AI adalah tahap berikutnya, bukan pengganti fondasi digital
AI pemerintah daerah adalah penggunaan kecerdasan buatan untuk membantu pemda mengolah informasi, memahami kebutuhan warga, dan menyusun kebijakan serta layanan yang lebih sesuai dengan persoalan setempat. Teknologi ini menjanjikan lebih dari sekadar pemrosesan layanan yang cepat, tetapi hanya jika fondasi datanya dapat dipercaya. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mendorong penguatan ekosistem data dan infrastruktur digital sebagai landasan pemanfaatan AI saat berbicara di Merdeka AI Summit di Jakarta Selatan, Rabu, 11 November 2026. Dorongan ini datang ketika investasi AI meningkat dan pemerintah perlu memastikan pengembangan teknologi selaras dengan kebutuhan layanan publik. Arah tersebut masuk akal, tetapi pemda tidak seharusnya menganggap AI sebagai jalan pintas melewati pekerjaan digitalisasi yang belum tuntas. Tanpa sistem yang saling terhubung dan data yang valid, AI berisiko mempercepat kesalahan alih-alih memperbaiki keputusan.
Perubahan perannya tetap penting. Digitalisasi sebelumnya banyak mempercepat proses pelayanan; kini AI mulai membantu pemerintah mengolah informasi dan mempertimbangkan pilihan kebijakan. Itu membuat AI menjadi langkah lanjutan transformasi, bukan tujuan yang berdiri sendiri. Infrastruktur digital pemda perlu menopang pertukaran data yang tertib, keamanan, dan kapasitas aparatur untuk mengelolanya. Bila prasyarat itu tidak terpenuhi, aplikasi baru hanya menambah lapisan teknologi di atas layanan yang masih terpecah. Ukuran keberhasilan semestinya bukan jumlah perangkat atau proyek AI, melainkan apakah warga memperoleh layanan lebih mudah dan kebijakan menjadi lebih tepat.
Data bermutu menentukan mutu layanan
AI tidak bisa menghasilkan analisis yang lebih baik daripada data yang diberikan kepadanya. Data yang tersebar, tidak akurat, atau tidak diperbarui dapat membuat pemetaan kebutuhan keliru—terutama dalam urusan kependudukan, kesehatan, pendidikan, dan kemiskinan. Karena itu, membangun ekosistem data harus mendahului perluasan layanan publik AI. Pemda perlu mengetahui data apa yang dimiliki, siapa yang bertanggung jawab memeliharanya, dan bagaimana data dapat dipakai secara aman lintas unit. Investasi pada tata kelola ini mungkin kurang terlihat dibanding peluncuran aplikasi, tetapi dampaknya lebih menentukan bagi keandalan hasil.
Penggunaan AI di sejumlah daerah mulai diarahkan untuk memudahkan layanan usaha, mendukung UMKM, menarik investasi, dan menyempurnakan kebijakan ekonomi. Namun, efisiensi saja bukan tolok ukur yang cukup. Bima mengingatkan bahwa teknologi perlu membantu menyelesaikan persoalan masyarakat, termasuk di bidang dasar. Artinya, setiap proyek sebaiknya dimulai dari masalah yang jelas, bukan dari keinginan memakai teknologi terbaru. Pemda juga perlu menguji apakah hasil sistem dapat dipahami dan dikoreksi aparatur, serta apakah manfaatnya menjangkau warga yang paling membutuhkan. Data yang baik bukan sekadar bahan bakar AI; ia bagian dari tanggung jawab pelayanan.
Kedaulatan AI harus masuk dalam keputusan pengadaan
Kedaulatan AI bukan slogan tambahan, melainkan pertanyaan praktis tentang kendali atas data, sistem, dan keputusan yang memengaruhi warga. Bima Arya menekankan penguatan kedaulatan kecerdasan buatan untuk mendukung transformasi pemerintahan, mutu layanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah. Bagi pemda, pertimbangan ini perlu hadir sejak perencanaan dan pengadaan: di mana data diproses, siapa yang dapat mengaksesnya, bagaimana keamanan dijaga, dan apakah pemerintah tetap mampu mengawasi keputusan yang dibantu AI. Ketergantungan pada teknologi yang tidak dapat diaudit berisiko mengurangi kendali publik, meski layanan tampak lebih cepat.
Kemandirian tidak berarti setiap daerah harus membangun model AI sendiri. Nezar Patria menilai daerah dapat mengadaptasi teknologi yang tersedia untuk menjawab kebutuhan dalam negeri, tanpa mengejar model paling mutakhir. Pendekatan itu lebih realistis, asalkan pemda memahami batas sistem dan memiliki kapasitas mengawasi penggunaannya. Aparatur perlu dibekali kemampuan mengelola data, menjaga keamanan siber, menerapkan etika, dan mengelola perubahan organisasi. Tanpa kapasitas tersebut, kendali formal atas teknologi belum tentu menjadi kendali nyata. Kedaulatan berarti pemda dan warga tetap punya suara dalam cara teknologi dipakai.
Ukur keberhasilan dari manfaat bagi warga
Langkah berikutnya seharusnya berupa proyek percontohan yang berangkat dari persoalan prioritas daerah, disertai evaluasi terbuka atas mutu data, keamanan, dan hasil bagi warga. Nezar mendorong kolaborasi konkret dengan memilih daerah yang memiliki masalah prioritas untuk dikembangkan sebagai proyek bersama. Kolaborasi pemerintah, kampus, industri, dan pemda dapat membantu menguji solusi sebelum diperluas. Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial Indonesia hingga 2045 telah disiapkan sebagai pedoman pengembangan teknologi, tetapi panduan nasional hanya bermakna bila diterjemahkan menjadi langkah yang sesuai dengan kapasitas lokal.
Pada akhirnya, AI pemda layak diperluas hanya ketika ia membuat layanan lebih mudah dijangkau, keputusan lebih berdasar, dan data warga tetap terlindungi. Infrastruktur digital yang memadai, data yang akurat, aparatur yang siap, serta kedaulatan yang dijaga bukan hambatan bagi inovasi; semuanya adalah syarat agar inovasi tidak merugikan masyarakat. Pemda sebaiknya mendahulukan fondasi, menguji manfaat secara nyata, lalu memperluas layanan publik AI berdasarkan bukti. Teknologi yang tepat bukan yang paling canggih, melainkan yang menyelesaikan masalah warga tanpa mengorbankan kepercayaan mereka.
