Tunggakan angkutan menjadi ancaman nyata
Tunggakan biaya retasi adalah kewajiban pembayaran ongkos angkut material kepada penyedia jasa transportasi, yang jika tidak dilunasi dapat menghentikan pasokan dan menghambat pekerjaan konstruksi. Risiko itu muncul pada proyek bronjong bundaran paket I dan II serta normalisasi kanal di Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur, senilai Rp40,8 miliar. Proyek yang bersumber dari APBD Induk 2026 dan berada di bawah Dinas Perkim Halmahera Timur tersebut sempat terancam mangkrak karena utang kontraktor sebesar Rp400 juta kepada Organda Kota Maba. Nilai tunggakan itu mungkin kecil dibandingkan nilai proyek, tetapi dampaknya bisa jauh lebih besar: tanpa angkutan batu, pekerjaan yang membutuhkan material tidak dapat berjalan sesuai rencana. Persoalan ini menunjukkan bahwa kelancaran proyek publik bergantung bukan hanya pada kontrak utama, melainkan juga pada pembayaran rantai pemasok dan pengangkut.

Pembayaran parsial memutus pasokan
Ketua Organda Kota Maba, Ilman Salasa, mengatakan pihaknya menunggu sekitar tiga bulan setelah pengangkutan material batu, sementara pembayaran yang diterima baru Rp150 juta dari total tunggakan Rp400 juta. Bagi para pengangkut, pembayaran sebagian itu belum menyelesaikan beban operasional. Organda menyebut solar untuk 83 unit truk yang mengangkut material masih tercatat sebagai utang, dan ongkos yang dibayar dinilai tidak cukup untuk menutup kebutuhan bahan bakar. Akibatnya, Organda menghentikan sementara suplai material sampai ada kepastian pelunasan. Keputusan itu bukan sekadar perselisihan administratif: penghentian angkutan mengancam kesinambungan pekerjaan di lapangan. Ketika biaya jasa tidak dibayar, pengangkut menanggung risiko arus kas demi proyek yang manfaatnya ditujukan kepada masyarakat. Karena itu, tunggakan biaya retasi seharusnya dipandang sebagai risiko pelaksanaan, bukan urusan sampingan antara kontraktor dan Organda.
Klaim pelunasan mengubah situasi, belum memastikan pemulihan
Pada Kamis, 5 November 2026, Arifin selaku perwakilan CV Andalan Putra Sejati menyatakan tunggakan retasi material batu sebesar Rp400 juta telah dilunasi penuh kepada Organda Kota Maba. Pihak Organda juga membenarkan bahwa pembayaran telah dilakukan. Perkembangan ini penting karena menjawab keluhan utama yang sebelumnya mendorong penghentian pasokan. Namun, kabar pelunasan tidak boleh disamakan dengan bukti bahwa proyek sudah kembali berjalan normal. Informasi yang tersedia tidak memastikan kapan pengiriman material dilanjutkan, apakah pekerjaan yang tertunda telah pulih, atau bagaimana jadwal proyek disesuaikan. Dengan demikian, klaim penyelesaian utang memberi alasan untuk berharap, tetapi belum cukup untuk menutup pertanyaan tentang kelancaran pekerjaan. Pemantauan atas pasokan batu dan aktivitas konstruksi tetap diperlukan agar penyelesaian kewajiban benar-benar berujung pada kemajuan proyek.
Ukuran keberhasilan adalah pekerjaan yang berlanjut
Kasus ini memperlihatkan bagaimana utang kontraktor kepada pengangkut dapat mengancam proyek publik bernilai besar meski bermula dari ongkos jasa yang lebih kecil. CV Andalan Putra Sejati menyatakan pelunasan dilakukan untuk menghindari ketidakpastian di lapangan, sementara Organda mengonfirmasi adanya pembayaran. Itu perkembangan yang berarti, tetapi ukuran akhirnya bukan hanya status tagihan: pasokan harus benar-benar berlanjut dan pekerjaan bronjong serta normalisasi kanal harus menunjukkan kemajuan. Dinas Perkim dan pihak pelaksana perlu memastikan ada kejelasan mengenai kelanjutan suplai dan kegiatan di lapangan. Tanpa konfirmasi itu, proyek Kota Maba masih menyisakan risiko meskipun tunggakan diklaim telah dibayar. Kesimpulannya, pelunasan merupakan langkah penting untuk meredakan ancaman, bukan bukti otomatis bahwa proyek telah pulih. Kepastian baru hadir ketika rantai angkutan kembali bekerja dan pekerjaan konstruksi berjalan.






