Bahan Pangan Lokal sebagai Strategi Gizi dan Anggaran
Pemanfaatan bahan pangan lokal dalam program makan sekolah bergizi adalah pendekatan penyediaan menu seimbang bagi siswa dengan mengutamakan komoditas yang tersedia di daerah, seperti beras, telur, sayuran hijau, buah, serta sumber protein nabati, sehingga kebutuhan gizi harian anak dapat dipenuhi tanpa bergantung pada bahan impor dan dengan biaya yang ditekan melalui pengelolaan komposisi, pengadaan, dan distribusi yang lebih efisien. Guru Besar Ilmu Gizi IPB University, Hardinsyah, secara terbuka mendorong penggunaan bahan pangan lokal sebagai basis menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar tetap berkualitas meski anggaran terbatas. Rekomendasi ini bukan sekadar saran teknis, tetapi kritik halus terhadap pola pikir yang menganggap menu sekolah bergizi selalu identik dengan bahan mahal dan produk impor. Dengan kata lain, perdebatan program makan sekolah hari ini sesungguhnya adalah perdebatan tentang keberanian memercayai kekayaan pangan lokal sebagai tulang punggung kebijakan gizi anak.
Menghitung Menu Sekolah Bergizi di Bawah Rp 7.000
Inti argumen Hardinsyah tajam: makanan bergizi untuk anak sekolah masih dapat disusun dengan biaya bahan baku sekitar Rp 7.000 per porsi jika komponennya diatur cermat. Ia mencontohkan menu sederhana: sekitar 75 gram beras, dengan harga beras Rp 15.000 per kilogram menghasilkan biaya sekitar Rp 1.500 untuk 100 gram, lalu satu butir telur seharga kira-kira Rp 2.000, sehingga baru Rp 3.500 untuk karbohidrat dan protein hewani. Menu sekolah bergizi kemudian dilengkapi sayuran hijau, buah, serta protein nabati seperti tahu atau tempe; satu potong tempe 40–50 gram diperkirakan seharga Rp 1.500. Setelah ditambah sayur dan buah, total bahan pangan berada di kisaran Rp 7.000 per porsi. "Biaya bahan baku untuk satu porsi makanan anak sekolah dapat ditekan hingga sekitar Rp 7.000," kata Hardinsyah, dengan catatan bahwa penghematan ini fokus pada biaya pangan, bukan menutupi biaya lain.
Efisiensi Biaya Pangan dan Tantangan Operasional MBG
Di titik ini perdebatan bergeser dari sekadar resep menjadi desain sistem. Hardinsyah mengingatkan bahwa angka Rp 7.000 hanya mengacu pada bahan pangan, sementara pelaksanaan MBG membutuhkan biaya untuk bumbu, minyak, tenaga kerja, peralatan, pengelolaan dapur, dan distribusi. Ia menegaskan, "Biaya yang mahal itu biasanya peralatan dan operasional tempatnya," sehingga efisiensi biaya pangan lewat bahan lokal tidak boleh dijadikan alasan menekan anggaran operasional hingga mengganggu kualitas layanan. Di sisi lain, Badan Gizi Nasional sedang menghitung ulang kebutuhan anggaran Program MBG 2026 dari alokasi sebelumnya Rp 268 triliun, dengan penyesuaian yang menyentuh data penerima manfaat, tata kelola, dan skema insentif Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Penghitungan ulang ini menunjukkan bahwa persoalan MBG bukan semata besar kecil anggaran, tetapi bagaimana anggaran ditempatkan secara proporsional antara bahan pangan, operasional, dan insentif layanan.
Rantai Pasok Pendek dan Potensi Ekonomi Lokal
Rekomendasi bahan pangan lokal tidak berhenti pada soal menu sekolah bergizi, tetapi meluas ke desain rantai pasok. Hardinsyah menilai penggunaan bahan pangan lokal sebagai kunci efisiensi MBG, karena setiap daerah memiliki pilihan sumber protein, sayuran, dan buah-buahan tanpa bergantung pada produk impor. Ia menyoroti banyaknya jenis sayuran hijau di berbagai daerah, bukan hanya bayam, kangkung, sawi, atau kol, tetapi beragam sesuai karakter wilayah. Pemanfaatan bahan lokal dengan rantai pasok lebih pendek dapat menekan biaya distribusi, menjaga kesegaran makanan, dan membuka peluang ekonomi bagi petani, peternak, nelayan, koperasi, dan pelaku UMKM di sekitar SPPG. Di sini efisiensi biaya pangan bertemu dengan pembangunan ekonomi lokal: sekolah menjadi pasar yang stabil, sementara komunitas sekitar menjadi pemasok tetap. Pendekatan ini menantang model impor dan distribusi panjang yang boros, sekaligus memperkuat ketahanan pangan di level akar rumput.
Menjaga Kualitas Gizi Tanpa Mengorbankan Keadilan Anggaran
Pihak Badan Gizi Nasional menegaskan bahwa efisiensi anggaran harus dimaknai sebagai upaya memperbaiki sistem tanpa mengurangi porsi, keamanan pangan, dan kualitas gizi yang diterima anak. Penyesuaian skema insentif SPPG—yang sebelumnya disamaratakan Rp 6 juta per hari untuk berbagai kapasitas layanan—menggambarkan kesadaran bahwa keadilan anggaran adalah syarat keberlanjutan program. Efisiensi tidak boleh berubah menjadi penghematan buta yang memotong kualitas menu sekolah bergizi; biaya operasional juga perlu dipisahkan dari anggaran bahan pangan agar mutu gizi penerima manfaat tidak turun. Kombinasi pembenahan tata kelola, insentif yang lebih proporsional, dan optimalisasi bahan pangan lokal disebut sebagai jalan menjaga keberlanjutan MBG. Pada akhirnya, memilih bahan pangan lokal untuk program makan sekolah bukan sekadar strategi efisiensi biaya pangan, tetapi sikap politik gizi: memihak anak, memihak produsen lokal, dan menolak kompromi mutu meski anggaran ditekan.
