Target 8 Persen: Ambisi Pertumbuhan Ekonomi Riau yang Butuh Aksi Nyata
Pertumbuhan ekonomi Riau yang ditargetkan mencapai 8 persen adalah agenda strategis dunia usaha di Kepulauan Riau untuk mengubah potensi wilayah menjadi kegiatan ekonomi nyata melalui penguatan UMKM, investasi daerah yang lebih mudah, dan program kerja terukur yang memberi manfaat langsung bagi pelaku usaha serta masyarakat luas. Target ini bukan sekadar angka di pidato, tetapi barometer apakah Kadin Kepri sanggup keluar dari pola lama yang sibuk beragenda tetapi miskin hasil. Rapimprov Kadin Kepri di Harris Hotel Batam Centre pada Kamis, 24 September 2026, digelar serentak dengan 38 provinsi lain dan diposisikan sebagai titik balik: dari amanah menuju aksi, dari rencana menuju dampak. Jika dunia usaha ingin pertumbuhan ekonomi Riau benar‑benar melesat, ambisi 8 persen harus diterjemahkan menjadi langkah operasional yang konsisten, bukan sekadar slogan.
Strategi Kadin Kepri: Dari Konsolidasi Internal ke Program Kerja Terukur
Strategi Kadin Kepri berangkat dari satu kesadaran pahit: tanpa organisasi yang solid, target pertumbuhan ekonomi Riau 8 persen hanya ilusi. Karena itu, fokus pertama Rapimprov adalah memperkuat soliditas internal melalui program kerja yang dirumuskan dari kebutuhan nyata dunia usaha, bukan dari imajinasi segelintir pengurus. Ketua Umum Mustava menuntut budaya kerja baru: setiap program wajib punya target, indikator keberhasilan, penanggung jawab, jadwal, dan hasil yang bisa diukur. "Kita harus membangun budaya kerja: satu program, satu target, satu penanggung jawab, dan satu ukuran keberhasilan," tegasnya. Sikap ini penting, karena selama ini banyak organisasi dagang terjebak dalam daftar kegiatan tanpa tolok ukur yang jelas. Rapimprov yang mengusung tema “Dari Amanah Menuju Aksi” menunjukkan tekad mengakhiri rutinitas seremonial dan menggantinya dengan orientasi hasil yang konkret untuk dunia usaha.
UMKM dan Investasi Daerah: Dua Mesin Utama Pertumbuhan
Penguatan UMKM dan investasi daerah diposisikan Kadin Kepri sebagai dua mesin utama pertumbuhan ekonomi Riau. Wilayah ini punya modal besar: kedekatan dengan Singapura dan Malaysia, kawasan industri, pelabuhan, sektor maritim, pariwisata, perdagangan, hingga UMKM yang tersebar di berbagai kabupaten/kota. Masalahnya, potensi itu belum cukup banyak berubah menjadi kegiatan ekonomi yang terasa di kantong pelaku usaha kecil. Mustava merumuskannya dalam satu rantai logika yang tajam: potensi harus diubah menjadi peluang, peluang menjadi investasi, investasi menjadi kegiatan ekonomi, dan kegiatan ekonomi menghasilkan lapangan kerja serta kesejahteraan masyarakat. Di sini UMKM tidak boleh sekadar jadi pelengkap; pengembangan UMKM, ekonomi digital dan hijau, industrialisasi dan hilirisasi, serta perbaikan konektivitas dan logistik menjadi sektor prioritas. Pertanyaannya, apakah Kadin Kepri siap mengawal UMKM naik kelas dan membuat investasi benar‑benar lebih mudah, bukan lebih rumit?
Program Kerja Lima Tahun: Ukur Dampak, Bukan Panjang Daftar Kegiatan
Agenda kerja lima tahun Kadin Kepri sengaja dirancang dengan satu ukuran keberhasilan: dampak nyata bagi dunia usaha dan masyarakat. Ini langkah berani, karena berarti pengurus nantinya harus bertanggung jawab bukan pada tebalnya laporan, tetapi pada indikator konkret seperti kemudahan investasi, UMKM yang naik kelas, industri yang berkembang, dan lapangan kerja yang bertambah. Rapimprov 2026 ditargetkan melahirkan tiga hasil utama: konsolidasi organisasi dengan arah gerak yang sama, program kerja yang tidak berhenti di atas kertas, serta rekomendasi dunia usaha yang bisa menjadi masukan serius bagi pemerintah dan Kadin di tingkat nasional. Menempatkan penguatan advokasi dan fasilitasi usaha di depan, Kadin Kepri berjanji bicara berdasarkan data, merumuskan sesuai kebutuhan, bekerja berdasarkan prioritas, dan bergerak berdasarkan hasil. Jika janji ini bertahan lima tahun, program kerja terukur bisa menjadi pembeda antara organisasi yang hidup dan yang sekadar hadir.
Kolaborasi dan Digitalisasi: Jalan Panjang Menuju Ekonomi Inklusif
Satu hal yang patut diapresiasi dari strategi Kadin Kepri adalah kesadaran bahwa mereka tidak bisa bekerja sendirian. Pelaksanaan Rapimprov yang terhubung digital dengan 38 provinsi lain menunjukkan arah baru pembenahan sistem organisasi melalui digitalisasi, mulai dari verifikasi kehadiran hingga pengunggahan bahan rapat. Di luar itu, Kadin Kepri akan memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dan pusat, perguruan tinggi, lembaga keuangan, BUMN, BUMD, asosiasi usaha, investor hingga mitra internasional. Kolaborasi dipandang bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Sikap ini tepat, sebab penguatan UMKM, investasi daerah, dan pembukaan lapangan kerja tidak mungkin tercapai jika masing‑masing aktor berjalan sendiri. Namun kolaborasi hanya bermakna bila Kadin Kepri konsisten menjadi “rumah bersama” bagi pengusaha besar, menengah, UMKM dan pengusaha muda. Tanpa ruang inklusif, mimpi ekonomi Kepri yang berdaya saing dan berorientasi global akan berhenti sebagai slogan tahunan.
