Stunting Bukan Sekadar Anak Pendek, Melainkan Krisis Hak Dasar
Pencegahan stunting anak adalah upaya sistematis menjaga anak agar tidak mengalami gangguan pertumbuhan kronis yang menurunkan tinggi badan, kecerdasan, kekebalan tubuh, dan peluang produktivitas di masa dewasa, melalui intervensi gizi, layanan kesehatan ibu dan anak, serta perbaikan sanitasi dan pola asuh sejak sebelum kehamilan hingga awal kehidupan. Tren pemangkasan anggaran gizi ibu anak dan intervensi stunting daerah menunjukkan bahwa negara mulai abai terhadap hak paling dasar anak: hak untuk tumbuh sehat. Di atas kertas, penanganan stunting tampak mendapat perhatian; kenyataannya, alokasi APBD pencegahan stunting turun tajam dari Rp28,4 triliun pada 2024 menjadi Rp20,2 triliun pada 2026. Ketika anggaran menyusut, pesan politiknya jelas: kesehatan anak tidak lagi prioritas. Ini bukan isu teknis fiskal, melainkan pilihan moral yang akan menentukan kualitas generasi penerus.
Kontras NTB dan Tren Nasional: Oase di Tengah Anggaran yang Mengering
Di tengah penurunan nasional, langkah pemerintah provinsi yang menggelontorkan Rp252,23 miliar melalui APBD 2026 untuk penanganan dan pencegahan stunting tampak seperti pengecualian yang menonjol. Anggaran ini ditagging di 11 OPD dan mencakup intervensi spesifik berupa program kesehatan ibu dan anak, gizi masyarakat, imunisasi, JKN, dan pengasuhan pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan, serta intervensi sensitif seperti air bersih dan prasarana MCK. Namun, contoh positif ini tidak menutup fakta bahwa secara nasional anggaran intervensi stunting daerah “terjun bebas” menurut laporan keuangan pemerintah. Ketika satu daerah berupaya memperkuat program kesehatan anak, banyak daerah lain justru mengurangi pencegahan stunting anak dengan alasan keterbatasan fiskal. Kontras ini menunjukkan betapa penanganan stunting sangat bergantung pada komitmen politik lokal, bukan pada strategi nasional yang konsisten.
Angka Stunting Naik di Kota, Risiko Membesar di Keluarga
Sementara anggaran menurun, prevalensi stunting Indonesia di tingkat lokal menunjukkan gejala mengkhawatirkan. Di satu kota, prevalensi stunting mencapai 12,75 persen pada bulan timbang Agustus; dari 9.880 anak yang diukur, 1.260 anak terdeteksi mengalami stunting, naik 2,36 poin dari 10,39 persen setahun sebelumnya. Kenaikan ini terjadi meski ada program kesehatan anak seperti pemantauan bidan desa, kader PKK, pemberian makanan tambahan dan susu medis sesuai rekomendasi dokter. Di kota lain, data lebih buram: kasus stunting tercatat hanya 1,95 persen dari anak yang datang ke posyandu, tetapi ada 10.949 keluarga atau 11,38 persen yang diklasifikasikan berisiko stunting dari sekitar 96.153 keluarga. Fakta bahwa ribuan keluarga berisiko namun belum terdata sebagai kasus menegaskan pentingnya intervensi berkelanjutan, bukan sekadar respons ketika anak sudah pendek.
Pemotongan Layanan Gizi Ibu dan Anak: Bom Waktu yang Diam-Diam Berdetak
Ketika anggaran gizi ibu anak dipangkas, yang terdampak pertama adalah layanan dasar: pemeriksaan kehamilan, ketersediaan alat ukur pertumbuhan, konseling gizi, dan dukungan 1.000 HPK. Peneliti kebijakan kesehatan Dicky Budiman menyebut tren ini sebagai kebijakan berbahaya karena pemerintah terkesan bekerja tanpa arah empiris; angka target prevalensi stunting 18,8 persen bukan capaian, melainkan sekadar angka di atas kertas. Ia mengingatkan, “Pemotongan anggaran dan pemangkasan fasilitas gizi yang dilakukan hari ini tidak akan langsung memicu anak pendek esok hari, melainkan menjadi bom waktu bertahun-tahun mendatang”. Anak yang gagal mendapat intervensi gizi sekarang akan menyandang dampak seumur hidup: kemampuan belajar yang menurun, produktivitas rendah, dan risiko penyakit kronis. Pemangkasan program pencegahan stunting anak adalah investasi negatif: menghemat APBD hari ini, menggadaikan kesehatan populasi di masa depan.
Tanpa Data Kuat dan Koordinasi, Target Nasional Sekadar Ilusi
Pemerintah menargetkan penurunan prevalensi stunting menjadi 17,5 persen pada 2026 dan 14,2 persen pada 2029. Namun survei status gizi nasional sempat tidak dilaksanakan, dan sebagian angka yang beredar hanyalah target, bukan hasil pengukuran mutakhir. Di sisi lain, di berbagai daerah, penanganan risiko stunting berusaha dijalankan secara kolaboratif oleh dinas pengendalian penduduk, kesehatan, pertanian, dan program CSR. Ada juga seruan agar setiap OPD mengintegrasikan program stunting sejak perencanaan supaya intervensi tidak berjalan sektoral. Pertanyaannya: bagaimana mungkin program kesehatan anak dan pencegahan stunting anak efektif jika data dasar tidak lengkap, anggaran terus menipis, dan koordinasi kelembagaan lemah? Tanpa koreksi arah yang serius—mengembalikan anggaran intervensi stunting daerah, memperkuat survei, dan memastikan layanan gizi ibu anak tidak tergerus—target penurunan prevalensi stunting Indonesia akan berhenti sebagai slogan. Generasi anak yang lahir hari ini pantas mendapat lebih dari itu.
