Tiga daerah, tiga bentuk keringanan
Keringanan pajak kendaraan daerah adalah insentif pemerintah yang mengurangi pokok pajak atau menghapus sanksi agar wajib pajak dapat melunasi kewajibannya dengan beban lebih ringan. Di Banten, NTB, dan Riau, bentuk bantuan ini berbeda sehingga pemilik kendaraan perlu mencocokkan program dengan jenis kendaraan dan status tunggakannya. Banten memperpanjang pemutihan PKB hingga 31 Desember 2026, dengan potongan pokok 5% dan pembebasan sanksi tunggakan. NTB menawarkan diskon berdasarkan waktu pembayaran serta pembebasan denda PKB, sementara Riau memberi pengurangan pokok 40% khusus angkutan barang. Perbedaan sasaran itu penting: jangan menganggap satu program berlaku untuk semua kendaraan atau semua pemilik. Keringanan dapat membuat pembayaran lebih terjangkau, tetapi manfaatnya bergantung pada ketentuan masing-masing daerah.
Ketiga kebijakan menunjukkan bahwa pemutihan pajak kendaraan bukan satu paket seragam. Banten memberi pengurangan pokok sekaligus menghapus sanksi tunggakan; Riau menggabungkan potongan besar bagi kelompok kendaraan tertentu dengan penghapusan denda; NTB menyusun diskon menurut jarak waktu pembayaran sebelum jatuh tempo. Karena itu, angka persentase saja tidak cukup untuk menentukan program mana yang relevan. Jenis kendaraan, tunggakan, dan waktu pembayaran dapat mengubah manfaat yang diterima.
Banten dan NTB: tenggat serta diskon
Perpanjangan di Banten memberi tambahan waktu setelah program semula dijadwalkan berakhir pada 31 Oktober 2026. Kini warga dapat memanfaatkan pengurangan pokok PKB sebesar 5% dan pembebasan sanksi atas tunggakan hingga 31 Desember 2026. Pemerintah daerah juga menyiapkan hadiah kendaraan bermotor dan paket umrah bagi wajib pajak yang beruntung, tetapi hadiah bukan alasan untuk menunda pembayaran sampai mendekati tenggat. Bagi pemilik kendaraan dengan tunggakan, penghapusan sanksi dapat menjadi bantuan berarti; potongan pokoknya tetap terbatas pada 5%.
Di NTB, program mulai berlaku 6 November 2026 dan dikaitkan dengan rangkaian HUT daerah pada 17 Desember. Wajib pajak yang membayar 61–90 hari sebelum jatuh tempo mendapat diskon pokok 10% untuk kendaraan bermotor dan 5% untuk mobil; pembayaran 31–60 hari sebelumnya memperoleh potongan 5% untuk motor dan 2% untuk mobil. Pemerintah juga membebaskan denda PKB, termasuk bagi kendaraan yang menunggak enam tahun atau lebih, serta menyiapkan hadiah untuk wajib pajak aktif hingga HUT NTB. Jendela pembayaran menentukan besaran diskon, jadi cek tanggal jatuh tempo sebelum mengandalkan potongan tertentu.
Riau: potongan besar dengan sasaran khusus
Riau memberikan pengurangan pokok pajak 40% khusus kendaraan angkutan barang, disertai penghapusan sanksi administratif atau denda keterlambatan. Program berlaku hingga 31 Desember 2026 dan ditujukan untuk meringankan beban pemilik sekaligus mendorong pelunasan tunggakan. Besarnya kebutuhan terlihat dari data pemerintah daerah: 248.715 unit kendaraan angkutan barang masih menunggak pajak. Namun, potongan ini bukan diskon umum bagi semua kendaraan. Kendaraan yang melakukan penyerahan pertama atau mutasi keluar dari Riau tidak berhak mengikuti program.
Ada tenggat administrasi yang lebih awal daripada akhir program: badan usaha harus menyerahkan surat permohonan ke kantor Samsat paling lambat 15 Desember 2026. Dokumen yang disebutkan meliputi STNK, surat permohonan, dan Nomor Induk Berusaha. Karena permohonan terlambat dapat menggagalkan akses ke keringanan, pemilik angkutan barang sebaiknya tidak menyamakan batas pengajuan dengan batas akhir program. Riau juga menyediakan layanan Samsat Keliling, Samsat Tanjak, dan Drive Thru; layanan terakhir memungkinkan pembayaran tanpa wajib pajak turun dari kendaraan.
Pilih program yang cocok, jangan menebak syarat
Ketiga skema memberi peluang nyata untuk mengurangi beban pajak, tetapi manfaatnya hanya berlaku jika wajib pajak memenuhi syarat dan bertindak sebelum batas waktu. Pemilik kendaraan di Banten perlu mencatat tenggat 31 Desember 2026; di NTB, besaran diskon bergantung pada jarak pembayaran dari jatuh tempo dan program beriringan dengan peringatan HUT daerah; di Riau, keringanan 40% hanya untuk angkutan barang, dengan pengajuan badan usaha selambat-lambatnya 15 Desember. Karena aturan dan masa berlaku dapat berbeda menurut daerah maupun jenis kendaraan, pastikan rincian terbaru melalui kanal resmi pemerintah daerah sebelum membayar atau mengajukan permohonan. Keputusan terbaik bukan mengejar persentase terbesar, melainkan memastikan kendaraan dan dokumen benar-benar memenuhi ketentuan.






