Relokasi permanen harus menjadi prioritas
Relokasi korban tanah bergerak adalah pemindahan warga dari kawasan rawan ke tempat tinggal yang lebih aman dan layak, disertai dukungan selama rumah permanen dibangun. Di Desa Ketanda, Kecamatan Sumpiuh, Pemerintah Kabupaten Banyumas menyiapkan relokasi bagi 65 keluarga yang terdampak bencana beruntun, dengan kondisi terparah terjadi pada November tahun lalu. Langkah ini tepat, tetapi keberhasilannya tidak cukup diukur dari tersedianya lahan: keluarga juga perlu kepastian kapan rumah dapat ditempati dan bagaimana kebutuhan sehari-hari mereka dipenuhi selama menunggu. Lokasi relokasi disiapkan di Grumbul Purbareja, masih di Desa Ketanda. Pemerintah daerah kini menata lahan dan menargetkan proses itu selesai tahun ini. Setelah kejadian tanah bergerak berulang, hunian aman bukan sekadar proyek pembangunan, melainkan perlindungan dasar agar warga tidak terus berada dalam ketidakpastian.

Anggaran besar, tetapi kepastian waktu sama pentingnya
Pembangunan rumah sederhana dan layak bagi 65 keluarga diperkirakan membutuhkan anggaran relokasi rumah sekitar Rp 7 miliar menurut perhitungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Banyumas. Pemkab mengupayakan dukungan dari pemerintah pusat dan provinsi melalui pengajuan kepada BNPB serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Besarnya kebutuhan membuat dukungan lintas pemerintah penting, tetapi keluarga juga membutuhkan jadwal yang dapat diandalkan. Pemerintah daerah berharap pembangunan fisik rumah dimulai tahun depan. Itu masih berupa harapan, bukan kepastian pendanaan atau tanggal pembangunan. Karena itu, informasi terbuka mengenai progres penataan lahan, pengajuan bantuan, dan tahap pembangunan perlu berjalan beriringan. Tanpa komunikasi yang jelas, jeda antara rencana dan rumah yang benar-benar siap huni berisiko memperpanjang beban warga.
Hunian sementara bukan pengganti rumah yang aman
Selama menunggu hunian permanen, Pemkab memberikan subsidi sewa rumah kepada keluarga terdampak. Bantuan ini penting karena mencegah warga harus kembali ke kawasan berbahaya, tetapi dukungannya perlu berlanjut sampai rumah relokasi benar-benar siap ditempati. Kondisi Satinah memperlihatkan betapa mendesaknya perlindungan tersebut. Rumah nonpermanen yang ia tempati bersama dua cucunya dinilai tidak aman; rangka atap melorot, sejumlah tiang penyangga menggantung, dan bagian pengeret patah. Rumah itu disepakati untuk dibongkar, sementara Satinah dan cucunya menempati tempat tinggal seadanya di sebelah bangunan lama. Salah satu cucunya memiliki disabilitas, sehingga keamanan dan kelayakan tempat tinggal sementara makin penting. Kasus ini menegaskan bahwa hunian sementara Ketanda tidak boleh dipandang sebagai penyelesaian akhir: perlindungan harus memadai selama warga menanti rumah yang aman.
Ukur keberhasilan dari rumah yang benar-benar dihuni
Rencana relokasi Ketanda memberi arah yang jelas: lahan di Purbareja ditata, kebutuhan dana dihitung, dan pembangunan diharapkan dimulai tahun depan. Namun, bagi keluarga terdampak, ukuran keberhasilan bukan pengumuman rencana atau rampungnya penataan lahan, melainkan tersedianya rumah yang aman dan layak serta dukungan selama masa tunggu. Pemkab perlu menjaga kesinambungan subsidi sewa dan memastikan keluarga dengan kebutuhan khusus tidak luput dari perhatian. Pemerintah juga perlu menjelaskan perkembangan pengajuan anggaran agar warga memahami hambatan dan langkah berikutnya. Rumah korban tanah bergerak harus mengakhiri kerentanan, bukan sekadar memindahkannya ke tempat sementara. Dengan pendanaan yang jelas, jadwal yang terbuka, dan perlindungan yang terus berjalan, relokasi dapat menjadi jalan keluar nyata bagi 65 keluarga Ketanda.






