Atribusi bukan izin
Hak cipta berita adalah perlindungan atas ekspresi orisinal dalam karya jurnalistik, seperti susunan tulisan, sudut pandang, foto, dan pilihan penyajian, bukan kepemilikan eksklusif atas fakta peristiwa. Karena itu, menyebut nama media asal tidak serta-merta memberi hak untuk menyalin artikelnya secara utuh. Kebiasaan menyalin artikel berita penuh dengan dalih telah mencantumkan sumber tetap membawa risiko hukum.
Ketua Umum Asosiasi Media Siber Indonesia, Wahyu Dhyatmika, membahas batas penggunaan ulang karya jurnalistik dalam sesi Indonesia Digital Media Conference 2026 di Surabaya pada 29 Oktober 2026. Pokok pesannya patut menjadi pegangan pengguna maupun pengelola platform: pencantuman sumber berita memenuhi kebutuhan atribusi yang berkaitan dengan hak moral, tetapi tidak otomatis mengizinkan pemanfaatan komersial yang menyentuh hak ekonomi. Menyamakan keduanya membuat kredit terlihat benar, sementara izin penggunaan berita yang diperlukan tetap tidak ada.
Fakta boleh dipakai, ekspresi jangan disalin utuh
Batas praktisnya terletak pada perbedaan antara fakta dan cara jurnalis mengolahnya. Data tentang suatu peristiwa, gagasan, atau isi pidato dapat diberitakan ulang dengan kata-kata sendiri. Namun, merangkai ulang fakta bukan alasan untuk menyalin susunan, penjelasan, foto, atau pilihan editorial artikel sumber. Unsur-unsur kreatif itu yang membuat sebuah berita lebih dari sekadar kumpulan informasi publik.
Wahyu menekankan bahwa kerja jurnalistik memerlukan investasi dan biaya berulang, sehingga pemanfaatan konten oleh pihak lain semestinya memberi nilai ekonomi kepada media. Pandangan ini relevan bagi situs, akun media sosial, dan layanan digital yang menggandakan berita untuk menarik pembaca atau mendukung kegiatan komersial. Menyalin artikel berita secara penuh dapat mengalihkan perhatian dan trafik dari penerbit asli; mencantumkan tautan atau nama media tidak menghapus persoalan tersebut. Prinsip yang lebih aman ialah mengambil fakta yang diperlukan, menulis laporan sendiri, dan meminta izin bila penggunaan ulang melampaui kutipan yang wajar.
Jangan menganggap angka sebagai izin otomatis
Dalam pemaparan di forum tersebut, disebutkan batas kutipan maksimal 10 persen untuk penggunaan tertentu tanpa izin, seperti pendidikan, penelitian, atau tinjauan, dengan merujuk pada ketentuan terkait royalti tahun 2024. Materi yang sama menyebut pengambilan sekitar 40 persen isi berita masih berada di zona abu-abu hukum. Angka-angka itu bukan cek kosong untuk mengutip sebanyak mungkin: tujuan penggunaan, konteks, dampak terhadap karya asli, dan aturan yang berlaku tetap perlu diperiksa.
Pesan paling penting bukan mencari persentase yang dianggap aman, melainkan memahami bahwa penyalinan penuh tanpa izin tetap berisiko. Pengguna biasa sebaiknya mengutip seperlunya, memberi atribusi yang jelas, dan menyediakan tautan ke sumber. Jika konten akan dipakai untuk kepentingan komersial, mintalah izin terlebih dahulu atau gunakan lisensi yang sesuai. Untuk pemanfaatan yang meragukan, jangan memperlakukan penyebutan sumber sebagai pengganti nasihat hukum.
Aturan perlu mengejar pemanfaatan digital
Perdebatan ini mendesak karena platform digital dan kecerdasan buatan dapat menggunakan konten jurnalistik dalam skala besar, termasuk untuk melatih sistem, sementara trafik ke sumber asli dapat terdampak. Wahyu mengusulkan lembaga pengelolaan lisensi kolektif agar media dapat bernegosiasi dengan platform dan pendapatan dibagikan berdasarkan penggunaan konten. Gagasan itu penting terutama bagi media yang tidak memiliki sumber daya untuk berunding sendiri, tetapi tetap memerlukan mandat yang sah dan mekanisme pembagian yang jelas.
Pembahasan revisi Undang-Undang Hak Cipta diharapkan memperjelas hak ekonomi perusahaan pers, kompensasi bagi jurnalis sebagai pencipta, serta batas dan mekanisme perizinan penggunaan karya jurnalistik, termasuk oleh penyedia AI. Sampai aturan dan praktik lisensi menjadi lebih tegas, pengguna konten tidak sepatutnya menganggap atribusi sebagai perlindungan menyeluruh. Kesimpulannya sederhana: hormati pencipta dengan mencantumkan sumber, tetapi dapatkan izin atau dasar penggunaan yang sah sebelum mengambil karya lebih jauh.







