Ancaman yang melampaui privasi
Penyadapan presiden adalah pemantauan komunikasi kepala negara tanpa kewenangan, yang dapat membuka informasi strategis dan mengancam kepentingan nasional, bukan hanya melanggar privasi digital. Dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto karena itu patut diperlakukan sebagai persoalan keamanan negara sekaligus perkara hukum yang harus dibuktikan. Pakar hukum pidana Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Timbo Mangaranap Sirait, menilai komunikasi presiden mengandung informasi strategis dan bahwa penyadapan tanpa kewenangan berpotensi mengancam keamanan kepala negara, kepentingan nasional, serta kedaulatan. Penilaian ini beralasan: kebocoran komunikasi pejabat tertinggi dapat menyentuh institusi kepresidenan, bukan hanya ruang privat seorang individu. Namun, luasnya risiko tidak boleh dijadikan alasan untuk menetapkan kesimpulan pidana sebelum fakta dan unsur hukumnya teruji.

Kasus yang memicu alarm
Perkara ini menjadi alarm bagi keamanan pemerintahan setelah Bareskrim Polri menetapkan tiga perwira tinggi sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal: mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, serta Irjen Eko Hadi Santoso. Penyidik menduga praktik tersebut berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026 tanpa prosedur dan dasar penegakan hukum yang sah. Status tersangka menandai proses penyidikan, bukan putusan bersalah. Timbo menyebut Pasal 258 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengatur ancaman pidana maksimal 10 tahun bagi perbuatan terkait komunikasi elektronik yang bersifat privat. Namun, hukuman dan kesalahan harus bertumpu pada bukti mengenai perbuatan, kesengajaan, motif, serta dampak; perkara ini juga tidak otomatis sama dengan tindak pidana makar.
Alasan penyadapan masih harus diuji
Pertanyaan tentang alasan pemantauan belum boleh dijawab dengan dugaan. Pakar hukum tata negara Feri Amsari mengingatkan publik agar tidak menyimpulkan adanya tindak pidana oleh presiden sebagai alasan penyadapan sebelum keterangan resmi dari pihak berwenang tersedia. Ia juga mengajukan kemungkinan lain: pemantauan mungkin diklaim dilakukan atas pertimbangan keamanan. Kedua kemungkinan itu harus diperiksa melalui bukti dan peristiwa konkret, bukan spekulasi. Penyidikan perlu menjelaskan siapa yang memerintahkan atau melakukan tindakan, apa dasar kewenangannya, bagaimana data diakses atau dihapus, berapa lama praktik itu berlangsung, serta apa motif dan dampaknya. Tanpa jawaban berbasis bukti, tuduhan terhadap siapa pun berisiko mendahului proses hukum dan mengaburkan persoalan utama: apakah komunikasi presiden dipantau secara sah atau tidak.

Audit sistem, bukan tudingan dini
Jika dugaan bahwa penyadapan berlangsung dalam waktu lama terbukti, negara perlu menjelaskan mengapa sistem gagal mencegah atau mendeteksinya. Timbo meminta audit menyeluruh atas pengamanan komunikasi dan koordinasi antarlembaga, termasuk peran Badan Intelijen Negara, Pasukan Pengamanan Presiden, dan institusi yang berwenang mengawasi komunikasi elektronik. Audit harus menguji kemungkinan kegagalan deteksi, koordinasi yang lemah, penyalahgunaan kewenangan, atau pemanfaatan celah sistem. Itu bukan dasar untuk menuduh lembaga tertentu telah dikendalikan pihak lain; pakar tersebut justru mengingatkan agar publik tidak terburu-buru membuat kesimpulan demikian. Penyidikan transparan dan tanpa pandang bulu perlu menjangkau cara penyadapan terjadi, lamanya berlangsung, serta langkah perbaikan yang dibutuhkan. Kesimpulannya, perkara ini bukan sekadar sengketa privasi: ia menguji perlindungan institusi kepresidenan dan keamanan negara, sementara tanggung jawab pidana tetap harus ditetapkan melalui bukti.






