Pengawasan obat dimulai dari apotek
Keamanan obat adalah keadaan ketika obat dikelola dan diberikan sesuai standar agar risiko bagi pasien terkendali, sementara mutu dan manfaatnya tetap terjaga sepanjang perjalanan hingga digunakan. Karena itu, pengawasan tidak boleh berhenti di pintu lembaga regulator: apoteker yang berhadapan langsung dengan obat dan pasien harus menjadi bagian utama perlindungan. Kepala BBPOM Aceh, Riyanto, mendorong apoteker mengambil peran sebagai garda terdepan untuk memastikan keamanan, mutu, dan manfaat obat yang beredar. Ia menyampaikan dorongan itu pada penutupan dan sesi pleno Pekan Ilmiah Tahunan PD IAI Aceh sekaligus peringatan World Pharmacists Day 2026, di Aceh Besar pada 7 November 2026. Sekitar 300 apoteker dari Aceh dan provinsi lain mengikuti pertemuan bertema “United Pharmacist, One Standard for Seamless Pharmaceutical Care”. Pesannya tepat: perlindungan pasien tidak mungkin diserahkan kepada inspeksi berkala saja.
Mutu dijaga di setiap tahap
Peran apoteker mencakup pengelolaan, penyimpanan, distribusi, hingga penyerahan obat kepada pasien. Setiap tahap dapat menentukan apakah produk tetap layak digunakan; kelalaian penyimpanan atau putusnya rantai dingin, misalnya, dapat merusak sediaan yang sensitif terhadap suhu. Riyanto mengingatkan pentingnya kepatuhan pada Peraturan BPOM Nomor 5 Tahun 2026 tentang pengawasan pengelolaan obat dan bahan obat serta Peraturan BPOM Nomor 20 Tahun 2025 tentang Cara Distribusi Obat yang Baik. Apoteker juga perlu memastikan vaksin dan produk biologi disimpan sesuai ketentuan, serta tidak menyerahkan obat keras tanpa resep. Kepatuhan bukan formalitas administratif: itu lapisan perlindungan sebelum obat sampai ke tangan pasien. Fasilitas kefarmasian pun perlu meninjau kesalahan pengobatan, mencari akar masalah, menjalankan tindakan perbaikan dan pencegahan, serta menyusun kebutuhan obat dari data yang akurat.
Konseling melindungi pasien dan masyarakat
Penguatan peran apoteker juga berarti pasien tidak dibiarkan menebak cara menggunakan obat. Konseling dapat menjelaskan aturan pakai dan membantu mencegah penggunaan yang keliru. Hal ini penting terutama untuk antibiotik, ketika penggunaan yang tidak rasional ikut memperbesar risiko resistensi antimikroba. Riyanto meminta apoteker memastikan antibiotik diberikan sesuai ketentuan dan disertai edukasi kepada pasien; Pemerintah Aceh juga telah menerbitkan surat edaran gubernur untuk memperkuat pengendalian resistensi tersebut. Perlindungan perlu menjangkau desa, tempat apotek atau klinik dapat memperluas akses, tetapi tetap memerlukan pembinaan dan pengawasan agar legalitas, keamanan, dan mutu produk tidak dikorbankan. BBPOM Aceh juga menyoroti sarana tidak berizin yang menjual obat keras dan produk farmasi tanpa kewenangan. Maka akses yang lebih dekat harus berjalan seiring dengan pengawasan yang nyata.
Kolaborasi harus terasa sampai ke pasien
Dorongan BBPOM Aceh akan berarti jika berubah menjadi kebiasaan kerja: apoteker aktif mengedukasi penggunaan obat yang rasional, mendampingi fasilitas kefarmasian desa, dan membantu mencegah peredaran produk ilegal. BPOM, organisasi profesi, pemerintah daerah, dan tenaga kesehatan perlu berbagi tanggung jawab, bukan saling menunggu. Bagi pasien, hasil yang dicari sederhana tetapi mendasar: obat yang diperoleh legal, disimpan dengan benar, bermutu, dan digunakan sesuai kebutuhan. Penguatan pengawasan di tingkat apotek juga membantu mendeteksi masalah sebelum berdampak lebih luas. Karena itu, ukuran keberhasilan bukan banyaknya aturan atau kegiatan ilmiah, melainkan konsistensi pelayanan dan edukasi yang diterima masyarakat. Apoteker memang tidak menggantikan fungsi regulator, tetapi kedekatannya dengan pasien membuat kontribusinya tak tergantikan. Kesimpulannya, menjadikan apoteker garda terdepan adalah pilihan yang masuk akal dan mendesak: keamanan obat hanya kuat ketika standar dijaga dari pengelolaan hingga pasien memahami penggunaannya.






