Temukan minat Anda, bersama

Promo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Temukan minat Anda, bersamaPromo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Bakom dan Polri Perkuat Respons terhadap Disinformasi

Bakom dan Polri Perkuat Respons terhadap Disinformasi
Minat|Aplikasi Ponsel

Sinergi untuk ruang informasi yang lebih jelas

Disinformasi pemerintah adalah penyebaran informasi keliru atau menyesatkan tentang kebijakan dan kegiatan pemerintah yang dapat mengaburkan fakta serta membingungkan masyarakat. Karena itu, respons pemerintah perlu lebih dari sekadar membantah: informasi yang benar harus mudah ditemukan, dipahami, dan diperiksa.

Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI dan Polri memperkuat sinergi untuk menghadapi disinformasi, misinformasi, dan narasi negatif di ruang publik. Kolaborasi itu dibahas dalam audiensi Kepala Bakom Syahganda Nainggolan dengan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto di Mabes Polri pada Selasa, 17 November 2026. Langkah ini merespons derasnya arus media sosial sekaligus kesulitan memastikan program pemerintah dipahami masyarakat secara akurat.

Fokusnya mencakup pemetaan narasi yang berkembang di media sosial, penyebaran informasi mengenai program dan capaian pemerintah, serta penguatan infrastruktur komunikasi pemerintah. Polri juga menyatakan siap membantu masyarakat menerima informasi secara utuh dan memitigasi berita bohong, fitnah, ujaran kebencian, serta kabar tidak benar.

Fakta harus menjadi inti komunikasi publik

Sinergi antarlembaga dapat memperluas jangkauan pesan, tetapi tidak otomatis membuat pesan itu dipercaya. Ukurannya bukan seberapa sering pemerintah berbicara, melainkan apakah informasi disampaikan dengan bukti, konteks, dan ruang untuk memeriksa kebenarannya. Tanpa itu, komunikasi resmi berisiko dianggap sebagai bantahan sepihak.

Komunikasi berbasis fakta berarti menjelaskan klaim dengan data yang dapat diverifikasi, bukan hanya menyebut kabar lain sebagai salah. Sebuah penelitian terhadap 817 responden dewasa di Amerika Serikat menemukan bahwa komunikasi korektif dengan penjelasan faktual lebih efektif menghadapi misinformasi krisis dibandingkan bantahan sederhana. Temuan itu menguatkan alasan untuk mengutamakan mutu pesan dan dukungan bukti.

Bagi warga, pendekatan ini penting karena informasi yang keliru dapat menimbulkan kebingungan tentang kebijakan maupun kondisi di sekitar mereka. Informasi pemerintah yang cepat, akurat, transparan, dapat diverifikasi, dan dapat dipertanggungjawabkan lebih berpeluang membangun kepercayaan daripada publikasi berulang tanpa penjelasan.

Penyampaian capaian perlu disertai konteks

Bakom menyebut ada dua tantangan: derasnya narasi di jejaring sosial dan kebutuhan agar program serta capaian pemerintah sampai kepada masyarakat. Syahganda menilai Polri dapat membantu mengenali aspirasi dan narasi yang berkembang, sekaligus mendukung penyebarluasan informasi. Peran itu akan bernilai jika pemetaan tidak hanya dipakai untuk memperkuat pesan pemerintah, tetapi juga untuk memahami pertanyaan dan kebutuhan publik.

Sebagai contoh capaian yang perlu diketahui warga, Syahganda menyebut pengungkapan dan penyitaan sekitar 500 hingga 600 ton narkoba hingga November 2026. Angka sebesar itu patut disampaikan secara informatif, termasuk dengan konteks yang menjelaskan kegiatan dan maknanya, agar publik dapat memahami klaim tersebut alih-alih sekadar menerima angka.

Inilah ujian nyata bagi kolaborasi Bakom dan Polri: memperkuat jalur komunikasi tanpa mengaburkan batas antara informasi publik dan promosi. Keterbukaan pada sumber data, penjelasan yang lengkap, serta kesediaan mengoreksi kekeliruan akan menentukan apakah sinergi ini meredakan kebingungan atau malah menambah keraguan.

Kepercayaan adalah tolok ukur keberhasilan

Kerja sama Bakom dan Polri menjawab kebutuhan koordinasi di tengah arus informasi digital yang cepat. Namun, keberhasilan melawan disinformasi tidak bisa dinilai hanya dari banyaknya pesan yang tersebar atau seberapa cepat bantahan diterbitkan. Yang menentukan ialah apakah publik menerima informasi yang akurat dan mampu memeriksanya sendiri.

Karena itu, komunikasi publik perlu menempatkan fakta, data yang bisa ditelusuri, dan transparansi sebagai prinsip kerja. Polri dapat membantu membaca dinamika ruang publik dan menyampaikan informasi, sementara Bakom perlu memastikan pesan pemerintah jelas, relevan, dan terbuka terhadap pemeriksaan. Respons terhadap disinformasi pemerintah juga mesti membedakan kekeliruan yang tidak disengaja dari penyebaran yang sengaja menyesatkan.

Pada akhirnya, sinergi ini layak didukung sejauh memperkuat komunikasi yang bisa dipercaya, bukan sekadar memperbesar jangkauan narasi resmi. Infrastruktur komunikasi pemerintah akan lebih kokoh ketika informasi tepat waktu disertai bukti dan ruang bagi aspirasi masyarakat. Kepercayaan publik, bukan volume publikasi, seharusnya menjadi ukuran akhirnya.

Kuybeli memperoleh komisi saat Anda berbelanja melalui tautan kami, tanpa biaya tambahan untuk Anda. Artikel ini dibuat dengan AI dari sumber yang dipublikasikan dan data produk.

You May Also Like

Comments
Tulis sesuatu...
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berbagi pendapat!