapi juga mengundang pertanyaan tentang bagaimana aktivitas semacam itu bisa luput dari kontrol sebelumnya.
Dua sopir yang diduga terlibat telah dipanggil untuk pemeriksaan internal dan pembuatan berita acara pemeriksaan. Dalam keterangan awal, keduanya mengaku pemindahan solar baru berlangsung sekitar dua bulan. Setelah ditanya lebih lanjut, seorang sopir mengaku praktik itu berjalan kurang lebih lima tahun, sedangkan sopir lainnya diduga lebih lama. Perbedaan keterangan ini perlu diuji, bukan dianggap sebagai bukti akhir. Rentang waktu yang disebut membuat penyelidikan patut menelusuri catatan operasional, penggunaan BBM, dan kemungkinan pihak lain yang mengetahui atau membantu kegiatan tersebut.
Aparat perlu menelusuri tanggung jawab sampai tuntas
DLH menyatakan temuan akan diteruskan kepada aparat penegak hukum untuk mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain, termasuk petugas administrasi dinas. Eri Cahyadi meminta siapa pun yang terbukti terlibat—termasuk pegawai lain di lingkungan DLH—diproses sesuai ketentuan. Ini bagian penting dari respons Pemkot: membatasi pemeriksaan pada pengemudi saja berisiko meninggalkan celah bila ada dukungan, pembiaran, atau kelemahan pengawasan. Aparat perlu menguji alur BBM dari pengisian hingga pemakaian, serta memastikan bukti dan keterangan para pihak diperiksa secara saksama. Ketegasan tidak berarti mengabaikan asas praduga tak bersalah; justru proses yang tertib dan transparan akan membuat penindakan lebih dapat dipertanggungjawabkan.
Dampaknya tidak berhenti pada dugaan kerugian pengelolaan BBM. Solar untuk truk sampah Surabaya semestinya mendukung layanan kebersihan bagi warga, sehingga setiap penyimpangan berpotensi mengganggu tujuan penggunaan sumber daya operasional tersebut. Fikser mengakui pelayanan DLH mungkin belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat dan menyatakan pengawasan internal akan diperketat. Langkah pembenahan perlu diikuti pemeriksaan berkala dan pencatatan penggunaan bahan bakar yang bisa ditelusuri. Pengakuan dan permintaan maaf penting, tetapi hasil penyidikan serta perbaikan kontrol yang terukur akan menjadi tolok ukur kepercayaan publik.
Penegakan hukum harus disertai pembenahan pengawasan
Pemkot Surabaya telah menyatakan temuan di sekitar TPA Benowo akan dibawa ke aparat hukum, dan Eri meminta pihak yang terbukti terlibat diproses. Kini yang dibutuhkan ialah penyelidikan yang menelusuri seluruh rantai dugaan pengalihan, bukan sekadar menutup perkara setelah pemeriksaan dua sopir. Di saat yang sama, DLH harus memastikan BBM operasional benar-benar dipakai untuk layanan kebersihan dan memperketat pengawasan armada. Penjualan solar ilegal yang melibatkan fasilitas publik, jika terbukti, bukan pelanggaran yang patut diselesaikan diam-diam. Kesimpulannya, ketegasan hukum dan pembenahan sistem harus berjalan bersama: yang bersalah dimintai pertanggungjawaban berdasarkan bukti, sementara mekanisme pengawasan diperbaiki agar pelayanan warga tidak kembali menjadi korban.






