Premanisme parkir perlu ditangani sebelum merugikan warga
Premanisme parkir adalah praktik pemaksaan atau penarikan tarif di luar kesepakatan yang mengubah layanan parkir menjadi sumber intimidasi bagi pengguna jalan. Polda DIY sedang mengkaji patroli skala besar untuk menanganinya, termasuk kemungkinan mengajak TNI dan Satpol PP setelah mengevaluasi langkah yang sudah dilakukan. Ini arah yang tepat: ketertiban parkir tidak cukup dijaga lewat imbauan jika tarif dan cara penarikan tetap tak jelas. Kapolda DIY Irjen Pol Langgeng Purnomo menyampaikan rencana itu di Mapolda DIY pada Jumat, 23 Oktober 2026. Namun, patroli baru akan efektif bila warga dapat membedakan pungutan resmi dari tekanan di lapangan. Tanpa aturan yang terang dan saluran pengaduan yang mudah diakses, kehadiran petugas berisiko hanya meredakan masalah sesaat, bukan mengubah praktik yang membuat pengguna merasa tak punya pilihan.
Kesepakatan tarif harus menjadi ukuran penindakan
Persoalan tarif parkir bukan semata soal nominal, melainkan soal kepastian: pengguna perlu tahu besaran biaya dan cara pembayaran sebelum meninggalkan kendaraannya. Langgeng menegaskan tarif serta mekanisme parkir seharusnya disepakati sejak awal, dan pungutan yang melampaui kesepakatan dapat mengarah pada premanisme. Prinsip itu penting agar penindakan tidak berlangsung secara sewenang-wenang. Pengelola yang menjalankan aturan jelas dan pungutan yang dipaksakan harus dibedakan berdasarkan bukti, bukan kesan. Bagi warga, aturan yang diumumkan dengan baik membuat biaya lebih dapat diperkirakan dan memberi dasar untuk menolak pungutan yang tidak sesuai. Patroli sebaiknya sekaligus memeriksa apakah informasi tarif terlihat, mekanisme pembayaran diterangkan, dan identitas petugas parkir dapat dikenali. Jika tidak, penertiban hanya menyentuh pelaku di lapangan tanpa memperbaiki kondisi yang memungkinkan pungutan tak wajar berulang.
Patroli gabungan perlu berangkat dari pemetaan kerawanan
Rencana patroli gabungan tidak berdiri sendiri. Polda DIY juga menyiapkan langkah terpadu untuk mengantisipasi kekerasan jalanan, praktik premanisme, dan penarikan tarif parkir yang tidak sesuai ketentuan atau dikenal sebagai nuthuk. Sebelum menentukan penegakan berikutnya, kepolisian akan mengkaji langkah terdahulu; patroli dapat melibatkan TNI dan Satpol PP. Pendekatan itu masuk akal hanya jika setiap instansi memahami tugasnya dan bertindak dalam koridor kewenangan masing-masing. Polda DIY juga akan memetakan wilayah rawan, mengoptimalkan fungsi pencegahan, serta melibatkan Bhabinkamtibmas dan jajaran kepolisian sektor untuk mendeteksi gangguan lebih awal. Karena gangguan berbeda menurut tempat dan waktu, patroli serentak akan lebih berguna bila diarahkan oleh pemetaan tersebut, bukan sekadar menambah kendaraan dan petugas di jalan.
Evaluasi dan pengawasan menentukan hasil
Tahap berikutnya adalah mengevaluasi penanganan sebelumnya, lalu menentukan bentuk penegakan dan patroli yang paling sesuai. Polda DIY masih mengkaji upaya terdahulu sebelum memutuskan langkah lanjutan, sementara patroli khusus berskala besar direncanakan berlangsung serentak. Urutan ini patut dipertahankan, asalkan evaluasi tidak menjadi alasan untuk menunda tindakan terhadap pelanggaran yang sudah jelas. Ukuran keberhasilannya semestinya terasa bagi warga: pungutan di luar kesepakatan berkurang, titik rawan lebih terpantau, dan respons terhadap kekerasan jalanan lebih cepat. Informasi tarif yang terbuka serta mekanisme pengaduan juga perlu berjalan beriringan dengan patroli. Pada akhirnya, ketertiban tidak diukur dari seberapa besar operasi digelar, tetapi dari apakah warga dapat memarkir kendaraan tanpa tekanan dan melintas tanpa takut menjadi sasaran kekerasan.
