Ketidakpastian Status Kerja: Luka Psikologis yang Tak Kunjung Sembuh
Ketidakpastian status kerja adalah kondisi ketika pekerja terus hidup dalam situasi menggantung, tanpa kepastian akan nasib kontrak, penghasilan, maupun masa depannya, sehingga pikiran terjebak dalam kekhawatiran berulang, stres finansial berkelanjutan, dan rasa tidak berdaya yang pelan-pelan menggerogoti kesehatan mental mereka.
Dalam psikologi, kondisi ini disebut intolerance of uncertainty: otak kelelahan karena tak pernah tahu apa yang akan terjadi besok, sementara kewajiban ekonomi tidak ikut berhenti. Bagi banyak orang, menerima kabar pahit sekalipun masih terasa lebih ringan dibanding terus menunggu keputusan yang tak kunjung turun, karena penantian memelihara harapan sekaligus ketakutan dalam waktu yang lama. Di titik ini, ketidakpastian status kerja menjadi bentuk tekanan psikologis ekonomi yang halus tetapi persisten: gaji mungkin masih ada hari ini, tetapi bayangan kehilangan besok tidak pernah hilang. Akibatnya, kesehatan mental pekerja terkikis bukannya oleh satu pukulan besar, melainkan oleh ribuan kekhawatiran kecil yang datang setiap hari.
Guru Non-ASN: Harapan yang Dihidupkan Lalu Diputus
Ketidakpastian ini tampak telanjang dalam kisah sedikitnya 29 guru dan tenaga kependidikan non-ASN yang dirumahkan sejak awal 2026. Mereka bukan sekadar kehilangan pekerjaan; mereka kehilangan arah hidup. Penonaktifan data Dapodik membuat mereka cemas kehilangan peluang mengikuti kebijakan penataan guru non-ASN dari pemerintah pusat.
Dalam video yang beredar pada 7 Agustus 2026, Anna memohon sambil menangis kepada Presiden Prabowo Subianto dan jajaran kementerian pendidikan agar nasib mereka diperjelas. Ia menegaskan bahwa mereka sudah bersertifikat pendidik, memiliki NUPTK, dan mengabdi bertahun-tahun, tetapi tetap harus "dirumahkan" sejak Januari 2026. Kutipan ini layak diingat: “Tetapi sampai sekarang belum ada kejelasan mengenai nasib kami”. Inilah bentuk ambiguous loss: mereka belum tahu apakah bisa kembali mengajar atau harus mencari jalan hidup baru, sehingga setiap hari dihabiskan di antara dua dunia—belum benar-benar bekerja, belum benar-benar berhenti.
Mode Survive: Ketika Stres Finansial Berkelanjutan Menggerogoti Usia Produktif
Ketidakpastian status kerja tidak berdiri sendiri; ia berjalan beriringan dengan tekanan psikologis ekonomi. Tekanan ekonomi berkepanjangan dan ketatnya persaingan hidup urban diam-diam menggerogoti kesehatan jiwa warga di kota-kota besar. Dinas sosial setempat mencatat bahwa disabilitas mental kini menjadi jenis disabilitas terbanyak yang terdata, dengan mayoritas penderita berada pada kelompok usia produktif.
Masalah finansial yang menumpuk memaksa otak bekerja dalam mode bertahan hidup secara terus-menerus, memicu lonjakan kortisol, kecemasan, gangguan tidur, hingga penurunan kontrol emosi. Inilah wajah lain dari stres finansial berkelanjutan: tubuh seolah selalu bersiap menghadapi ancaman, meski ancaman itu “hanya” tagihan, cicilan, dan kabar pengurangan pegawai. Di atas kertas, mereka masih bekerja; dalam batin, mereka setiap hari memikirkan skenario terburuk. Tidak mengherankan jika banyak kasus gangguan jiwa muncul dari kelompok usia produktif—merekalah yang paling sering terseret dalam kombinasi mematikan antara ketidakpastian status kerja dan persaingan ekonomi yang brutal.
Kesehatan Mental Tak Kenal Profesi, Tapi Sangat Peka pada Ketidakpastian
Kisah guru non-ASN menunjukkan bahwa kesehatan mental pekerja tidak ditentukan oleh profesi terhormat atau tidak, melainkan oleh seberapa stabil fondasi hidupnya. Intolerance of uncertainty membuat siapa pun—guru, pekerja kantoran, buruh lepas—rawan terseret ke jurang kecemasan ketika masa depannya digantungkan pada keputusan yang tak jelas waktunya. Sementara itu, data disabilitas mental usia produktif di kota-kota menunjukkan bahwa tekanan ini melampaui batas kelas sosial: siapa pun yang hidup dari gaji ke gaji berada pada risiko yang sama.
Kabar baiknya, ada upaya struktural yang mulai dibangun. Setelah menjalani penanganan medis di puskesmas atau rumah sakit, pemerintah menyiapkan program bimbingan, pelatihan kerja, dan pendampingan keluarga untuk penyandang disabilitas mental. Dukungan keluarga, lingkungan sosial yang empatik, serta jaring pengaman seperti BPJS disebut sangat vital untuk mencegah stres berkepanjangan berkembang menjadi gangguan jiwa permanen. Namun, tanpa perbaikan pada akar masalah—ketidakpastian status kerja dan beban ekonomi yang terus menekan—intervensi ini akan selalu datang terlambat.
Mengakhiri Budaya Menggantungkan Nasib Pekerja
Ketidakpastian status kerja dan tekanan psikologis ekonomi bukan sekadar isu individu; ini adalah persoalan kebijakan. Selama pemerintah dan institusi kerja memelihara praktik kontrak yang menggantung, kesehatan mental pekerja akan terus menjadi korban diam-diam. Fakta bahwa ketidakseimbangan ini sudah berkontribusi pada dominasi disabilitas mental di kelompok usia produktif harus dibaca sebagai alarm keras, bukan sekadar statistik.
Kesehatan mental adalah aset berharga yang harus dijaga bersama. Transparansi data kependudukan dan keberanian mengakses fasilitas kesehatan memang langkah awal penting, tetapi tidak cukup jika nasib jutaan pekerja tetap digantungkan tanpa kejelasan. Reformasi harus bergerak ke arah yang memberikan kepastian: standar perlindungan bagi pekerja non-ASN dan kontrak, mekanisme transisi kerja yang jelas, dan pengakuan bahwa stres kronis akibat ketidakpastian bukan “keluhan lembek”, melainkan risiko kesehatan publik. Tanpa itu, kita sedang membangun ekonomi di atas pondasi generasi yang mentalnya perlahan rapuh.
