Dari Istana ke Perbatasan: Instruksi Politik yang Jelas
Pengawasan perbatasan bea cukai adalah rangkaian kebijakan dan operasi negara untuk mengawasi lalu lintas barang di perbatasan dan pesisir, mencegah penyelundupan barang ilegal, melindungi kesehatan publik, serta menjaga perekonomian dari praktik impor-ekspor yang melanggar aturan dan merugikan penerimaan negara secara sistematis.
Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Dirjen Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama di Istana pada Selasa 22 September 2026 mengirim sinyal politik yang tegas: perbatasan dan pesisir tidak boleh lagi menjadi titik lemah keamanan nasional. Arahan presiden itu spesifik—memperketat pengawasan kepabeanan dan cukai di wilayah perbatasan dan area pesisir untuk menekan penyelundupan barang ilegal dan barang terlarang. Ini bukan sekadar penegasan ulang tugas Bea Cukai, melainkan penajaman prioritas. Fokus diarahkan pada jalur masuk yang selama ini dinilai paling rawan. Dalam konteks keamanan perbatasan Indonesia, instruksi dari level tertinggi eksekutif ini adalah penanda bahwa penyelundupan dipandang bukan lagi sekadar pelanggaran administratif, melainkan ancaman serius terhadap keamanan dan ketahanan ekonomi nasional.
Narkoba, Balpres, dan Biaya Sosial dari Barang Ilegal
Instruksi presiden menajamkan fokus ke jenis barang yang dampaknya paling destruktif: narkotika dan balpres—pakaian bekas impor yang dipadatkan dalam bal besar. Di satu sisi, narkoba jelas mengancam nyawa dan merusak generasi. Di sisi lain, arus masuk balpres ilegal mengganggu industri tekstil dan garmen, memukul produsen dan pedagang resmi yang taat aturan. Dirjen Bea Cukai menegaskan bahwa pengawasan kini diarahkan ke praktik ekspor-impor ilegal dan penyelundupan barang terlarang, termasuk narkoba dan pakaian bekas impor. Sikap ini tepat, karena penyelundupan barang ilegal selalu berlapis dampak: kesehatan, lapangan kerja, hingga penerimaan pajak dan bea. Selama pasar domestik tetap besar dan menggiurkan, pelaku akan terus mencari celah. Itulah mengapa kebijakan pengawasan tidak boleh berhenti pada penyitaan, tetapi harus menghitung juga biaya sosial yang ditimbulkan barang-barang tersebut.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebut bahwa nilai ekonomis barang bermasalah yang ditindak, mulai dari 30 kontainer beras dan garam hingga 1.435 bal pakaian impor, mencapai Rp27,339 miliar. Nilai itu hanyalah puncak gunung es, karena kerugian tak langsung terhadap industri dan kesehatan publik jauh lebih sulit dihitung.
Dari Patroli Kapal ke Rantai Distribusi: Mengubah Pola Perang
Secara operasional, Djaka Budhi merespons arahan presiden dengan menyiapkan langkah lapangan: menambah peralatan, memperkuat satgas, dan mengoptimalkan armada di titik rawan seperti Selat Malaka. Di sepanjang selat ini, Bea Cukai menyatakan memiliki hampir seratus kapal yang akan diberdayakan, bergantung pada ketersediaan anggaran yang baru saja ditambah melalui rapat di Badan Anggaran DPR. Pendekatan ini penting untuk menutup celah klasik penyelundupan lewat laut. Namun, bila perang melawan penyelundupan barang ilegal berhenti di patroli fisik, negara hanya memukul “kurir”, bukan otaknya. Di sinilah dorongan Bea Cukai Watch menjadi pembeda arah kebijakan. Organisasi ini mendorong agar pengawasan tidak berhenti di pintu masuk, melainkan diperluas ke seluruh rantai distribusi untuk mengungkap siapa pemilik barang, penyandang dana, pengendali pengiriman, hingga tujuan akhir peredaran barang.
Dorongan penguatan pengawasan muncul ketika DJBC tengah menangani berbagai kasus sepanjang Agustus–September 2026, termasuk manipulasi klasifikasi Harmonized System dan jenis barang dalam dokumen impor untuk mengelabui pengawasan. BCW menilai modus dokumen ini menegaskan bahwa pengawasan perbatasan bea cukai tidak cukup mengandalkan kapal dan patroli fisik; intelijen dokumen dan penelusuran aliran distribusi harus menjadi garis depan baru.
Sinergi Instansi Keamanan: Tanjung Priok sebagai Contoh
Penguatan pengawasan tidak akan efektif tanpa sinergi instansi keamanan. Kunjungan kerja Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Alrasyidin Fajri ke Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok menjadi contoh konkret bagaimana instruksi politik diterjemahkan dalam koordinasi operasional. Pertemuan yang dihadiri jajaran kedua institusi itu secara eksplisit membahas penguatan kolaborasi di bidang keamanan, pengawasan, dan penegakan hukum di kawasan pelabuhan. Ini penting, karena pelabuhan utama adalah simpul logistik nasional sekaligus titik favorit jaringan penyelundupan barang ilegal. Tanpa sinergi instansi keamanan—polisi, Bea Cukai, dan aparat lain—setiap institusi akan bekerja dalam silo dan menyisakan celah bagi pelaku. Di tengah besarnya pasar domestik yang membuat perdagangan ilegal menarik bagi pelaku, koordinasi dan pertukaran data antarlembaga bukan lagi pilihan, melainkan syarat minimum keamanan perbatasan Indonesia yang efektif.
Dari Instruksi ke Aksi Terukur: Apa yang Harus Dijaga Publik
Secara garis besar, arah kebijakan sudah di jalur yang benar: presiden menegaskan prioritas, Bea Cukai memperkuat pengawasan perbatasan bea cukai, BCW menuntut penelusuran jaringan, dan sinergi instansi keamanan mulai dibangun di lapangan. Tantangannya kini ada pada konsistensi dan transparansi. BCW mengingatkan bahwa publik perlu melihat bagaimana instruksi presiden diterjemahkan menjadi tindakan konkret dan terukur, bukan sekadar operasi sporadis yang berakhir di konferensi pers penyitaan barang. Ke depan, ukuran keberhasilan tidak lagi sebatas jumlah barang yang disita, tetapi berapa banyak jaringan penyelundupan yang berhasil diputus, seberapa bersih dokumen impor dari manipulasi, dan seberapa rapat sinergi antarinstansi di pelabuhan dan perbatasan. Jika tiga hal ini bergerak searah, perang terhadap penyelundupan barang ilegal berpeluang naik kelas: dari reaktif menjadi strategis, dari seremonial menjadi sistematis.
