Dari Solusi Stunting ke Krisis Kepercayaan Orang Tua
Program makan bergizi gratis adalah kebijakan penyediaan makanan bernutrisi di sekolah yang dirancang untuk memperbaiki kesehatan nutrisi anak, menekan stunting, dan mendukung prestasi belajar, namun pelaksanaannya kini dipertanyakan karena berulangnya kasus keracunan makanan sekolah yang menimbulkan gangguan kesehatan massal pada siswa dan menggoyahkan kepercayaan orang tua terhadap keamanan pangan sekolah. Sejak mulai berjalan awal 2025, program makan bergizi gratis (MBG) digambarkan sebagai terobosan besar melawan stunting. Namun narasi harapan itu cepat berubah ketika berita keracunan massal muncul silih berganti. Sampai Agustus 2026, korban keracunan dilaporkan sudah menembus puluhan ribu orang di puluhan provinsi, angka yang tidak bisa lagi dianggap sebagai insiden terpisah. Alih-alih menumbuhkan rasa aman, skala masalah ini membuat banyak orang tua bertanya: apakah piring bergizi yang dijanjikan negara benar-benar layak dipercaya?
Rantai Pengawasan yang Rapuh: Dari Dapur SPPG ke Meja Makan Siswa
Akar persoalan MBG tampak jelas: program dipaksa jalan cepat sementara sistem keamanan pangan sekolah tertinggal jauh. Sertifikat kebersihan dapur (SLHS) baru diwajibkan sembilan bulan setelah ribuan orang keracunan, dan dari lebih dari sebelas ribu dapur yang beroperasi, hanya sebagian kecil yang benar-benar bersertifikat. Ini bukan sekadar kelalaian administratif, melainkan bukti bahwa keamanan pangan sekolah tidak ditempatkan sebagai syarat mutlak sejak awal. Berbagai kasus menunjukkan rantai pengawasan yang rapuh: makanan dimasak dini hari dan baru sampai ke siswa berjam-jam kemudian, pengelola mengaku mengikuti prosedur tetapi ratusan siswa tetap sakit, hingga hasil laboratorium yang menemukan bakteri dalam makanan. Selama pola "tutup dapur sebentar lalu buka lagi" terus berulang tanpa akuntabilitas hukum bagi penyedia, pesan yang sampai ke publik jelas: keselamatan anak belum menjadi prioritas utama.
Ketika Makan Bergizi Menjadi Mimpi Buruk di Karo dan Konawe Selatan
Kasus keracunan massal di Kabupaten Karo memperlihatkan betapa niat baik bisa berubah menjadi mimpi buruk ketika pengawasan longgar. Pada 13 Agustus 2026, sebanyak 265 siswa dari dua SMA dan satu SMK dilaporkan keracunan setelah mengonsumsi makanan MBG. Di tengah angka itu, cerita Febiola Purba yang mengalami kejang, kesulitan berbicara, dan gangguan ingatan menurut keluarganya, menegaskan bahwa dampak keracunan tidak berhenti pada mual dan sakit perut. Di Konawe Selatan, kepala SMAN 10 memilih menolak distribusi MBG setelah puluhan siswa mengalami mual, pusing, sakit perut hingga diare dan harus dirawat di puskesmas. Keluhan serupa muncul di sejumlah sekolah dasar sekitar. Penolakan ini adalah sinyal keras dari lapangan: ketika keamanan pangan sekolah diragukan, sekolah dan orang tua akan melindungi anak dengan cara paling sederhana—menghentikan konsumsi, meski itu berarti menunda manfaat gizi yang dijanjikan.
Niat Mulia Tidak Cukup: MBG Harus Diperbaiki, Bukan Dibela
Tujuan MBG tidak perlu diperdebatkan: memastikan anak memperoleh asupan gizi layak, membangun ketahanan gizi, dan mendukung kualitas sumber daya manusia. Namun tujuan mulia tidak otomatis menjamin pelaksanaan yang aman. Justru karena menyasar anak, standar keamanan pangan harus berada di posisi tertinggi, bukan sekadar lampiran teknis. Kritik terhadap MBG bukan penolakan terhadap gizi, melainkan penolakan terhadap cara program dijalankan tanpa pengawasan matang. Pemerintah perlu berhenti defensif dan mulai transparan: audit total semua dapur, bukan hanya yang bermasalah; umumkan hasil pemeriksaan secara rinci; libatkan keluarga korban dan buka ruang verifikasi independen. "Setiap dapur MBG harus memiliki sertifikasi keamanan pangan, pengawasan rutin, pelatihan petugas, sistem pelacakan bahan baku, serta mekanisme tanggap darurat yang cepat." Tanpa itu, setiap porsi makan bergizi tetap menyimpan risiko.
Menata Ulang Program: Keamanan Anak Harus Mengalahkan Kecepatan Ekspansi
Pelajaran paling penting dari rangkaian keracunan makanan sekolah adalah sederhana: tidak ada program gizi yang layak dipertahankan jika mengorbankan kesehatan anak. Seruan agar pemerintah mengevaluasi total MBG, menghentikan sementara pembangunan dapur baru, dan memberi sanksi hukum tegas kepada pihak lalai adalah bentuk tuntutan akuntabilitas, bukan upaya menggagalkan kebijakan. Ke depan, MBG hanya pantas dilanjutkan jika keamanan pangan sekolah dijadikan garis merah: setiap dapur diaudit, SOP dipatuhi, dan insiden keracunan ditangani dengan pemeriksaan medis independen, kompensasi, serta dukungan pemulihan bagi korban. Program makan bergizi gratis seharusnya menjadi simbol kepedulian negara terhadap kesehatan nutrisi anak, bukan sumber trauma baru di dunia pendidikan. Jika negara sungguh ingin membangun generasi unggul, langkah pertama tidak rumit: pastikan setiap suapan yang masuk ke mulut siswa aman, atau hentikan dulu program sampai itu bisa dijamin.
