Anggaran besar harus disertai kendali yang sepadan
Program Makan Bergizi Gratis adalah program pemerintah untuk menyediakan makanan bergizi bagi penerima manfaat melalui jaringan pelayanan yang mengelola penyediaan, pengolahan, dan distribusinya. Hingga 31 Oktober 2026, realisasi anggaran MBG mencapai Rp173,21 triliun, angka yang membuat mutu pengelolaan sama pentingnya dengan besarnya penyerapan. Kenaikan belanja dapat memperluas layanan, tetapi tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa makanan aman, distribusi merata, atau penerimanya tepat. Karena itu, pembenahan tata kelola bukan urusan administratif belaka: inilah syarat agar dana publik berubah menjadi manfaat yang dirasakan masyarakat. Kementerian Keuangan menyampaikan angka realisasi tersebut dalam konferensi pers APBN KiTa edisi November di Jakarta pada 13 November. Suahasil Nazara menegaskan bahwa perbaikan tata kelola diperlukan agar program berjalan sesuai tujuan pemerintah.
Skala belanja ini juga menuntut transparansi yang memungkinkan publik menilai bukan hanya berapa dana terserap, tetapi bagaimana layanan dijalankan. Tanpa pengawasan yang konsisten, angka penyerapan berisiko menjadi ukuran keberhasilan yang terlalu dangkal.
Jangkauan luas membuat pengawasan makin mendesak
Hingga akhir Oktober, program dilaporkan menjangkau 58,2 juta penerima manfaat di berbagai wilayah, dengan dukungan 27.485 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Cakupan sebesar ini memberi MBG potensi dampak sosial yang besar, tetapi sekaligus memperberat tugas memastikan standar pelayanan tidak berbeda tajam antara satu tempat dan tempat lain. Bagi penerima, ukuran keberhasilan bukan sekadar tercatat dalam angka: makanan perlu sampai tepat sasaran dan memenuhi standar keamanan serta kualitas. Pemerintah juga mengaktifkan 1.500 SPPG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar serta daerah dengan tingkat stunting tinggi. Langkah tersebut penting untuk memperluas akses, tetapi perlu disertai pemantauan lapangan agar pemerataan tidak berhenti sebagai target pembukaan unit.
Besarnya penerima manfaat juga menegaskan bahwa masalah di satu mata rantai dapat berpengaruh luas. Pengawasan karena itu perlu menjangkau proses pengadaan bahan, pengolahan, distribusi, hingga makanan diterima, bukan hanya memeriksa laporan setelah kegiatan.

Reformasi BGN perlu terlihat dalam praktik
Manajemen baru Badan Gizi Nasional mulai melakukan pembenahan sejak Juli 2026. Fokusnya mencakup pengelolaan SPPG, pengawasan sumber daya manusia pelaksana, dan pengecekan langsung untuk meningkatkan ketepatan penerima manfaat. Kementerian Keuangan menilai langkah ini positif bagi efektivitas penggunaan anggaran negara. Namun, reformasi tidak semestinya dinilai dari daftar perubahan saja. Publik perlu melihat apakah inspeksi lapangan dilakukan secara konsisten, standar kerja dipatuhi, dan masalah ditangani sebelum berdampak pada penerima. Tata kelola BGN yang baik harus menghasilkan tanggung jawab yang jelas di setiap tahap pelayanan.
Perubahan metode penyajian juga sedang diuji melalui uji coba sistem prasmanan di sekolah. Inovasi tersebut layak dinilai berdasarkan keamanan, kelancaran pelayanan, dan kesesuaiannya dengan kondisi sekolah, bukan semata-mata karena tampil berbeda. BGN juga mengarahkan perhatian pada rantai pasok lokal dan tenaga kerja setempat; keberhasilan pendekatan ini bergantung pada mutu bahan dan kepastian pengawasan.
Ukuran keberhasilan bukan hanya penyerapan
Dari Rp153,2 triliun pada akhir September, realisasi anggaran MBG naik 13,05 persen menjadi Rp173,21 triliun pada 31 Oktober 2026. Pertumbuhan cepat ini memperjelas alasan pembenahan tata kelola harus berjalan seiring dengan ekspansi. Semakin besar anggaran dan jangkauan, semakin penting informasi yang terbuka mengenai mutu makanan, ketepatan sasaran, pemerataan layanan, serta pengawasan SPPG. Langkah berikutnya semestinya menjaga standar keamanan pangan, memperkuat pemeriksaan langsung, dan memastikan unit di wilayah 3T dapat beroperasi dengan baik. Tanpa ukuran hasil yang jelas, penyerapan besar dapat menutupi ketimpangan mutu antarwilayah.
Kesimpulannya, Rp173,21 triliun dan 58,2 juta penerima menunjukkan skala program yang luar biasa, bukan bukti bahwa seluruh tantangan telah teratasi. Pembenahan BGN merupakan arah yang tepat, tetapi keberhasilannya harus dibuktikan lewat layanan aman, merata, dan tepat sasaran. Pada program sebesar ini, akuntabilitas bukan pelengkap: itulah penentu apakah belanja negara benar-benar memperbaiki pemenuhan gizi.






