Pemulihan Bencana Sumatera: Anggaran Besar, Fokus Jelas pada Pendidikan
Pemulihan bencana Sumatera adalah program pemerintah untuk memulihkan wilayah yang terdampak bencana melalui alokasi anggaran Rp100,1 triliun selama tiga tahun, dengan prioritas pada rehabilitasi infrastruktur penting, terutama 4.922 sekolah rusak di Aceh, Sumut, dan Sumbar, agar kehidupan sosial, ekonomi, dan pendidikan warga dapat kembali berjalan secara layak dan lebih tangguh terhadap bencana di masa depan. Program ini pada dasarnya menyatakan bahwa pascabencana, yang dipulihkan bukan hanya bangunan, tetapi juga masa depan generasi muda. Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui anggaran pemulihan bencana Sumatra sebesar Rp100,1 triliun, yang dikucurkan mulai tahun ini hingga tiga tahun ke depan. Pertanyaannya: apakah struktur anggaran dan prioritasnya sudah cukup berani untuk menjadikan sekolah sebagai pusat pemulihan jangka panjang, bukan sekadar proyek fisik?
Bagaimana Rp100,1 Triliun Dibagi: Logika Prioritas dan Risiko Politik
Pemerintah pusat mengalokasikan Rp100,1 triliun untuk memulihkan dampak bencana di Sumatera, didistribusikan bertahap selama tiga tahun ke depan. Skemanya: sekitar Rp39 triliun digelontorkan di tahun pertama, Rp32 triliun direncanakan pada tahun kedua, dan Rp23 triliun pada tahun ketiga. Secara politis, pola menurun ini tampak rasional: beban terbesar di awal, lalu menurun seiring proyek berjalan. Namun dari perspektif pemulihan jangka panjang, ini mengandung risiko; jika perencanaan awal lemah, ruang koreksi di tahun-tahun berikutnya otomatis mengecil karena anggaran menyusut. Di luar kerangka tiga tahun, pemerintah sudah menyalurkan dana darurat sekitar Rp268 miliar melalui Belanja Tidak Terduga, ditambah transfer keuangan daerah Rp10,6 triliun ke Aceh, Sumut, dan Sumbar sebagai provinsi kunci terdampak. Pola ini menunjukkan pendekatan kombinasi: respons cepat darurat, diikuti pemulihan struktural. Yang perlu diawasi adalah konsistensi pelaksanaan di daerah, bukan sekadar besar angka di pusat.
Rp5 Triliun untuk 4.922 Sekolah: Pendidikan sebagai Strategi Pemulihan
Keputusan menjadikan rehabilitasi sekolah terdampak sebagai prioritas patut diapresiasi, tapi juga perlu dikritisi dari sisi eksekusi. Pemerintah menyiapkan sekitar Rp5 triliun untuk memperbaiki 4.922 sekolah di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Artinya, pemulihan bencana Sumatera secara eksplisit menempatkan pendidikan sebagai salah satu pilar utama. Mendagri Tito Karnavian menjelaskan bahwa anggaran ini berasal dari kombinasi anggaran reguler dan tambahan dari Kementerian Keuangan, yang digunakan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi sekolah di tiga provinsi tersebut. Secara politis, angka 4.922 bukan sekadar data; itu adalah pesan bahwa setiap ruang kelas yang diperbaiki adalah simbol kehadiran negara. Namun jika pengawasan lemah, sekolah rawan sekadar menjadi proyek fisik yang mengejar serapan anggaran, bukan kualitas lingkungan belajar. Fokus pada "rehabilitasi sekolah terdampak" harus diterjemahkan ke standar bangunan aman bencana, bukan hanya cepat selesai.
Target 3 Tahun: Ambisius, Perlu Transparansi dan Kepekaan Lokal
Pemerintah menargetkan rehabilitasi dan rekonstruksi 4.922 sekolah terdampak bencana selesai dalam waktu tiga tahun, dengan komitmen agar proses belajar mengajar kembali berlangsung dalam suasana yang ideal, bukan lagi darurat. Di lapangan, progresnya beragam: ada sekolah yang sudah selesai 100%, ada yang masih di kisaran 70–99%, dan 616 sekolah berada di bawah 50% pengerjaan. Di satu sisi, percepatan ini menunjukkan keseriusan; di sisi lain, angka-angka tersebut mengingatkan bahwa pemulihan bukan proses linier yang mulus. Cuaca ekstrem dan bencana susulan sudah diakui sebagai kendala, tetapi tetap ditargetkan agar pembelajaran siswa tidak berhenti. Di sinilah tantangan: bagaimana memastikan bahwa percepatan tidak mengorbankan kualitas bangunan dan keamanan anak? Tanpa transparansi progres per sekolah dan pelibatan komunitas lokal, target tiga tahun mudah berubah menjadi sekadar slogan teknokratis.
Rekonstruksi Infrastruktur Lebih Luas: Sekolah, Hunian, dan Tata Ruang Pasca Bencana
Selain pendidikan, anggaran rekonstruksi infrastruktur yang lebih luas menjadi penentu arah pemulihan Sumatera. Pemerintah pusat akan mengucurkan tambahan Rp38,5 triliun untuk perbaikan infrastruktur dan fasilitas umum yang rusak. Dana ini dikelola 25 kementerian dan lembaga, dengan Kementerian Pekerjaan Umum memegang porsi terbesar. Untuk 2026, alokasi pemulihan diarahkan ke infrastruktur prioritas, sekolah, dan hunian. Secara prinsip, ini sejalan dengan kebutuhan dasar warga: akses, tempat tinggal, dan pendidikan. Namun ketegangan laten muncul ketika proyek besar fisik—jalan, jembatan, gedung—berkompetisi dengan kebutuhan ruang kelas kecil di desa terpencil. Aceh, Sumut, dan Sumbar mendapat transfer tambahan Rp10,6 triliun sebagai dukungan pemulihan, menegaskan posisi ketiga provinsi ini sebagai pusat perhatian. Idealnya, setiap rupiah anggaran rekonstruksi infrastruktur memperkuat ketahanan bencana, bukan sekadar mengembalikan kondisi "sebelum bencana" yang sudah terbukti rapuh.
