Ketika Angka Desil Menentukan Nasib Kuliah
Kesalahan data desil adalah kondisi ketika penentuan peringkat kesejahteraan rumah tangga dalam sistem resmi tidak sesuai dengan keadaan ekonomi nyata di lapangan, sehingga warga miskin dapat tercatat seolah-olah mampu dan sebaliknya, yang kemudian berakibat langsung pada akses mereka terhadap bantuan sosial dan beasiswa pendidikan. Di atas kertas, desil terdengar teknokratis: angka 1–10 untuk mengukur kesejahteraan. Namun di lapangan, angka itu berubah menjadi palang pintu: satu digit naik bisa mencoret nama anak miskin dari daftar penerima beasiswa. Itulah yang terjadi pada Diandrea Fristi Esfandiari Zulkarnain, mahasiswi PGSD Unesa dengan IPK 4,0 yang nyaris putus kuliah karena status desilnya salah terbaca sistem saat mendaftar beasiswa KIP dan BeSMART. Ketika kesalahan administratif lebih berkuasa daripada prestasi, maka kebijakan sosial sedang berjalan mundur.
Kasus Drea: IPK 4,0 Kalah oleh Desil 6–10
Kisah Drea telanjang menunjukkan betapa kebijakan yang bergantung buta pada data desil bisa merontokkan mimpi siswa berprestasi. Ayahnya hanya pengantar galon, sementara ia membantu membayar Uang Kuliah Tunggal sebesar Rp4 juta dengan berjualan gantungan kunci kerajinan tangan. Secara resmi, melalui aplikasi cek bansos, keluarga Drea berada di desil 2—kategori warga rentan yang layak mendapat prioritas bantuan. Namun di laman BeSMART, datanya melonjak menjadi desil 6–10. Lebih parah, administrasi sempat mencatat Drea yang masih pelajar sebagai “karyawati”, mendongkrak skor kesejahteraan keluarga secara keliru. Sistem pun menolak pendaftarannya karena dianggap bukan keluarga miskin atau prasejahtera. Satu label salah, satu angka meleset, dan akses beasiswa siswa lenyap. Dalam kasus ini, data bukan sekadar tidak akurat; ia aktif merugikan.
Lonjakan Desil Drastis: Dari Sopir dan Tukang Becak ke Desil 8–9
Kesalahan data desil bukan hanya cerita satu kota. Di Kulon Progo, Ismayanti, istri sopir truk pasir dengan penghasilan rata-rata Rp50 ribu per hari, kaget karena desil keluarganya naik dari 2 ke 8 dalam waktu singkat. Padahal mereka menumpang di rumah orang tua dan bergantung pada beasiswa KIP Kuliah anaknya, yang mensyaratkan penerima berada di desil 1–4. Kenaikan serupa juga dialami Timbul, tukang becak yang tiba-tiba melonjak dari desil 1 ke 9. Lonjakan ini berpotensi mencoret mahasiswa miskin dari daftar resmi, mengancam KIP Kuliah dan Program Indonesia Pintar anak mereka. BPS daerah menjelaskan bahwa penilaian menggunakan kombinasi data administrasi, kementerian, dan survei lapangan dengan proxy means test. Namun ketika rumus dan asumsi statistik menghasilkan label “mampu” pada keluarga tukang becak, jelas ada yang salah dalam cara pendataan DTSEN diterjemahkan ke kebijakan beasiswa.
Ketika Data DTSEN Salah, KIP Kuliah Jadi Korban
Di tingkat kebijakan, akar masalahnya terletak pada penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai penentu utama kelayakan penerima beasiswa KIP Kuliah dan bantuan lain. Evaluasi yang diminta DPR menegaskan kekhawatiran itu: DTSEN dianggap belum sepenuhnya menggambarkan kondisi riil masyarakat dan berisiko menghambat akses keluarga rentan terhadap pendidikan. "Yang harus diperiksa adalah kualitas data, metodologi, pemutakhiran, dan mekanisme verifikasinya" adalah peringatan tegas yang disampaikan anggota Komisi VIII DPR Selly Andriany Gantina. Kasus lonjakan desil drastis—dari 1 ke 9 pada keluarga tukang becak, atau 2 ke 8 pada keluarga sopir—jelas menunjukkan pemutakhiran data yang tidak diimbangi verifikasi lapangan yang memadai. Selama pendataan DTSEN salah membaca kemiskinan, beasiswa KIP Kuliah akan terus salah sasaran, dan beasiswa stimulan lain berpotensi mengulang pola yang sama.
Solusi: Mekanisme Sanggah Cepat dan Data yang Manusiawi
Respons pemerintah daerah dan DPR memberi sedikit harapan, tapi juga menunjukkan betapa sistemik masalah ini. Di Surabaya, wakil wali kota memediasi Drea dengan BPS kota dan membuka ruang sanggahan bagi masyarakat yang terkendala desil saat mendaftar beasiswa, agar bisa meminta keringanan dan koreksi melalui aplikasi pendaftaran. BPS Surabaya sendiri mengakui adanya perbedaan data karena Dinas Sosial belum menerima pemutakhiran dari Kementerian Sosial, sementara Dinsos telah mengirim surat ke pusat untuk memperbarui data desil calon penerima beasiswa. Di Kulon Progo, warga diarahkan memperbarui data secara mandiri melalui aplikasi resmi agar kesalahan penerima KIP Kuliah dapat dicegah. DPR mendesak adanya mekanisme sanggah yang cepat, gratis, sederhana, transparan, dan responsif. Intinya, pendataan harus memberi ruang bagi suara warga, bukan menutupnya di balik angka-angka yang tak bisa dibantah.
